ICEL

ICEL

Teknologi Kendali Emisi Bisa Diterapkan

Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5/2017). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara.

Proyek PLTU batubara yang belum memasuki tahap konstruksi masih bisa dibatalkan. Investasinya bisa dialihkan untuk memasang teknologi pengontrol emisi di PLTU batubara yang ada.

 

JAKARTA, KOMPAS — Prediksi kelebihan suplai listrik pada grid Bali-Jawa bisa menjadi faktor untuk mengalihkan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara kepada teknologi pengendali emisi udara. Langkah ini bisa lebih bermanfaat bagi kualitas ambien udara serta mencegah jebakan kerugian di masa depan akibat pembangunan pembangkit listrik yang kotor dan mahal.

Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU batubara) mahal karena harga batubara terus melambung. Harga batubara acuan (HBA) periode Januari 2018 sebesar 95,54 dollar AS per ton atau naik 1,6 persen dibandingkan HBA Desember 2017 yang sebesar 94,04 dollar AS per ton. Kemudian, HBA Januari 2018 lebih tinggi ketimbang HBA Januari 2017 yang sebesar 86,23 dollar AS per ton (Kompas ,5 Februari 2018).

Padahal, 60 persen pembangkit yang dioperasikan PLN menggunakan batubara sebagai sumber energi primer. ”Jadi, terbukti PLTU yang berasal dari energi fosil batubara ini tidak murah seperti paradigma yang dibangun selama ini,” kata Bondan Andriyanu, pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Minggu (11/2), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaTeknologi Kendali Emisi Bisa Diterapkan