Jakarta – Para perusak hutan telah divonis denda hingga total Rp 18,3 triliun. Namun hingga kini pengadilan belum mengeksekusi putusan itu.
Salah satu yang dihukum adalah PT Merbau Pelalawan Lestari. Perusahaan itu didenda Rp 16 triliun karena merusak hutan.
“Kami sudah tiga kali mengirimkan surat untuk permohonan eksekusi kepada PN Pekanbaru, termasuk mendatangi dan bertemu langsung dengan Ketua PN Pekanbaru. Dan sudah membayarkan biaya aanmaning (pemanggilan pihak termohon). Saat ini kami sedang menunggu tindak lanjut dari ketua PN untuk memanggil PT MPL (termohon) untuk pelaksanaan eksekusi,” kata Ditjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat dihubungi detikcom, Kamis (3/1/2019).
Meski pengadilan tidak memiliki progres yang jelas, KLHK tidak surut. KLHK berkomitmen putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi.
“Kami terus memperjuangkan hak-hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujarnya.
Baca Juga : Ketua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan
Berdasarkan putusan kasasi MA, PT MPL terbukti merusak 7.463 ha kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kerusakan itu telah menyebabkan kerugian lingkungan sebesar Rp 16,2 triliun.
Baca SelengkapnyaMenunggu Pengadilan RI Berani Eksekusi Perusak Hutan Rp 18,3 T !