ICEL

ICEL

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Hakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Greenpeace dan nelayan Celukan Bawang Bali utara melakukan aksi menolak PLTU Celukan Bawang pada Selasa (18/4/2018). Foto : Made Nagi/Greenpeace/Mongabay Indonesia

 

Sembilan lembaga hukum lingkungan dari dalam dan luar negeri mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” atau Amicus Curiae Brief pada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali. Salah satu kajiannya adalah bahaya emisi pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama 30 tahun beroperasinya pabrik ini nanti.

Mereka meminta majelis untuk membatalkan Keputusan Gubernur yang memberikan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang sampai penilaian penuh untuk dampak iklim proyek telah diselesaikan. Para pemberi pendapat hukum (amici curiae) ini yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, dan The Access Initiative. Mereka (Amici) adalah organisasi nirlaba yang memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, hukum, dan kebijakan iklim.

Dokumen pendapat hukum ini disampaikan ke PTUN Denpasar pada Selasa (26/06/2018) oleh salah satu perwakilan yakni Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL. “Kami terima dan akan sampaikan ke majelis hakim. Sepertinya baru pertama kali Amicus, bahan bacaan majelis hakim,” ujar Katherina Yunita, Humas PTUN Denpasar dan salah satu hakim bersertifikasi lingkungan. Menurutnya perkara lingkungan hidup tergolong baru dan belum banyak hakim tersertifikasi lingkungan.

Amicus bisa jadi bahan bacaan hakim walau tak bisa mempengaruhi keputusan. Ini disebut kasus dengan register Lingkungan Hidup pertama di PTUN Denpasar. Dua hakim lain yang sudah tersertifikasi di kasus lingkungan adalah Himawan Krisbiyantoro dan Hakim Ketua A.K Setiyono.

Baca SelengkapnyaHakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Dampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

Margaretha Quina saat menyerahkan dokumen Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa, 12 Juni 2018 (Foto : kanalbali)

 

DENPASAR, kanalbali.com — Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional meminta Hakim yang memimpin sidang gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

“Selama 30 tahun beroperasi, pembangkit ini akan melepaskan lebih dari 200 juta ton CO2,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), saat mengajukan Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa (26/6).

Jumlah itu didapat karena menurut AMDAL, penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Amicus Curiae sendiri adalah pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” yang berusaha memberikan pandangan yang lebih luas kepada hakim. Lembaga lainnya adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaDampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

LLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Salah satu bangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali (Foto : Antaranews.com)

Denpasar (Antaranews Bali) – Sembilan Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

“Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative,” kata Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian ‘Center for Environmental Law’, Margaretha Quina, di Denpasar, Selasa.

Menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) , penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, maka perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Baca SelengkapnyaLLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.

Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’  kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.

“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaKasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim