ICEL

ICEL

LLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Salah satu bangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali (Foto : Antaranews.com)

Denpasar (Antaranews Bali) – Sembilan Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

“Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative,” kata Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian ‘Center for Environmental Law’, Margaretha Quina, di Denpasar, Selasa.

Menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) , penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, maka perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Baca SelengkapnyaLLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.

Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’  kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.

“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaKasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

Revisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Adat, Mengapa?

DPR dan pemerintah tengah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari sisi lingkungan hidup, berbagai kalangan menilai, revisi ini melemahkan hukum lingkungan yang sudah ada. Banyak substansi menyebabkan kemunduran dalam tatanan hukum negeri ini. RUU inipun dinilai mengancam kehidupan masyarakat adat. Mengapa bisa begitu?

Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, revisi ini berpotensi pelemahan penegakan hukum Indonesia mengacu pada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah, katanya, perlu mengkaji ulang isi RKUHP soal pidana lingkungan dengan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup.

”RKUHP ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Apalagi, memasukkan syarat unsur ‘melawan hukum’ di dalamnya,” katanya.

Dia menilai, ada kontroversi dalam RKUHP, antara lain, perumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaRevisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Adat, Mengapa?

Revisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

RMOL. Kalangan aktivis menilai, pembahasan Revisi Kitab Un­dang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana, terdapat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cend­erung represif. Bahkan, berpotensi melemahkan penega­kan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus.

Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat da­lam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana ling­kungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan, pembahasan RKUHP ternyata menghilangkan ke-khas-an ketentuan pidana dalam UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Baca SelengkapnyaRevisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan