ICEL

ICEL

[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Jakarta | 03/10/2018. Diterbitkannya moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu disambut baik oleh lembaga Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengapresiasi kebijakan ini, yang pas dengan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, khususnya dari aktivitas perkebunan sawit. Namun demikian, Henri menilai pengaturan mengenai aspek penegakan hukum masih sangat lemah.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan ini, khususnya berkaitan dengan keberhasilan Inpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden terkait moratorium perizinana kelapa sawit. Pertama proses pengambilan kebijakan dalam penundaan dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan. Hampir semua unsur di dalam pemerintahan selama ini terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi aturan ataupun adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tidak terdeteksi bagaimana pelibatan pemangku kepentingan selain pemerintah seperti publik dan perusahaan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Moratorium Sawit Momentum Perbaikan Tata Kelola Hutan

 

Presiden Joko Widodo menerbitkan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Penerbitan izin perkebunan baru bakal dibekukan selama tiga tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyambut positif kebijakan tersebut. Penerbitan Inpres merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan khususnya aktivitas perkebunan sawit.

“Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi tentunya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan,” ujarnya menjawab Media Indonesia, Senin (24/9).

Meski begitu, dia mencatat proses kebijakan moratorium dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan lain karena hampir semua unsur yang terlibat berasal dari pemerintah.

Karena itu, dia mengingatkan pentingnya keterbukaan atas hasil penundaan dan evaluasi perizinan. Pasalnya, Inpres diharapkan bisa mendukung upaya pelestarian dengan mengembalikan kawasan hutan yang telanjur menjadi perkebunan sawit.

“Bisa jadi dampak keterlanjuran selama ini sesungguhnya tidak hanya merugikan negara dalam arti pemerintah namun juga merugikan masyarakat karena pelanggaran perizinan yang selama ini terjadi,” pungkasnya.

 

Sumber : m.mediaindonesia.com