ICEL

ICEL

Komitmen Dunia untuk Perubahan Iklim

Peraturan perubahan iklim

Secara internasional ada 3 instrumen hukum terkait perubahan iklim, yaitu:

 

UNFCCC

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) disusun pada Konvensi Rio 1992, mulai berlaku secara hukum pada 21 Maret 1994, diratifikasi oleh 197 negara. Indonesia meratifikasi UNFCCC melalui UU 6/1994. Konvensi ini bertujuan menstabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada sistem iklim. Para pihak dalam konvensi ini berkomitmen untuk:

  1. Mengembangkan, memperbarui secara periodik, memublikasikan, dan menyediakan inventori nasional mengenai emisi antropogenik berdasarkan sumber dan penghilangan berdasarkan penyerap gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal, menggunakan metodologi yang dapat dibandingkan dan disetujui oleh konferensi para pihak.
  2. Memformulasikan, mengimplementasikan, memublikasikan dan memperbarui secara berkala program nasional, regional, yang mengandung tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  3. Mempromosikan dan bekerja sama dalam pembangunan, penerapan, dan penyebaran termasuk transfer teknologi, praktik, dan proses yang mengendalikan, mengurangi, atau mencegah emisi antropogenik gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal dalam sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan, dan manajemen sampah.
  4. Mempromosikan manajemen berkelanjutan dan kerja sama dalam konservasi dan peningkatan seperlunya dari penyerap dan penyimpanan gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal, termasuk biomassa, hutan, laut, pesisir, dan ekosistem laut lainnya.
  5. Bekerja sama dalam menyiapkan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengembangkan dan mengelaborasi rencana manajemen zonasi pesisir yang sesuai dan terintegrasi, sumber air, dan pertanian, serta perlindungan dan rehabilitasi wilayah yang terkena kekeringan, penggurunan, serta banjir.
  6. Mempertimbangkan perubahan iklim dalam kebijakan dan aksi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dan menggunakan metode yang sesuai, contohnya dalam analisis dampak lingkungan.
  7. Mempromosikan dan bekerja sama dalam riset ilmiah, teknologi, teknikal, sosio-ekonomi, dan riset lainnya, pengamatan sistematis dan pengembangan data terkait perubahan iklim dan meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketidakpastian terkait penyebab, efek, besarnya, dan waktu perubahan iklim serta konsekuensi ekonomi dan sosial dari strategi respons.
  8. Mempromosikan dan bekerja sama secara penuh, terbuka, dan pertukaran yang cepat dari informasi ilmiah, teknologi, teknikal, sosio-ekonomi dan hukum yang relevan terkait dengan sistem iklim dan perubahan iklim, serta konsekuensi ekonomi dan sosial dari strategi respons.
  9. Mempromosikan dan bekerja sama dalam pendidikan, pelatihan, dan penyadaran publik terkait perubahan iklim dan mendukung partisipasi publik.
  10. Komunikasi kepada konferensi para pihak terkait implementasi.

 

Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional turunan dari UNFCCC yang diadopsi pada konferensi para pihak ketiga (1997) dan mulai berlaku secara hukum pada 16 Februari 2005, diratifikasi oleh 191 negara. Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU 17/2004. Konvensi ini bertujuan membatasi emisi negara-negara maju, karena negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya tingkat gas rumah kaca. Tetapi konvensi ini tidak menutup kemungkinan bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam pembatasan emisinya. Walaupun bukan negara maju, Indonesia juga turut berkomitmen membatasi emisinya sebesar 26% dengan skema usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Untuk merealisasikan target ini pemerintah mengundangkan Perpres 61/2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

Baca SelengkapnyaKomitmen Dunia untuk Perubahan Iklim

Menanti Keseriusan Pembenahan Tata Kelola Lingkungan pada Periode Kedua Jokowi

Begini tampilan tepian pantai kala ada tambang nikel. Pencemaran lingkyngan oleh aksi perusahaan, seakan tak masalah, karena terus tejadi dan tak ada penegakan hukum sama sekali. Foto: Jatam Sulteng/ Mongabay Indonesia.
  • Organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
  • Ada kecenderungan, perubahan kebijakan maupun rancangan UU yang melemahkan perlindungan lingkungan, dan lebih berpihak pada korporasi.
  • Penegakan hukum lingkungan hidup mulai jalan dan ada beberapa putusan. Sayangnya, eksekusi lemah hingga tak memberikan efek jera.
  • Rencana Presiden Jokowi merevisi 74 Undang-undang yang dianggap menghambat investasi, yang akan diatur dalam satu UU dengan model omnibus law, jangan sampai menggerus aturan lingkungan dan sumber daya alam.

Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan komitmen pemerintah dan DPR periode 2019-2024, lemah dalam membenahi tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Banyak proses legislasi dan penyusunan regulasi bikinan pemerintah dan DPR berpotensi membebani lingkungan. Belum lagi, komitmen maupun kebijakan malah melemahkan perlindungan alam dan condong melindungi kepentingan korporasi.

Untuk itu, organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan menyebabkan bencana di mana-mana. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan lain-lain, terus terjadi.

”Artinya, ada masalah ketahanan lingkungan dan daya dukung lingkungan makin kritis,” katanya dalam diskusi Habis Gelap Terbitlah Gelap, baru-baru ini di Jakarta.

Dia mencatat, ada indikasi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam melemah dari konstalasi politik 2019, terutama, komitmen presiden dan wakil presiden yang baru dilantik.

Perlindungan lingkungan hidup dalam visi misi Capres-Cawapres 2019 dan Visi Indonesia Presiden Terpilih pun dinilai Henri, sangat lemah. Visi dan misi kedua calon, katanya, masih bersifat umum dan belum memberikan target secara terukur. Apalagi, visi misi ini mengutamakan tiga sektor utama, yakni, investasi, infrastruktur, dan proyek strategis nasional.

”Tidak ada guna mendorong investasi dan infrastruktur di tengah krisis ekologi dan bencana bagi masyarakat. Tak ada analisis risiko dampak sosial kepada masyarakat. Perlu pengetatan standar lingkungan, bagaimana investor dan ekonomi mudah berdampak pada masyarakat,” katanya.

Baca SelengkapnyaMenanti Keseriusan Pembenahan Tata Kelola Lingkungan pada Periode Kedua Jokowi

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Foto: Bersihkan Indonesia

Jakarta, 11 Februari 2019 – Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana  komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke  energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.

Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #BersihkanIndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk “Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”. Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Rendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Keseriusan pemerintah Indonesia patut dipertanyakan dalam mengendalikan laju perubahan iklim. Pasalnya komitmen yang diajukan oleh Indonesia pada 2016 lalu belum menunjukan adanya peta jalan yang lebih konkret.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan 2016 lalu Indonesia menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 1/CM1) dan 41% jika dibantu dengan bantuan internasional yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 2/CM2).[1] Komitmen ini akan dilakukan dalam periode 2020 sampai 2030, dengan perhitungan dari baseline bisnis seperti biasa pada tahun 2010.

Pengurangan gas rumah kaca paling signifikan akan dicapai pada sektor kehutanan yang berkontribusi sebesar 17,2% (CM1) dan 23% (CM2).[2] Disusul dengan kontribusi dari sektor energi sebesar 11% (CM1) dan 14% (CM2).[3] Saat ini pemerintah Indonesia mengaku sudah membuat roadmap implementasi NDC, kedua sektor yang berkontribusi terbesar ini dinyatakan sudah siap tetapi dokumennya belum dapat diakses/dipublikasikan dimanapun. Padahal transparansi merupakan hal penting dalam implementasi Paris Agreement. Lebih jauh lagi, komitmen pemerintah ini akan sulit untuk dicapai karena implementasi yang tidak serius.

Baca SelengkapnyaRendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Tak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hutan berubah jadi kebun sawit di Sare Rangan, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pilkada korup memicu izin-izin konsesi lahan keluar sebagai modal kampanye politik. (Foto: Sandy Watt untuk The Gecko Project.)

 

Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus bergulir, terlebih setelah masuk program legislasi prioritas nasional. Meskipun begitu, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan tak perlu ada UU khusus sawit ini, cukup memaksimalkan pelaksanaan UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan.

Akhir Mei lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk memaparkan identifikasi terhadap RUU ini.

Mereka menilai, RUU ini tak menyelesaikan masalah dalam industri perkebunan sawit. Koalisi ini antara lain terjadi Sawit Watch, Elsam, Serikat Petani Kelapa Sawit, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Lalu, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Mereka diterima Hermanto, anggota Komisi IV DPR juga anggota Badan Legislasi dan Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X. Keduanya dari FPKS.

”RUU Perkelapasawitan tak membahas aspek mendasar dalam tata kelola sawit di Indonesia, khusus kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch.

RUU ini, katanya, malah condong ke kepentingan pengusaha seperti pengaturan keringanan pajak dan keringanan pelaku usaha perkebunan besar yang melanggar aturan.

Baca SelengkapnyaTak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Dampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

Margaretha Quina saat menyerahkan dokumen Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa, 12 Juni 2018 (Foto : kanalbali)

 

DENPASAR, kanalbali.com — Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional meminta Hakim yang memimpin sidang gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

“Selama 30 tahun beroperasi, pembangkit ini akan melepaskan lebih dari 200 juta ton CO2,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), saat mengajukan Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa (26/6).

Jumlah itu didapat karena menurut AMDAL, penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Amicus Curiae sendiri adalah pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” yang berusaha memberikan pandangan yang lebih luas kepada hakim. Lembaga lainnya adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaDampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

LLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Salah satu bangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali (Foto : Antaranews.com)

Denpasar (Antaranews Bali) – Sembilan Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

“Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative,” kata Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian ‘Center for Environmental Law’, Margaretha Quina, di Denpasar, Selasa.

Menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) , penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, maka perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Baca SelengkapnyaLLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.

Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’  kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.

“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaKasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim