ICEL

ICEL

Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia

 

Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, ICEL mengadakan FGD dengan tema “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia” di Hotel Aston Priority & Conference Center, T.B. Simatupang. FGD ini mengundang Dr. Jamartin Sihite (BOS Foundation) sebagai penggiat konservasi orangutan, Yoyok Hadiprakarsa (Indonesia Hornbill Conservation Society) sebagai penggiat konservasi rangkong gading, dan Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (FHUI) sebagai pembahas segi hukum lingkungan. Hadir sebagai peserta berbagai NGO yang bergerak di isu perlindungan satwa baik dalam tataran kebijakan maupun lapangan.

Beberapa poin menarik dari hasil FGD adalah sebagai berikut. Kejahatan terhadap satwa berpengaruh terhadap ekosistem, karena satwa (orangutan dan rangkong) memiliki peran sendiri-sendiri terhadap ekosistemnya. Sebaliknya, kerusakan habitat (kebakaran hutan, pembukaan lahan) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satwa, dan seringkali ancaman kerusakan habitat ini tidak terakomodir dari segi hukum karena habitat satwa terdapat diluar kawasan konservasi, yaitu diarea HPL dan HPT. Biaya perbaikan dan pemulihan terbesar dikeluarkan pada rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, namun hal tersebut bisa disebabkan karena belum ada standar yang pasti untuk menghitung kerugian ekologis akibat kejahatan konservasi.

Untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku, dapat dipergunakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Meski belum pernah terdapat kasusnya, karena UU No. 5 Tahun 1990 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban perdata, maka penggunaan UU PPLH untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi layak dicoba. Adapun gugatan tersebut tidak melulu berupa uang (moneter), namun dapat berupa tindakan pemulihan tertentu (non-moneter), dan bagi NGO dapat menggugat biaya yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi dan melepasliarkan satwa sebagai (real cost).

Talkshow Radio Hari Bumi 2019 “Yuk Mari Kita Lindungi Spesies Indonesia”

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.

Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?

Simak pembahasannya di #RuangPublikKBR bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?Sedang kami bahas di #RuangPublikKBR 9-10 WIB bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.Anda bisa mendengarkannya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan Power FM 89.2 Jakarta, live streaming via Fan page Facebook: Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio.Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131, WA 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR #RuangPublikKBR#KBR #Radio #Talkshow #HariBumi #MelindungiSpesiesKita #biodiversitas #Environmental #Lingkungan #Media #MediaContentCompany

Dikirim oleh Kantor Berita Radio-KBR pada Rabu, 24 April 2019

“Taring” UU Konservasi Tak Tajam

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan populasi satwa payung serta berulangnya kejadian perburuan seharusnya menyadarkan Presiden akan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang yang telah berusia 28 tahun ini telah ketinggalan zaman sehingga tak menjamin perlindungan biodiversitas spesies, termasuk genetika dan habitatnya.

Presiden diminta agar meninjau ulang keputusan rapat terbatas kabinet yang menghasilkan keputusan pemerintah tak melanjutkan pembahasan inisiatif DPR untuk merevisi UU 5/1990. “Presiden perlu mendapatkan masukan dari pihak yang berkecimpung langsung dengan konservasi di lapangan,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Selasa (12/6/2018), di Jakarta.

Ia mengatakan, kematian gajah Bunta di areal Conservation Response Unit di Aceh yang diduga kuat akibat perburuan, membuktikan pelaku nekat. Ini juga menunjukkan penegakan hukum terkesan belum menimbulkan efek jera meski saat ini penanganannya telah membaik.

Kematian Bunta dengan kondisi satu gading hilang menunjukkan kelemahan kemampuan institusi aparat konservasi untuk mendeteksi dini. “Melalui revisi mari kita perkuat kapasitas aparat penegakan hukum baik di kehutanan maupun sektor lain,” kata Henri.

Baca Selengkapnya“Taring” UU Konservasi Tak Tajam