Rabu, 13-14 November 2019 | Permasalahan plastik telah menjadi isu global saat ini. Meningkatnya konsumsi plastik sekali pakai menimbulkan permasalahan pada timbulan sampah. Timbulan sampah secara nasional mencapai angka 64 juta ton yang komposisinya terdiri dari sampah organik sebanyak 50%, sampah plastik sebesar 15%, sampah kertas sebesar 10% dan sisanya sampah logam, karet, kaca dan lain-lain. Penanganan terhadap 15% timbulan sampah plastik tersebut pun masih rendah, di mana hanya 10 – 15% sampah plastik yang didaur ulang. Sisanya menjadi masalah: 60 – 70% sampah plastik ditimbun di TPA dan 15 – 30% mencemari lingkungan perairan karena tidak tertangani. Timbulan sampah plastik yang mencemari lingkungan menyimpan resiko yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 100.000 biota laut terbunuh oleh plastik setiap tahunnya. 90% air botol mengandung partikel plastik. Kerugian ekonomi dari sampah plastik terhadap ekosistem kelautan setidaknya mencapai angka 13 triliun dollar Amerika Serikat.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan
Jakarta, Jumat, 20 September 2019 – Kian hari DPR mengebut pengesahan beberapa rancangan undang-undang, termasuk RKUHP yang digadang-gadang menjadi maha karya anak bangsa. Namun, pembahasan RKHUP dilakukan secara diam-diam pada 14-15 September 2019. Kami menilai rancangan terakhir per 15 September 2019 masih terdapat banyak kecacatan, tidak terkecuali perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Lebih lanjut, pemerintah dan DPR tak peduli dengan konsekuensi rancangan yang cacat tersebut dengan menyetujuinya pada rapat tingkat 1 di DPR Rabu, 18 September 2019 siang.
Baca Selengkapnya[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan
[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur
MASYARAKAT SIPIL PERSIAPKAN LANGKAH HUKUM TERHADAP PP OSS
Jakarta, 12 Agustus 2019 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta beberapa pemohon individu saat ini sedang mempersiapkan langkah hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan PP OSS (online single submission). Walaupun PP OSS memiliki tujuan untuk mempercepat investasi dan menyederhanakan birokrasi penerbitan izin, tetapi PP ini juga memiliki masalah besar dengan menyingkirkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.
Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur
Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya
PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.
Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain: kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tesebut tentu terdapat kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.
Baca SelengkapnyaPencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya
Memperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan
Oleh: Margaretha Quina
Kadiv Pengendalian Pencemaran LH ICEL
Jelang debat putaran ketiga dengan mengangkat tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2019 memiliki hubungan yang kuat dengan debat pada putaran kedua. Yakni ketika berbicara mengenai kesehatan, yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pada debat kedua yang salah satunya membahas lingkungan hidup, tidak satupun paslon berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, misal dengan pengetatan baku mutu lingkungan hidup, moratorium izin pada wilayah-wilayah yang telah tercemar. Padahal, pencegahan merupakan kunci utama baik dalam pemulihan maupun pemeliharaan kualitas lingkungan, yang akan berdampak pada dampak kesehatan akibat pencemaran.
Berdasarkan laporan dari Lancet Commission on Pollution & Health (2017), pencemaran merupakan faktor lingkungan terbesar yang menyebabkan penyakit dan kematian dini di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran bertanggung jawab terhadap sekitar 9 juta kematian dini pada tahun 2015 (16% dari seluruh kematian di seluruh dunia) Pencemaran secara tidak proporsional membunuh orang-orang miskin dan kelompok rentan. Hampir 92% dari kematian yang terkait pencemaran terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Di seluruh negara terlepas dari tingkat perekonomiannya, tingkat pencemaran paling tinggi ada pada kelompok minoritas dan orang-orang yang termarginalisasi. 70% dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran adalah penyakit tidak menular.
Baca SelengkapnyaMemperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan
Gerakan Bersihkan Indonesia Minta Masalah “Korupsi Hukum dan HAM” Jadi Tema Debat Pilpres
BANDUNG, bandungkiwari – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada 5 pekerjaan rumah (PR) utama yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi.
Lima PR itu terkait korupsi, hukum dan HAM, yang perlu dipertimbangkan sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1/2019) nanti.
Gerakan Bersihkan Indonesia merupakan gabungan 35 lembaga, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Juru Bicara Bersihkan Indonesia yang juga Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, kasus peminggiran warga dalam berbagai proyek strategis nasional menunjukan aspek HAM dan partisipasi warga masih sering diabaikan.
Dadan menjelaskan, dalam catatan Walhi sepanjang tahun 2018, di 13 provinsi saja tercatat 163 pejuang lingkungan dikriminalisasi. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, selama tahun 2018, ada 32 orang warga, petani, pejuang lingkungan yang mengalami kriminalisasi.
Sayangnya, kata Dadan, kondisi itu bertolak belakang apabila kejahatan dilakukan oleh pihak korporasi dan individu (orang kuat). Dadan menilai, negara belum memiliki ketegasan soal ini.
Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres – Cawapres
Jakarta, LiraNews.com — Tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa saja, langkah yang diambil presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya.
“ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres, ”terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan pada acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusar, Rabu (9/1/2019).
Menurutnya, dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Juga narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas.
Baca SelengkapnyaNarasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres – Cawapres
Penegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan
JAKARTA, KOMPAS—Institusi penegakan hukum lingkungan di kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait agar menciptakan sistem yang melindungi saksi ahli ataupun pembela lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela lingkungan.
Gugatan perdata seperti dialami pakar dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, memunculkan kesadaran untuk melindungi para pembela lingkungan.
Di ranah peradilan, ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Itu bisa menjadi acuan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan agar diputuskan lebih dulu dalam putusan sela.
Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Jumat (26/10/2018), di Jakarta mengatakan, perlindungan bagi pembela lingkungan belum diatur sistematis dan aplikatif. Hak atas perlindungan itu tertera dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Raynaldo bersama Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Made Ali (Jikalahari), M Isnur (YLBHI), Boy Jerry Even Sembiring (Walhi), dan Tama Satrya Langkun (ICW) menanggapi gugatan korporasi terhadap saksi ahli lingkungan.
Idealnya, antisipasi gugatan ataupun kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. ”Namun, tak mudah merevisi kedua kitab itu,” ujarnya.
Baca SelengkapnyaPenegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan
Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam
JAKARTA, KOMPAS – Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup. Hal ini pun membahayakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.
Gugatan Jatim Jaya Perkasa (JJP) dilayangkan pada 17 September 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong pascaperusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha pada 2013. Kasus ini telah menjalani tuntutan pidana korporasi dan individu serta perdata di PN Jakarta Utara, PN Rokan Ilir, PT Riau, PT DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.
JJP menggugat Bambang Hero atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan harus membayar seluruh kerugian yang dialami perusahaan tersebut sebesar Rp 510 miliar, meliputi biaya operasional, pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril sebesar Rp 500 miliar. Perusahaan menggunakan alasan laboratorium yang digunakan Bambang Hero belum terakreditasi seperti syarat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam
Laut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia
“We need a healthy ocean to provide food and resources continuously, for a sustainable human life”
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[1].
Dengan memiliki cakupan wilayah kepulauan yang besar, tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam pesisir yang cukup besar karena didukung adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sumberdaya hayati laut pada kawasan pesisir Indonesia juga memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi salah satunya adalah ikan.
Kita ketahui bahwa perikanan Indonesia mampu menjadi salah satu penompang pangan di Indonesia. Ketersediaan produksi ikan dapat menggantikan pangan dari budidaya holtikultura dan perternakan. Melansir berita dari Bisnis.com, produksi perikanan tangkap 2018 ditargetkan 9,45 juta ton setara Rp209,8 triliun setelah realisasi 2017 meleset dari target. Berdasarkan data estimasi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap tahun lalu 7,7 juta ton yang terdiri atas 7 ton ikan laut dan 642.670 ton ikan perairan darat. Volume itu setara Rp158 triliun.
Baca SelengkapnyaLaut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia