ICEL

ICEL

Saksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan

Gugatan perdata terhadap guru besar kenamaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, oleh PT Jatim Jaya Perkasa, memasuki sidang pertama, Rabu (17/10/18), di Pengadilan Negeri Cibinong. Kala itu, perusahaan perkebunan sawit ini menyatakan mencabut gugatan dan akan menyiapkan yang baru.

”Jadi maksud dan tujuan kita cabut gugatan untuk melengkapi berkas. Ada fakta dan dalil belum kita masukkan,” kata Didik Kusmiharsono, kuasa hukum JJP kepada Mongabay.

Mereka menyerahkan resmi mewakili JJP surat pencabutan kepada Majelis Hakim. Meski, hakim belum bisa menerima keputusan yang mencabut gugatan karena mempertanyakan keabsahan pemberi kuasa dari Direktur Utama JJP, Halim Ghozali dan melengkapi berkas administrasi berupa akta notaris dan AD/ART perusahaan.

”Gugatan baru masih kami kaji lebih mendalam dan diskusikan secara komprehensif dengan tim,” katanya.

Bambang Hero digugat JJP karena laboratorium kebakaran hutan dan lahan IPB belum terakreditasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 soal laboratorium lingkungan dalam persyaratan tambahan menyebutkan laboratorium yang dipakai dalam analisis pengujian parameter kualitas lingkungan harus dilengkapi akreditasi, berstandar ISO/IEC 17025 edisi terbaru.

Sidang lanjutan di PN Cibinong, yang menggugat Bambang membayar total Rp510 miliar dijadwalkan kembali 24 Oktober 2018.

Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

Jakarta, 15 Desember 2017 – Tahun 2017 merupakan kesempatan bagi Jokowi-JK memperlihatkan porsi keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, keberpihakan itu dinilai minim berdasarkan pengalaman advokasi kasus, penelitian, dan pendampingan yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) selama tahun 2017.

“Kami tidak bermaksud mencari kesalahan pemerintah namun hendak memberikan pesan kritis bahwa proyek strategis yang dilaksanakan pemerintah belum diiringi dengan kebijakan korektif untuk mengamankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Henri. Henri menggarisbawahi 4 tema besar catatan ICEL, yakni: kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup; bidang tata kelola hutan dan lahan; bidang maritim, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

HAM, Keadilan, dan Kemitraan

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni dibayangi sebuah keprihatinan yang mendalam. Dua asosiasi utama pelaku usaha industri kehutanan mengajukan uji materi terkait undang-undang yang bertujuan melindungi lingkungan, khususnya hutan. Pengajuan uji materi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

Awal pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengajukan uji materi terkait isu tanggung jawab mutlak (strict liability). Uji materi diajukan pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dan terkait kearifan lokal. Pasal lain yang diajukan adalah Pasal 88 dan Pasal 99 UU No 32/2009 dan Pasal 49 UU No 41/1999 yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak.

Gugatan tersebut melahirkan pertanyaan tentang makna kemitraan “negara-swasta”, bagian dari konsep kemitraan negara dan masyarakat. Di dunia global, kemitraan pemerintah-masyarakat (baca: swasta) dipandang sebagai solusi manjur untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan akhir pembangunan (baca: kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat).

Baca SelengkapnyaHAM, Keadilan, dan Kemitraan