ICEL

ICEL

pertambangan

Menanti Keseriusan Pembenahan Tata Kelola Lingkungan pada Periode Kedua Jokowi

Begini tampilan tepian pantai kala ada tambang nikel. Pencemaran lingkyngan oleh aksi perusahaan, seakan tak masalah, karena terus tejadi dan tak ada penegakan hukum sama sekali. Foto: Jatam Sulteng/ Mongabay Indonesia.
  • Organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
  • Ada kecenderungan, perubahan kebijakan maupun rancangan UU yang melemahkan perlindungan lingkungan, dan lebih berpihak pada korporasi.
  • Penegakan hukum lingkungan hidup mulai jalan dan ada beberapa putusan. Sayangnya, eksekusi lemah hingga tak memberikan efek jera.
  • Rencana Presiden Jokowi merevisi 74 Undang-undang yang dianggap menghambat investasi, yang akan diatur dalam satu UU dengan model omnibus law, jangan sampai menggerus aturan lingkungan dan sumber daya alam.

Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan komitmen pemerintah dan DPR periode 2019-2024, lemah dalam membenahi tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Banyak proses legislasi dan penyusunan regulasi bikinan pemerintah dan DPR berpotensi membebani lingkungan. Belum lagi, komitmen maupun kebijakan malah melemahkan perlindungan alam dan condong melindungi kepentingan korporasi.

Untuk itu, organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan menyebabkan bencana di mana-mana. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan lain-lain, terus terjadi.

”Artinya, ada masalah ketahanan lingkungan dan daya dukung lingkungan makin kritis,” katanya dalam diskusi Habis Gelap Terbitlah Gelap, baru-baru ini di Jakarta.

Dia mencatat, ada indikasi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam melemah dari konstalasi politik 2019, terutama, komitmen presiden dan wakil presiden yang baru dilantik.

Perlindungan lingkungan hidup dalam visi misi Capres-Cawapres 2019 dan Visi Indonesia Presiden Terpilih pun dinilai Henri, sangat lemah. Visi dan misi kedua calon, katanya, masih bersifat umum dan belum memberikan target secara terukur. Apalagi, visi misi ini mengutamakan tiga sektor utama, yakni, investasi, infrastruktur, dan proyek strategis nasional.

”Tidak ada guna mendorong investasi dan infrastruktur di tengah krisis ekologi dan bencana bagi masyarakat. Tak ada analisis risiko dampak sosial kepada masyarakat. Perlu pengetatan standar lingkungan, bagaimana investor dan ekonomi mudah berdampak pada masyarakat,” katanya.

Baca SelengkapnyaMenanti Keseriusan Pembenahan Tata Kelola Lingkungan pada Periode Kedua Jokowi

Menagih Obral Janji Gubernur Laiskodat Soal Izin Tambang di NTT

Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat (kiri) bersama Wakil Gubernur Josef Nae Soi melakukan salam komando usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/18

tirto.id – Pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi sempat berjanji sesaat setelah resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakill Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) awal September 2018 terkait moratorium dan pencabutan perizinan tambang mineral dan batu bara. Namun bagi para aktivitis organisasi lingkungan Walhi dan Jatam, menilai janji itu masih belum terlaksana.

Laiskodat memang sempat menyatakan, tambang bukan pilihan yang baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat NTT. Gubernur NTT ini hanya menekankan kepada penghentian sementara (moratorium) izin pertambangan, sedangkan Walhi dan Jatam menyoroti soal penghentian kegiatan pertambangan seluruhnya di NTT.

“Tambang, seluruhnya kami moratorium,” kata Laiskodat, sesaat setelah pelantikannya menjadi gubernur di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018), dikutip dari Kompas.

Pernyataan Laiskodat memang masih sebatas moratorium, tapi wakilnya, Yoseph Nae Soi justru menyampaikan janji yang lebih muluk, ujung-ujungnya bakal tak ada pertambangan di NTT. “Izin yang sudah ada dan masih berlaku akan kami cabut. Izin yang sementara proses akan dihentikan,” kata Yosep Nae Soi, saat menemui Uskup Maumere, Mgr. Gerufus Kherubim Parera, SVD, dalam rilis yang dikirim Walhi dan Jatam kepada Tirto, Kamis (13/12/2018).

Laiskodat memang sudah mengeluarkan SK tentang Penghentian Sementara Pemberian (moratorium) Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur NTT Nomor 359/KEP/HK/2018, yang disahkan pada 14 November 2018. Namun, SK ini dianggap masih kurang serius dan berpotensi tak akan sesuai dengan janji kepala daerah baru itu.

Berdasarkan data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), ada 309 izin tambang yang tersebar di 17 kabupaten di seluruh wilayah NTT. Walhi dan Jatam mencatat, janji untuk menghentikan izin tambang di NTT bahkan pernah dilontarkan pasangan tersebut semasa kampanye.

“Seluruh isi dari SK itu tidak ada satu pun diktum yang mencerminkan keseriusan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi untuk menghentikan pertambangan di NTT sebagaimana digembar-gemborkan mereka pada saat kampanye dan pidato perdana waktu pelantikan,” demikian isi rilis tersebut.

SK yang dikeluarkan Viktor dan Yoseph justru hanya terfokus pada evaluasi masalah teknis dan keuangan. Hal itu tertuang dalam Diktum Keempat poin B, yang isinya, “pihak pemerintah daerah melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan finansial terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang ada dan merekomedasikan kelayakan operasi dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dimaksud.”

Baca SelengkapnyaMenagih Obral Janji Gubernur Laiskodat Soal Izin Tambang di NTT

Tumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

Baca SelengkapnyaTumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab