ICEL

ICEL

Menanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

 

“Resmi! Amdal ditolak. Izin Lokasi PT. TWBI Gugur! Selamat tuk Bali, lebih dari 5 tahun konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa Kini tinggal tunggu nyali Jokowi batalkan Perpres 51/2014 warisan SBY….,” begitu cuitan I Gede Ari Astina alias Jerinx pada 27 Agustus 2018, melalui akun sosial medianya, twitter dan instagram.

Jerinx mempertanyakan, keberanian Presiden Joko Widodo mencabut peraturan presiden yang memungkinkan reklamasi Teluk Benoa. Aturan ini, terbit pertengahan September 2014, tak lama sebelum kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir.

Pada 26 Agustus 2018, izin lokasi reklamasi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), sudah kadaluwarsa. Artinya, proyek reklamasi Teluk Benoa, dapat dinyatakan batal sesuai hukum berlaku.

Perlawanan masyarakat Bali, menolak reklamasi Teluk Benoa, cukup panjang. Penolakan antara lain oleh warga yang tergabung dalan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali).

Warga mulai melawan pada 2012, kala proyek reklamasi muncul lewat Surat Keputusan Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah Perairan Teluk Benoa. Surat itu tertanggal 26 Desember 2012 oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Penerbitan izin ini tanpa sepengetahuan masyarakat dan terkesan sembunyi-sembunyi. Proyek sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 45/2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan sarbagita yang menyebut Teluk Benoa, sebagai kawasan konservasi.

Baca SelengkapnyaMenanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

Pulau Kecil untuk Tambang dan Perkebunan, Ini Catatan ICEL Terhadap RZWP-3-K Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN – Sejumlah persoalan menjadi catatan khusus Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), yang  mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Utara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kalimantan Utara.

Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, berharap catatan-catatan kritis ini menjadi perhatian sebelum Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara disahkan menjadi peraturan daerah.

Dia berpendapat, Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara masih belum mengatur wilayah pesisir ke arah darat. Melainkan hanya mengikuti  ketentuan yang telah ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.

“Padahal Pasal 2 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur ruang lingkup RZWP-3-K adalah wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 mil laut serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya,” ujarnya, Minggu (25/2/2018).

Baca SelengkapnyaPulau Kecil untuk Tambang dan Perkebunan, Ini Catatan ICEL Terhadap RZWP-3-K Kaltara

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Baca SelengkapnyaPermasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara