ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Foto: Bersihkan Indonesia

Jakarta, 11 Februari 2019 – Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana  komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke  energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.

Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #BersihkanIndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk “Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”. Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Pemasang Bendera Merah Putih Terbalik Divonis 5 – 6 Bulan

Foto: Suara Pembaruan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[INDRAMAYU] Majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis 5-6 bulan penjara kepada tiga petani yang melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Indramayu, terkait dakwaan merendahkan kehormatan bendera negara di Pengadilan Negeri Indramayu, Kamis (27/12).

Ketua Majelis Hakim, Unggul Tri Esthi Muljono menyatakan ketiga terdakwa, masing-masing, Nanto (40), Sawin (50), dan Sukma (34) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemasangan bendera merah putih secara terbalik di Desa Mekarsari, Blok Kuntul, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu pada Kamis, 14 Desember 2017 lalu.

“Menjatuhkan vonis bagi terdakwa satu, Nanto pidana selama enam bulan dikurangi masa tahanan. Terdakwa dua, Sawin dan terdakwa tiga, Nanto dipidana masing-masing selama lima bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Unggul dalam persidangan yang dihadiri puluhan warga Mekarsari.

Baca SelengkapnyaPemasang Bendera Merah Putih Terbalik Divonis 5 – 6 Bulan

Terapkan Pengetatan Aturan untuk Turunkan Emisi

Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara. (Foto : Kompas/Totok Wijayanto)

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah meningkatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap disambut baik. Langkah ini merupakan wujud partisipasi Indonesia menurunkan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pengetatan baku mutu emisi agar dilakukan secara signifikan dengan melihat hasil pemantauan pada pembangkit-pembangkit listrik eksisting.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghimpun 24.764 megawatt (MW) atau hampir 50 persen total kapasitas pembangkit di Indonesia, seluruhnya memenuhi baku mutu emisi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008. Pada pembangkit yang didirikan dalam fast track program (FTP) 1 dan 2 atau setelah 2006/2008 menunjukkan performa 30-60 persen di bawah baku mutu.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Margaretha Quina, Sabtu (11/11), di Jakarta, mengatakan, pembangunan pembangkit listrik baru—sekitar 21.000 MW dari batubara pada program 35.000MW—akan menghasilkan emisi yang memperparah kualitas udara apabila tak disertai pengetatan baku mutu secara signifikan.

Baca SelengkapnyaTerapkan Pengetatan Aturan untuk Turunkan Emisi

Pembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dinilai mengabaikan kesehatan masyarakat. Hal itu terindikasi dari tingginya tingkat pencemaran udara yang terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah didesak untuk mempertimbangkan aspek kesehatan udara dalam pembangunan.

Hal itu terungkap dalam pemaparan akhir tahun yang dilakukan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Udara Bersih di Jakarta, Senin (18/12). Koalisi ini antara lain terdiri dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Green Peace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

”Perencanaan pembangunan mengabaikan kualitas udara. Berdasarkan parameter baku, sejumlah indikasi menunjukkan kondisi udara melebihi standar mutu,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL Margaretha Quina.

Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sejumlah kota besar pada 2012-2017 mengungkapkan risiko laten dengan tingginya paparan polutan. Salah satu parameter yang dipakai adalah PM2.5, yakni partikel mikroskopis (PM) yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri. Sifat PM2.5 bergerak bebas di udara, mudah dihirup, dan masuk ke aliran darah manusia. Partikel ini memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak, dan kanker paru.

Kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, memiliki kandungan PM2.5 tahunan rata-rata di atas baku mutu 12 mikrogram per meter kubik (µg/m3) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada skala mikro, penelitian KPBB pada 2016 menunjukkan, di Jakarta 58,3 persen warga terpapar penyakit yang dipicu pencemaran udara, seperti ISPA, asma, dan pneumonia. Biaya kesehatan atas penyakit-penyakit itu mencapai Rp 51,2 triliun.

Sektor transportasi

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan, pencemaran udara di Indonesia umumnya bersumber dari sektor transportasi, industri, dan sampah (pembakaran). Mengacu sumber-sumber ini, seharusnya penanganannya lebih terarah.

Di sektor transportasi, pemerintah menetapkan standar emisi Euro2 yang bisa menekan emisi 90 persen. ”Masalahnya bahan bakar yang digunakan, seperti premium, pertalite, dan solar, tak memenuhi standar tersebut. Harusnya standar emisi dipadukan dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan,” ujar Ahmad.

Di hilir, katanya, perlu razia emisi kendaraan pribadi. Selama ini yang sering diuji kendaraan umum, padahal jumlah kendaraan pribadi lebih banyak. Razia bisa berujung penindakan, misalnya kendaraan ditilang karena tidak memenuhi baku mutu emisi. Di sektor industri pun perlu uji emisi yang dihasilkan pabrik.

Margaretha mengingatkan, pemerintah perlu memperketat regulasi yang mengatur pencemaran udara. Ia mencontohkan regulasi terkait pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan baku batubara. Aturan yang diacu adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2008 dengan standar PM 100 µg/m3, nitrogen dioksida (N02) 750 µg/m3, dan sulfur dioksida (S02) 750 µg/m3.

Padahal, banyak negara lain yang seperti Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi, menaikkan standar tiga parameter untuk PLTU. Contohnya India yang menetapkan PM 30 µg/m3 serta NO2 dan S02 masing-masing 100 µg/m3.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/12/19/pembangunan-abaikan-kesehatan-masyarakat/

 

Media Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia | @Kantor WALHI Eknas, Jum’at, 17 Maret 2017

Rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN hingga tahun 2025 masih akan didominasi oleh PLTU-Batubara (PLTU-B). Dalam program Fast Track 1 hingga 35.000 MW, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTU-B di berbagai daerah telah menimbulkan polemik dan perlawanan dari masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup.

Dalam mengawal kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan proyek-proyek pembangunan PLTU-B kedepannya, beberapa hal perlu diperhatikan:

Pertama, informasi mengenai implementasi rencana pembangunan PLTU-B, termasuk tahapan administratifnya, masih belum transparan dan belum banyak diketahui masyarakat. Terdapat beberapa Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dalam waktu dekat perlu diantisipasi proses AMDAL dan/atau Izin Lingkungannya, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Namun, perlu dicatat, informasi yang berhasil kami dapatkan hanya terbatas pada skema IPP, dan masih menunjukkan gap dengan informasi dari pihak independen lain (CoalSwarm).

Baca SelengkapnyaMedia Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara