ICEL

ICEL

LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara

tirto.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibu kota akan menggugat sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas polusi udara yang terjadi di Jakarta. Gugatan rencananya akan dilayangkan salah satunya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies menilai gugatan yang dilayangkan merupakan hak warga negara. “Setiap warga negara berhak untuk menggunakan jalur hukum. Jadi saya tak berhak untuk melarang bahkan menganjurkan jangan, enggak boleh, itu prinsip dasar demokrasi,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6/2019). Data terkait pencemaran udara tersebut berasal dari aduan masyarakat, serta sejumlah LSM, di antaranya adalah Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, dan Greenpeace. “Kita terima kasih apresiasi pada LSM-LSM yang peduli pada lingkungan hidup. Data yang mereka buat, studi yang mereka lakukan itu bisa kita manfaatkan. Studi dari Greenpeace itu bermanfaat untuk kita pakai, jadi kita apresiasi,” kata Anies. Terkait salah satu faktor pencemaran udara di Jakarta yang diakibatkan oleh PLTU di sekitar Jakarta, Anies enggan berkomentar. “Kalau terkait pembangkit listrik itu bukan wilayah kita. Kalau terkait kendaraan bermotor nanti kita akan lakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang diambil oleh Anies adalah menghadirkan bus listrik. “Arah kita semua bus baru menggunakan tenaga listrik bebas listrik. Jakarta Insyaallah akan bersih udaranya secara bertahap,” ujarnya. Selain ke Anies, gugatan juga akan dilayangkan ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta.

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, June 10). LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara. Retrieved June 12, 2019, from https://tirto.id/lsm-gugat-masalah-polusi-udara-di-jakarta-anies-hak-warga-negara-ecal