Perlindungan Satwa

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.

Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?

Simak pembahasannya di #RuangPublikKBR bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?Sedang kami bahas di #RuangPublikKBR 9-10 WIB bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.Anda bisa mendengarkannya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan Power FM 89.2 Jakarta, live streaming via Fan page Facebook: Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio.Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131, WA 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR #RuangPublikKBR#KBR #Radio #Talkshow #HariBumi #MelindungiSpesiesKita #biodiversitas #Environmental #Lingkungan #Media #MediaContentCompany
Dikirim oleh Kantor Berita Radio-KBR pada Rabu, 24 April 2019

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan populasi satwa payung serta berulangnya kejadian perburuan seharusnya menyadarkan Presiden akan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang yang telah berusia 28 tahun ini telah ketinggalan zaman sehingga tak menjamin perlindungan biodiversitas spesies, termasuk genetika dan habitatnya.

Presiden diminta agar meninjau ulang keputusan rapat terbatas kabinet yang menghasilkan keputusan pemerintah tak melanjutkan pembahasan inisiatif DPR untuk merevisi UU 5/1990. “Presiden perlu mendapatkan masukan dari pihak yang berkecimpung langsung dengan konservasi di lapangan,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Selasa (12/6/2018), di Jakarta.

Ia mengatakan, kematian gajah Bunta di areal Conservation Response Unit di Aceh yang diduga kuat akibat perburuan, membuktikan pelaku nekat. Ini juga menunjukkan penegakan hukum terkesan belum menimbulkan efek jera meski saat ini penanganannya telah membaik.

Kematian Bunta dengan kondisi satu gading hilang menunjukkan kelemahan kemampuan institusi aparat konservasi untuk mendeteksi dini. “Melalui revisi mari kita perkuat kapasitas aparat penegakan hukum baik di kehutanan maupun sektor lain,” kata Henri.

Baca Selengkapnya“Taring” UU Konservasi Tak Tajam