ICEL

ICEL

Penegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan

Sejumlah pihak berfoto usai memberikan keterangan pers Menanggapi Gugatan Korporasi terhadap Saksi Ahli Lingkungan, Jumat (26/10/2018) di Jakarta. Ini dilatarbelakangi gugatan yang dilayangkan terhadap saksi ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis (Institut Pertanian Bogor). Dari kanan ke kiri M Isnur (YLBHI), Raynaldo G Sembiring (ICEL), Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (LPSK), Made Ali (Jikalahari), Tama S Langkun (ICW), Boy Even Sembiring (Walhi), dan Boenk Aldoe (pencetus petisi). (Foto : Kompas/ Ichwan Susanto)

 

JAKARTA, KOMPAS—Institusi penegakan hukum lingkungan di kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait agar menciptakan sistem yang melindungi saksi ahli ataupun pembela lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela lingkungan.

Gugatan perdata seperti dialami pakar dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, memunculkan kesadaran untuk melindungi para pembela lingkungan.

Di ranah peradilan, ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Itu bisa menjadi acuan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan agar diputuskan lebih dulu dalam putusan sela.

Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Jumat (26/10/2018), di Jakarta mengatakan, perlindungan bagi pembela lingkungan belum diatur sistematis dan aplikatif. Hak atas perlindungan itu tertera dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raynaldo bersama Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Made Ali (Jikalahari), M Isnur (YLBHI), Boy Jerry Even Sembiring (Walhi), dan Tama Satrya Langkun (ICW) menanggapi gugatan korporasi terhadap saksi ahli lingkungan.
Idealnya, antisipasi gugatan ataupun kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. ”Namun, tak mudah merevisi kedua kitab itu,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaPenegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan

Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam

Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik dan membahayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia. (KOMPAS/ Ichwan Susanto)

 

JAKARTA, KOMPAS – Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap  Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup. Hal ini pun membahayakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.

Gugatan Jatim Jaya Perkasa (JJP) dilayangkan pada 17 September 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong pascaperusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha pada 2013. Kasus ini telah menjalani tuntutan pidana korporasi dan individu serta perdata di PN Jakarta Utara, PN Rokan Ilir, PT Riau, PT DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.

JJP menggugat Bambang Hero atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan harus membayar seluruh kerugian yang dialami perusahaan tersebut sebesar Rp 510 miliar, meliputi biaya operasional, pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril sebesar Rp 500 miliar. Perusahaan menggunakan alasan laboratorium yang digunakan Bambang Hero belum terakreditasi seperti syarat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, Gelar Diskusi Media “Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik”

Diskusi Media : Stop Intimidasi bagi Civitas Akademik yang bertempat di Hotel Santika Slipi Jakarta ( Jakarta, 19/10/2018)

 

ICEL – Jumat, 19 Oktober 2018. Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang menggelar diskusi media terkait gugatan yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai Narasumber Guru Besar Kehutanan IPB dan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, Akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia, Wiwiek Awiati, SH., MH, Weatlands International-Indonesia, Dr. I Nyoman Suryadiputra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan,  dan Forest Watch Indonesia (FWI), Martua Sirait. Dalam diskusi media tersebut turut hadir, sejumlah akademisi lainnya dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia serta perwakilan media nasional.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, menyatakan, “Hal ini menjadi sebuah fenomena menarik yang dikhawatirkan akan merusak tatanan hukum ketika keterangan seorang saksi ahli yang sifatnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan tidak mengikat menjadi objek gugatan dan menjadi dasar pencegahan hukum atas vonis yang sudah diputukan oleh hakim terhadap PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).”

Baca SelengkapnyaForum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, Gelar Diskusi Media “Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik”

Pernyataan Sikap Bersama :

Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik

(Ket foto Ki-Ka) Dr. Martua T. Sirait, Forest Watch Indonesia, Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc., Universitas Lambung Mangkurat, Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Henri Subagiyo, S.H., M.H., Indonesian Center for Environmental Law, Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., Universitas Jambi, I Nyoman Suryadiputra, Wetlands Internasional – Indonesia, Drs. Darmae Nasir, M.Si, M.A., Ph.D., Universitas Palangkaraya, dan Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas secara kompak menyilangkan tangan di depan dada sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kriminalisasi terhadap civitas akademik.

 

Jakarta, 19 Oktober 2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dengan penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Nur Alam telah terbukti bersalah atas kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman kepada Nur Alam menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subside 6 bulan kurungan, serta tetap mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Tidak hanya itu, hakim di tingkat banding juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan ahli Dr Basuki Wasis dalam persidangan, menyatakan perbuatan Nur Alam menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya. Hal itu disebut telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena, belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama kecuali soal lama hukuman sehingga diperberat. Pada persidangan tingkat banding ini majelis hakim menyatakan telah mempertimbangan keberatan-keberatan penunutut umum dan penasehat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Sikap Bersama :

Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik

Gugatan Perdata Terhadap Saksi Ahli Lemahkan Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS – Dua ahli lingkungan hidup digugat secara perdata oleh dua pihak yang berbeda terkait dengan keterangan mereka sebagai ahli di pengadilan yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Gugatan oleh pihak lain dengan mendasarkan keterangan ahli di dalam persidangan mengancam kebebasan akademik dan membahayakan upaya penegakan hukum.

Dua ahli lingkungan hidup telah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong, yani Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo. Basuki digugat oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, sedangkan Bambang digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa. Saat ini gugatan terhadap Basuki telah memasuki tahapan pemberian jawaban penggugat atas eksepsi tergugat. Adapun gugatan terhadap Bambang baru dimasukkan pada 17 September 2018.

Baca SelengkapnyaGugatan Perdata Terhadap Saksi Ahli Lemahkan Penegakan Hukum