ICEL

ICEL

Vonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

JAKARTA, KOMPAS — Vonis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden dan tergugat lainnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah 2015 agar tak dipandang soal menang dan kalah. Presiden dan jajarannya agar memandang vonis tersebut sebagai kemenangan bersama seluruh warga negara untuk bersama-sama menjalankan pencegahan perulangan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi warganya.

Gugatan warga negara (citizen law suit) tersebut dilayangkan pada tahun 2016 sebagai buntut kebakaran hutan dan lahan hebat di tahun 2015. Saat itu, Kalimantan Tengah menjadi satu dari tujuh provinsi yang mengalami kebakaran lahan yang hebat.

Seluruh tahapan gugatan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penggugat. Hanya satu gugatan yang tak dikabulkan pengadilan yaitu tuntutan agar Presiden meminta maaf kepada warganya atas kebakaran hutan dan lahan.

“Kalau dilihat putusan PN sampai MA sebenarnya memang pemerintah melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban yang telah dimandatkan UU. Tapi ini bukan soal menang atau kalah, substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Minggu (21/7/2019), di Jakarta.

Substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan

Ia pun sepakat bahwa putusan MA ini merupakan kemenangan warga dan pemerintah untuk bersama-sama menjalankan undang-undang. Dipandang sisi positif, melalui putusan ini, bisa menguatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Baca SelengkapnyaVonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

PK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring menilai upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diambil Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan usaha yang sia-sia.

Pasalnya, menurut dia, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi merupakan bentuk permintaan pertanggungjawaban Pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang yang memiliki relevansi dengan pencegahan dan penanganan karhutla.

“Kalau mereka mau PK, sampai 10 kali pun itu enggak akan mungkin mereka akan menang. Alangkah lucunya Pemerintah ketika dia melakukan PK untuk meninggalkan kewajiban hukum yang sudah diamanatkan oleh UU,” ujar Raynaldo saat konferensi pers di kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Minggu (21/7).

Baca SelengkapnyaPK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia