Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia | @Kantor WALHI Eknas, Jum’at, 17 Maret 2017

Rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN hingga tahun 2025 masih akan didominasi oleh PLTU-Batubara (PLTU-B). Dalam program Fast Track 1 hingga 35.000 MW, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTU-B di berbagai daerah telah menimbulkan polemik dan perlawanan dari masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup.

Dalam mengawal kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan proyek-proyek pembangunan PLTU-B kedepannya, beberapa hal perlu diperhatikan:

Pertama, informasi mengenai implementasi rencana pembangunan PLTU-B, termasuk tahapan administratifnya, masih belum transparan dan belum banyak diketahui masyarakat. Terdapat beberapa Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dalam waktu dekat perlu diantisipasi proses AMDAL dan/atau Izin Lingkungannya, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Namun, perlu dicatat, informasi yang berhasil kami dapatkan hanya terbatas pada skema IPP, dan masih menunjukkan gap dengan informasi dari pihak independen lain (CoalSwarm).

Baca SelengkapnyaMedia Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara