tirto.id – Pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi sempat berjanji sesaat setelah resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakill Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) awal September 2018 terkait moratorium dan pencabutan perizinan tambang mineral dan batu bara. Namun bagi para aktivitis organisasi lingkungan Walhi dan Jatam, menilai janji itu masih belum terlaksana.
Laiskodat memang sempat menyatakan, tambang bukan pilihan yang baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat NTT. Gubernur NTT ini hanya menekankan kepada penghentian sementara (moratorium) izin pertambangan, sedangkan Walhi dan Jatam menyoroti soal penghentian kegiatan pertambangan seluruhnya di NTT.
“Tambang, seluruhnya kami moratorium,” kata Laiskodat, sesaat setelah pelantikannya menjadi gubernur di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018), dikutip dari Kompas.
Pernyataan Laiskodat memang masih sebatas moratorium, tapi wakilnya, Yoseph Nae Soi justru menyampaikan janji yang lebih muluk, ujung-ujungnya bakal tak ada pertambangan di NTT. “Izin yang sudah ada dan masih berlaku akan kami cabut. Izin yang sementara proses akan dihentikan,” kata Yosep Nae Soi, saat menemui Uskup Maumere, Mgr. Gerufus Kherubim Parera, SVD, dalam rilis yang dikirim Walhi dan Jatam kepada Tirto, Kamis (13/12/2018).
Laiskodat memang sudah mengeluarkan SK tentang Penghentian Sementara Pemberian (moratorium) Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur NTT Nomor 359/KEP/HK/2018, yang disahkan pada 14 November 2018. Namun, SK ini dianggap masih kurang serius dan berpotensi tak akan sesuai dengan janji kepala daerah baru itu.
Berdasarkan data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), ada 309 izin tambang yang tersebar di 17 kabupaten di seluruh wilayah NTT. Walhi dan Jatam mencatat, janji untuk menghentikan izin tambang di NTT bahkan pernah dilontarkan pasangan tersebut semasa kampanye.
“Seluruh isi dari SK itu tidak ada satu pun diktum yang mencerminkan keseriusan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi untuk menghentikan pertambangan di NTT sebagaimana digembar-gemborkan mereka pada saat kampanye dan pidato perdana waktu pelantikan,” demikian isi rilis tersebut.
SK yang dikeluarkan Viktor dan Yoseph justru hanya terfokus pada evaluasi masalah teknis dan keuangan. Hal itu tertuang dalam Diktum Keempat poin B, yang isinya, “pihak pemerintah daerah melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan finansial terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang ada dan merekomedasikan kelayakan operasi dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dimaksud.”
Baca SelengkapnyaMenagih Obral Janji Gubernur Laiskodat Soal Izin Tambang di NTT
