ICEL

ICEL

Ancaman Kebijakan Pemerintah Terhadap 20 Juta Kawasan Konservasi Laut dan Perikanan

Penetapan kawasan konservasi menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Indonesia saat ini. Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah sudah menetapkan 20,87 juta ha kawasan konservasi atau sekitar 6,42% dari luas perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menetapkan 10% luas perairan Indonesia atau sekitar 32,5 juta ha sebagai kawasan konservasi. Sayangnya, penetapan kawasan konservasi yang sudah ada terancam oleh kebijakan pemerintah sendiri.

 

Namun terdapat kebijakan pemerintah yang justru mengakibatkan kawasan konservasi tidak dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007), kawasan konservasi terdiri dari tiga zona dan zona yang terpenting disebut zona inti. Zona inti adalah zona yang ditetapkan khusus untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona inti terbatas hanya untuk penelitian saja. Akan tetapi, pasal 30 UU No. 27 Tahun 2007 juga mengatur bahwa status zona inti dapat dilakukan perubahan untuk kegiatan eksploitasi, lebih lanjut bahwa perubahan status zona inti hanya dapat dilakukan untuk menjadi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Baca SelengkapnyaAncaman Kebijakan Pemerintah Terhadap 20 Juta Kawasan Konservasi Laut dan Perikanan

Peta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Foto : ModADA, kolam endapan tailing Freeport yang saat ini sudah lebih tinggi dari Kota Mimika. (Sumber Foto: Yoga Pribadi; Mongabay)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai, masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia (Freeport), begitu kompleks. Limbah tailing ke sungai begitu besar dan sudah berlangsung puluhan tahun, sejak 1974 sampai 2018. Untuk pembenahan, Freeport pun harus membuat peta jalan pengelolaan tailing dan kajian lingkungan.

Ilyas Asaad, Inspektur Jenderal KLHK, mengatakan dari hasil audit BPK 2017, KLHK menerjunkan direktorat terkait untuk menginventarisasi masalah di lapangan. Upaya perbaikan ini, katanya, mulai saat informasi audit BPK ini.

”Ditemukan 48 masalah, KLHK lalu menerbitkan sanksi administratif paksaan pemerintah,” katanya, juga Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia.

Keempat puluh delapan pelanggaran ini, 31 temuan masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), izin lingkungan. Lalu, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima pelanggaran pencemaran udara, dan tujuh pelanggaran pengelolaan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3).

Dalam sanksi itu, KLHK meminta Freeport memperbaiki amdal mereka sejak 1997, melalui dokumen kajian lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Laut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia

Sumber : http://stpbali.com

 

“We need a healthy ocean to provide food and resources continuously, for a sustainable human life”

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55  juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[1].

Dengan memiliki cakupan wilayah kepulauan yang besar, tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam pesisir yang cukup besar karena didukung adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sumberdaya hayati laut pada kawasan pesisir Indonesia juga memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi salah satunya adalah ikan.

Kita ketahui bahwa perikanan Indonesia mampu menjadi salah satu penompang pangan di Indonesia. Ketersediaan produksi ikan dapat menggantikan pangan dari budidaya holtikultura dan perternakan. Melansir berita dari Bisnis.com, produksi perikanan tangkap 2018 ditargetkan 9,45 juta ton setara Rp209,8 triliun setelah realisasi 2017 meleset dari target. Berdasarkan data estimasi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap tahun lalu 7,7 juta ton yang terdiri atas 7 ton ikan laut dan 642.670 ton ikan perairan darat. Volume itu setara Rp158 triliun.

Baca SelengkapnyaLaut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia