PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.
Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain: kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tesebut tentu terdapat kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.
Jelang debat putaran ketiga dengan mengangkat tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2019 memiliki hubungan yang kuat dengan debat pada putaran kedua. Yakni ketika berbicara mengenai kesehatan, yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pada debat kedua yang salah satunya membahas lingkungan hidup, tidak satupun paslon berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, misal dengan pengetatan baku mutu lingkungan hidup, moratorium izin pada wilayah-wilayah yang telah tercemar. Padahal, pencegahan merupakan kunci utama baik dalam pemulihan maupun pemeliharaan kualitas lingkungan, yang akan berdampak pada dampak kesehatan akibat pencemaran.
Berdasarkan laporan dari Lancet Commission on Pollution & Health (2017), pencemaran merupakan faktor lingkungan terbesar yang menyebabkan penyakit dan kematian dini di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran bertanggung jawab terhadap sekitar 9 juta kematian dini pada tahun 2015 (16% dari seluruh kematian di seluruh dunia) Pencemaran secara tidak proporsional membunuh orang-orang miskin dan kelompok rentan. Hampir 92% dari kematian yang terkait pencemaran terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Di seluruh negara terlepas dari tingkat perekonomiannya, tingkat pencemaran paling tinggi ada pada kelompok minoritas dan orang-orang yang termarginalisasi. 70% dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran adalah penyakit tidak menular.
Aksi koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia. (Istimewa; sumber foto :Kumparan.com)
BANDUNG, bandungkiwari – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada 5 pekerjaan rumah (PR) utama yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi.
Lima PR itu terkait korupsi, hukum dan HAM, yang perlu dipertimbangkan sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1/2019) nanti.
Gerakan Bersihkan Indonesia merupakan gabungan 35 lembaga, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Juru Bicara Bersihkan Indonesia yang juga Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, kasus peminggiran warga dalam berbagai proyek strategis nasional menunjukan aspek HAM dan partisipasi warga masih sering diabaikan.
Dadan menjelaskan, dalam catatan Walhi sepanjang tahun 2018, di 13 provinsi saja tercatat 163 pejuang lingkungan dikriminalisasi. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, selama tahun 2018, ada 32 orang warga, petani, pejuang lingkungan yang mengalami kriminalisasi.
Sayangnya, kata Dadan, kondisi itu bertolak belakang apabila kejahatan dilakukan oleh pihak korporasi dan individu (orang kuat). Dadan menilai, negara belum memiliki ketegasan soal ini.
Foto : Direktur ICEL Henri Subagiyo (tengah) dan Margaretha Quina (kiri) usai acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat ( Sumber : Liranews)
Jakarta, LiraNews.com — Tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa saja, langkah yang diambil presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya.
“ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres, ”terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan pada acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusar, Rabu (9/1/2019).
Menurutnya, dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Juga narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas.
Sejumlah pihak berfoto usai memberikan keterangan pers Menanggapi Gugatan Korporasi terhadap Saksi Ahli Lingkungan, Jumat (26/10/2018) di Jakarta. Ini dilatarbelakangi gugatan yang dilayangkan terhadap saksi ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis (Institut Pertanian Bogor). Dari kanan ke kiri M Isnur (YLBHI), Raynaldo G Sembiring (ICEL), Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (LPSK), Made Ali (Jikalahari), Tama S Langkun (ICW), Boy Even Sembiring (Walhi), dan Boenk Aldoe (pencetus petisi). (Foto : Kompas/ Ichwan Susanto)
JAKARTA, KOMPAS—Institusi penegakan hukum lingkungan di kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait agar menciptakan sistem yang melindungi saksi ahli ataupun pembela lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela lingkungan.
Gugatan perdata seperti dialami pakar dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, memunculkan kesadaran untuk melindungi para pembela lingkungan.
Di ranah peradilan, ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Itu bisa menjadi acuan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan agar diputuskan lebih dulu dalam putusan sela.
Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Jumat (26/10/2018), di Jakarta mengatakan, perlindungan bagi pembela lingkungan belum diatur sistematis dan aplikatif. Hak atas perlindungan itu tertera dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Raynaldo bersama Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Made Ali (Jikalahari), M Isnur (YLBHI), Boy Jerry Even Sembiring (Walhi), dan Tama Satrya Langkun (ICW) menanggapi gugatan korporasi terhadap saksi ahli lingkungan. Idealnya, antisipasi gugatan ataupun kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. ”Namun, tak mudah merevisi kedua kitab itu,” ujarnya.
Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik dan membahayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia. (KOMPAS/ Ichwan Susanto)
JAKARTA, KOMPAS – Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup. Hal ini pun membahayakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.
Gugatan Jatim Jaya Perkasa (JJP) dilayangkan pada 17 September 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong pascaperusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha pada 2013. Kasus ini telah menjalani tuntutan pidana korporasi dan individu serta perdata di PN Jakarta Utara, PN Rokan Ilir, PT Riau, PT DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.
JJP menggugat Bambang Hero atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan harus membayar seluruh kerugian yang dialami perusahaan tersebut sebesar Rp 510 miliar, meliputi biaya operasional, pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril sebesar Rp 500 miliar. Perusahaan menggunakan alasan laboratorium yang digunakan Bambang Hero belum terakreditasi seperti syarat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
“We need a healthy ocean to provide food and resources continuously, for a sustainable human life”
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[1].
Dengan memiliki cakupan wilayah kepulauan yang besar, tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam pesisir yang cukup besar karena didukung adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sumberdaya hayati laut pada kawasan pesisir Indonesia juga memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi salah satunya adalah ikan.
Kita ketahui bahwa perikanan Indonesia mampu menjadi salah satu penompang pangan di Indonesia. Ketersediaan produksi ikan dapat menggantikan pangan dari budidaya holtikultura dan perternakan. Melansir berita dari Bisnis.com, produksi perikanan tangkap 2018 ditargetkan 9,45 juta ton setara Rp209,8 triliun setelah realisasi 2017 meleset dari target. Berdasarkan data estimasi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap tahun lalu 7,7 juta ton yang terdiri atas 7 ton ikan laut dan 642.670 ton ikan perairan darat. Volume itu setara Rp158 triliun.
Salah satu bangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali (Foto : Antaranews.com)
Denpasar (Antaranews Bali) – Sembilan Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.
“Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative,” kata Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian ‘Center for Environmental Law’, Margaretha Quina, di Denpasar, Selasa.
Menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) , penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.
Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, maka perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.
TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.
Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’ kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.
“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.
DPR dan pemerintah tengah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari sisi lingkungan hidup, berbagai kalangan menilai, revisi ini melemahkan hukum lingkungan yang sudah ada. Banyak substansi menyebabkan kemunduran dalam tatanan hukum negeri ini. RUU inipun dinilai mengancam kehidupan masyarakat adat. Mengapa bisa begitu?
Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, revisi ini berpotensi pelemahan penegakan hukum Indonesia mengacu pada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemerintah, katanya, perlu mengkaji ulang isi RKUHP soal pidana lingkungan dengan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup.
”RKUHP ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Apalagi, memasukkan syarat unsur ‘melawan hukum’ di dalamnya,” katanya.
Dia menilai, ada kontroversi dalam RKUHP, antara lain, perumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.
