ICEL

ICEL

PLTSa di tengah Pusaran Energi Terbarukan

Akhir-akhir ini, pembahasan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) kerap menjadi pembahasan menyusul arahan Presiden Joko Widodo untuk terus mempercepat pembangunan pembangkit tersebut. Pada dasarnya, pembangunan PLTSa ini dilakukan sebagai salah satu program untuk memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tempat guna.[1] Secara umum, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kinerja untuk penanganan.[2] Dalam perkembangannya, nyatanya pembangunan PLTSa tidak hanya dilakukan untuk penanganan sampah saja, namun juga untuk memenuhi sumber kelistrikan di Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan peran energi terbarukan, disandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya di Indonesia seperti air, angin, hingga surya.

 

PLTSa Sumber Energi Terbarukan?

Di Indonesia, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) dikategorikan sebagai energi terbarukan. Secara historis, adanya definisi PLTSa sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Perpres No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang dalam bagian menimbang peraturan tersebut menjelaskan bahwa PLTSa di Indonesia perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. Bahkan dalam definisi PLTSa di peraturan tersebut juga telah diterangkan dalam pasal 1 angka 3 peraturan terkait, yakni:

“Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disingkat dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi thermal process meliputi gasifikasi, incinerator, dan pyrolysis”

Meskipun dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (peraturan yang menggantikan Perpres No 18 Tahun 2016) definisi terkait PLTSa sebagai energi baru dan terbarukan tersebut sudah tidak ada, namun dalam implementasinya PLTSa tetap dikategorikan sebagai energi terbarukan, khususnya ketika merujuk pada peraturan-peraturan di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun contoh peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2018 terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengkategorikan PLTSa sebagai sumber energi terbarukan.  Saat ini PLTSa didefinisikan sebagai “Pengolah Sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji”.[3] Sayangnya, pengertian teknologi ramah lingkungan masih ambigu.

Baca SelengkapnyaPLTSa di tengah Pusaran Energi Terbarukan

Jokowi Harus Stop Pembangunan PLTSa Sunter Jakarta

 

Rencana Pemprov. DKI Jakarta melalui PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan menggandeng perusahaan mitra dalam proyek listrik sampah ini, yakni Fortum asal Finlandia, sesungguhnya proyek ini pernah gagal tahun 2016 masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan MoU di tanda tangani oleh Pjs. Gubernur Jakarta Sumarsono.

Namun Proyek PLTSa Sunter tersebut batal karena dasar pelaksanaannya yaitu Perpres No.18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas permohonan “gugatan” uji materiil Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah yang diajukan oleh Direktur Green Indonesia Foundation, H. Asrul Hoesein bersama 15 orang pemohon perorangan dan Walhi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), BaliFokus, KruHA, Gita Pertiwi dan Perkumpulan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi).

Permohonan uji materiil disampaikan pada 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan MA keluar pada 2 November 2016. Setelah dibatalkan Perpres 18 Tahun 2016 diatas, berbagai upaya Kementerian LHK dengan melibatkan hampir seluruh menteri dan para menteri koordinator telah menerbitkan lagi Perpres No. 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi Nasional – Jaktranas – Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tanggal Pengundangan (24 Oktober 2017), tapi terselip program PLTSa di dalamnya. Sungguh hebat akal konseptor Jaktranas Sampah.

Baca SelengkapnyaJokowi Harus Stop Pembangunan PLTSa Sunter Jakarta

Empat Negara Terlibat dalam Pembangunan ITF Sunter

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heraghandi (kedua dari kanan), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Isnawa Adji (kiri), dan Executive Vice President, City Solutions, Fortum Per Langer (kedua dari kiri) berbincang usai pencanangan pembangunan ITF Sunter di lahan bekas Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah Sunter, Jalan Sunter Baru, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (20/5/2018).

 

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin fasilitas pengelolaan sampah dalam kota atau intermediate treatment facility di Sunter, Jakarta Utara, ramah lingkungan meski menggunakan teknologi pembakaran. Analisis mengenai dampak lingkungan ditargetkan rampung diproses Oktober 2018 sehingga pembangunan fisik fasilitas bisa dimulai pada November.

”Kami melaksanakan pembangunan ini berdasarkan standar Uni Eropa. Ini tentang bagaimana lima, sepuluh, lima belas tahun ke depan mewujudkan Jakarta sebagai kota cerdas,” tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelum mencanangkan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter di lahan bekas Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah Sunter, Jalan Sunter Baru, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (20/5/2018).

Duta Besar Swedia untuk Indonesia HE Johanna Brismar Skoog, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia HE Paivi Hiltunen-Toivio, Country Manager for Indonesia, Malaysia, and Timor Leste pada International Finance Corporation (IFC) Azam Khan, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heraghandi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Isnawa Adji turut hadir.

Sandiaga menuturkan, warga Jakarta setiap hari memproduksi sekitar 7.100 ton sampah. ITF Sunter yang terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dibutuhkan untuk mengurangi ancaman bom waktu ekologis akibat volume sampah sebesar itu. Menurut dia, jika sampah sebanyak itu dibiarkan tak terurus selama dua hari, sampah bisa menutupi seluruh Candi Borobudur.

Baca SelengkapnyaEmpat Negara Terlibat dalam Pembangunan ITF Sunter