Jakarta, 11 Februari 2019 – Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.
Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #BersihkanIndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk “Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”. Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.
Perkampungan padat warga dekat dengan PLTU Labuan. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia
Aturan baku mutu air limbah PLTU batubara masih sangat longgar terutama soal pembuangan limbah ke laut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi, kalau mau buang limbah ke laut bisa lewat kajian terlebih dahulu. Sayangnya, kajian dinilai tak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut
Beberapa penelitian di perairan lokasi PLTU memperlihatkan, terjadi kenaikan suhu beberapa derajat dari sebelum dan sesudah ada pembangkit. Kenaikan suhu ini pada akhirnya mengancam kualitas air laut, ikan-ikan, dan kesehatan manusia
Guna meminimalisir dampak buruk dari PLTU batubara, perlu aturan khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut.
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada awal Desember 2018, mengkaji peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian kegiatan PLTU batubara supaya tak merusak lingkungan. Hasil analisis mengungkapkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No.8 /2009 yang menetapkan baku mutu air limbah untuk pembangkit listrik tenaga termal termasuk PLTU batubara sangat longgar, dan bertentangan dengan aturan lain.
Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dengan membentuk peraturan baru khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut. Tujuannya, memberi jaminan perlindungan bagi ekosistem pesisir dan laut.
Temuan itu ditanggapi Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah. Karliansyah bilang, tak perlu aturan baru, karena PermenLH No.8/2009 sudah mengatur batas maksimum baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke lingkungan.
Jika mereka minta izin membuang limbah ke laut, izin pembuangan air limbah harus ada kajian pembuangan air limbah ke laut,” katanya, seperti dikutip dari Kompas, 6 Desember 2018. Dalam penilaian ICEL, kajian pembuangan air limbah dibuat supaya air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai PermenLH No.8/2009. Apabila, baku mutu terlalu longgar, kajian pun tidak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut.
Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.
Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.
Sebagian PLTU batubara saat ini ataupun yang akan dibangun pada masa mendatang berada di pesisir. Namun, baku mutu limbah air lindi abu batubara belum diatur.
JAKARTA, KOMPAS – Perlindungan perairan pesisir Indonesia dari dampak limbah buangan pembangkit listrik tenaga uap batubara lemah, Aturan saat ini tak cukup memastikan laut terbebas pencemaran limbah cair dari penyimpanan batubara dan abu hasil pembakaran dan operasional termal.
Pengaturan dan pengetatan baku mutu mendesak dilakukan karena 91 persen PLTU batubara berada di pesisir yang membangkitkan listrik 24.435,96 megawatt (MW). Ke depan, 82 persen PLTU berbahan bakar batubara kapasitas 44.047 MW ada di pesisir (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik /RUPTL 2018-2027).
Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batubara longgar.
Konfigurasi Perahu Tolak PLTU Warga Batang membentuk tulisan “Tolak PLTU” dengan konfigurasi perahu sebagai aksi bersama Greenpeace menolak rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara di Desa Ponowareng, Batang, Jawa Tengah, Rabu (24/9). Menurut mereka limbah PLTU tersebut akan mengancam lahan sawah produktif dan sektor perikanan laut di wilayah Batang terutama yang berbatasan langsung dengan proyek tersebut. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, (ANTARA News)- Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Angela Vania mengingatkan bahaya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat limbah bahang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang membahayakan ekosistem.
Angela di Jakarta, Rabu, mengatakan aturan baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 Tahun 2009 terlalu longgar, dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri lingkungan Hidup (KepmenLH) Nomor 51 Tahun 2004.
Karena itu, ia mengatakan untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut maka pihaknya mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, yakni perbedaan 2 derajat celsius dari suhu alami.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa suhu rata-rata air laut di Indonesia mencapai 29,5 derajat celsius. Sehingga baku mutu suhu limbah bahang dari PLTU Batu bara harusnya mencapai 31,5 derajat celsius.
JAKARTA (HN) – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengingatkan bahaya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat limbah bahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara yang membahayakan ekosistem.
“Aturan baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 Tahun 2009 terlalu longgar, dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepmenLH) Nomor 51 Tahun 2004,” kata Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Angela Vania, kutip Antara, di Jakarta, Rabu (5/12).
Karena itu, ia mengatakan untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut maka pihaknya mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, yakni perbedaan 2 derajat celsius dari suhu alami.
Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara. (Foto : Kompas/Totok Wijayanto)
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah meningkatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap disambut baik. Langkah ini merupakan wujud partisipasi Indonesia menurunkan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pengetatan baku mutu emisi agar dilakukan secara signifikan dengan melihat hasil pemantauan pada pembangkit-pembangkit listrik eksisting.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghimpun 24.764 megawatt (MW) atau hampir 50 persen total kapasitas pembangkit di Indonesia, seluruhnya memenuhi baku mutu emisi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008. Pada pembangkit yang didirikan dalam fast track program (FTP) 1 dan 2 atau setelah 2006/2008 menunjukkan performa 30-60 persen di bawah baku mutu.
Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Margaretha Quina, Sabtu (11/11), di Jakarta, mengatakan, pembangunan pembangkit listrik baru—sekitar 21.000 MW dari batubara pada program 35.000MW—akan menghasilkan emisi yang memperparah kualitas udara apabila tak disertai pengetatan baku mutu secara signifikan.
Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5/2017). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara. (Foto : Kompas)
Proyek PLTU batubara yang belum memasuki tahap konstruksi masih bisa dibatalkan. Investasinya bisa dialihkan untuk memasang teknologi pengontrol emisi di PLTU batubara yang ada.
JAKARTA, KOMPAS — Prediksi kelebihan suplai listrik pada grid Bali-Jawa bisa menjadi faktor untuk mengalihkan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara kepada teknologi pengendali emisi udara. Langkah ini bisa lebih bermanfaat bagi kualitas ambien udara serta mencegah jebakan kerugian di masa depan akibat pembangunan pembangkit listrik yang kotor dan mahal.
Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU batubara) mahal karena harga batubara terus melambung. Harga batubara acuan (HBA) periode Januari 2018 sebesar 95,54 dollar AS per ton atau naik 1,6 persen dibandingkan HBA Desember 2017 yang sebesar 94,04 dollar AS per ton. Kemudian, HBA Januari 2018 lebih tinggi ketimbang HBA Januari 2017 yang sebesar 86,23 dollar AS per ton (Kompas ,5 Februari 2018).
Padahal, 60 persen pembangkit yang dioperasikan PLN menggunakan batubara sebagai sumber energi primer. ”Jadi, terbukti PLTU yang berasal dari energi fosil batubara ini tidak murah seperti paradigma yang dibangun selama ini,” kata Bondan Andriyanu, pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Minggu (11/2), di Jakarta.
