ICEL

ICEL

Rugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal

TERANCAM: Seorang penjaga hutan tengah berpatroli di kawasan Balimbing, Aceh, kemarin (21/1). Dikhawatirkan ancaman dari ekspansi agresif perkebunan kelapa sawit dan pulp dan kertas akan menggerus lahan tersebut. Terlebih, hutan ini merupakan rumah bagi orangutan Sumatera yang terancam punah serta gajah, beruang, dan ular, termasuk raja kobra. (FOTO: Chaideer Mahyuddin/AFP/ Tangerangekspres)

 

JAKARTA – Maraknya tindak pidana perdagangan, perburuan satwa liar dan semakin canggih. Untuk memberantas kejahatan tersebut, diperlukan strategi pemerintah, khususnya para jaksa, yang nantinya sebagai ujung tombak menuntut pelaku kejahatan di persidangan.

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 9 triliun pertahun, sementara itu kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai Rp 598 triliun-Rp 77,9 triliun atau setara US $ 60,7 miliar- US $ 81,4 miliar selama tahun 2003-2015. Pemburuan dan perdangan ilegal satwa liar tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak secara ekologis yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal terhadap spesies-spisies tertentu.

“Hal ini sangat menganggu ekositem, penyebaran penyakit, hilangnya kearifan lokal, serta beban lokal serta beban moral dan reputasi bagi negara di mata dunia internasional. Oleh karena itu dalam menangani perkara seperti ini membutuhkan jaksa-jaksa yang handal dalam penanganan perkaranya,” Kata Untung seperti dilansir Fajar Indonesia Network di Jakarta, Senin (21/1).

Baca SelengkapnyaRugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal

Jumlah Kasus Kejahatan Satwa Liar di Indonesia Meningkat

 

Petugas membawa barang bukti burung kakaktua goffin (Cacatua goffiniana) untuk dihadirkan saat rilis perdagangan satwa dilindungi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (Foto: Antara/Galih Pradipta,26/9).

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembanga pengembangan hukum lingkungan Indonesia yaitu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi di Indonesia meningkat selama kurun waktu 2015 hingga 2018.

Menurut Kepala Divisi Kehutaan dan Lahan ICEL Rika Fajrini, sejak 2015 hingga 2018, upaya penegakan hukum keanekaragaman hayati seakan memiliki dua sisi mata uang. Ia mengakui memang selama periode tersebut ada peningkatan penegakan hukum namun ada juga kebijakan yang menuai cukup banyak kritik seperti peningkatan kasus kejahatan satwa.

“Berdasarkan data Wildlife Crime Unit  WCS IP, jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi tercatat meningkat tajam dari 106 kasus pada 2015 kemudian menjadi 120 kasus pada 2016 dan pada tahun berikutnya 2017 menjadi 225 kasus dan tahun ini saja tercatat sudah ada 35 kasus konflik satwa,” ujarnya saat pemaparan catatan akhir tahun 2018 kelompok kerja konservasi:Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati, di Jakarta, Jumat (14/12).

Baca SelengkapnyaJumlah Kasus Kejahatan Satwa Liar di Indonesia Meningkat