JABARNEWS | BANDUNG – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis, dan peneliti lingkungan ajukan pendapat hukum soal izin operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Cirebon Energi Prasarana, di Kecamatan Astanajapura dan Mundu Cirebon.

Pendapat hukum untuk PLTU berkpasitas 1 x 1.000 MW itu menyoal keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) soal penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemprov Jabar tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional untuk PLTU itu.

Baca SelengkapnyaIzin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan