Keputusan pemerintah untuk memoratorium pembukaan kebun sawit baru selama tiga tahun ke depan diapresiasi para pegiat lingkungan. Namun, mereka menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi agar kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 itu benar-benar terlaksana dengan baik.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya menilai penerbitan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit itu menjadi langkah yang strategis untuk menyelesaikan kesengkarutan perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang-tindih dengan kawasan hutan.
“Para pejabat penerima instruksi harus konsisten menjalankannya. Dukungan dan pengawalan para pihak terkait sangat dibutuhkan mengingat seluruh proses evaluasi perizinan dan berbagai tugas lain yang dimandatkan Presiden dalam inpres itu harus selesai dalam waktu tiga tahun,” katanya, Senin (24/9).
