ICEL

ICEL

ICEL: Demi Investasi Lingkungan di Abaikan

foto: mataraminside.com/ Suandri Ansah

Mataraminside.com, Jakarta -Mahkamah Agung (MA) di minta oleh Aktivis lingkungan yang berhimpun dalam Koalisi Tolak Perizinan Ngawur untuk membatalkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS).

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring memaparkan sejumlah alasan dilayangkannya gugatan. Salah satu alasan utamanya yakni PP tersebut dinilai menegasikan peran Amdal dan hanya menjadikannya sebagai syarat formalitas.

“Paling penting adalah OSS juga sudah merusak Undang-Undang Lingkungan melalui penerabasan lewat peraturan di bawahnya (PP),” ujarnya saat konferensi pers di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).

Jual Beli Penelitian Jadi Kendala Penegakkan Hukum Lingkungan
Kesimpulan itu didapat berdasarkan kajian koalisi yang melihat adanya ketidakjelasan penanggung jawab penerbitan izin lingkungan. Dalam PP OSS tersebut tertuang izin usaha diberikan jika pelaku usaha mampu memenuhi sejumlah persyaratan dan atau komitmen.

Baca SelengkapnyaICEL: Demi Investasi Lingkungan di Abaikan

[Siaran Pers Bersama] Organisasi Masyarkat Sipil dan Individu Korban Ajukan Uji Materiil PP OSS

Jakarta, 04/09/2019. Bapak, Ibu dan rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Hari ini kami Koalisi Tolak Perizinan Ngawur secara resmi mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap PP No. 24 Tahun 2018 atau yang lebih dikenal dengan PP OSS. Adapun suara kami, kajian kami maupun peringatan untuk membatalkan atau setidak-tidaknya memperbaiki PP OSS sesuai saran yang sudah disampaikan tidak mendapat respon positif dari pemerintah.

Pemohon uji materiil ini adalah masyarakat dari Provinsi Bengkulu dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yaitu: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sawit Watch dan Kaoem Telapak. Pemohon adalah kesatuan dari individu-individu merdeka yang menggunakan hak konstitusional kami untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Ada 10 dalil yang kami uraikan dalam permohonan ini dengan 7 batu uji yang keseluruhannya adalah undang-undang. PP OSS secara nyata meminggirkan pentingnya Amdal, pentingnya analisis risiko lingkungan, pentingnya izin, pentingnya pengawasan dan penegakan hukum, dsb. Melalui uji materiil ini kami ingin menyampaikan pesan bahwa Amdal, Izin Lingkungan dan berbagai instrumen pengendalian lingkungan lainnya sesungguhnya ingin memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Menegasikan Amdal dan Izin Lingkungan, bukan mempermudah investasi, justru akan menghambatnya.

Akhir kata, semoga upaya permohonan uji materiil ini mampu memberikan efek positif bagi kepastian hukum, keadilan, perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Secara spesifik, kami berharap PP OSS dengan segala permasalahan yang kami kemukakan dapat segera dibatalkan.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur: ICEL, WALHI Eknas, YLBHI, Sawit Watch, WALHI DKI Jakarta, Solidaritas Perempuan, KNTI, Kaoem Telapak, JATAM Kaltim, BEM UI, BEM FH UI, dan individu-individu merdeka lainnya.

 

Narahubung:

  • Raynaldo Sembiring (ICEL): 0813 7667 0167
  • Elang M.L (BEM UI): 0877 9549 2202
  • Boy Even Sembiring (WALHI): 0852 7189 7255

 

LSM akan Gugat Sistem Perizinan Investasi OSS

Kantor pelayanan OSS. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, ICEL, Walhi, JATAM Kaltim, Kaoem Telapak, BEM UI , dan lain-lain akan menggugat proses kemudahan perizinan investasi terpadu daring (Online Single Submission/OSS) yang dijalankan pemerintah.

Koordinator Kampanye Walhi Nasional Edo Rahman mengatakan gugatan diajukan karena menurut mereka sistem perizinan investasi tersebut menimbulkan masalah pada perlindungan lingkungan hidup.Masalah lingkungan terutama terjadi pada investasi sektor kehutanan, ketenagalistrikan, perkebunan kelapa sawit.

Selain itu perizinan investasi tersebut juga dinilai LSM bertentangan dengan undang-undang. Pertentangan tersebut terkait pengurusan Amdal sebagai syarat investasi yang bisa diurus belakangan.

“Hal ini tentunya bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan Amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha,” jelas Edo, Senin (12/8).

Baca SelengkapnyaLSM akan Gugat Sistem Perizinan Investasi OSS

LSM Lingkungan Siapkan Gugatan kepada Jokowi Terkait PP OSS

Konferensi pers “Persiapan Langkah Hukum Terhadap PP OSS” 12 Agustus 2019. (Foto: WALHI/videograb/VOA Indonesia)

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan berencana akan menggugat Presiden Joko Widodo terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau PP OSS (Online Single Submission) dalam proses investasi, karena berpotensi bisa meluasnya kerusakan lingkungan.

 

Ambisi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah izin investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian tanah air, dan memperkecil ruang korupsi dengan mengadakan PP OSS (Online Single Submission) diakui sejumlah pihak sebagai kemajuan dalam reformasi birokrasi.

Namun sayangnya, menurut sejumlah LSM peduli lingkungan, Jokowi justru menghilangkan suatu hal yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yaitu menjadikan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bukan lagi komponen utama dalam proses penerbitan izin usaha investasi.

Deputi Program Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring, mengatakan boleh saja pemerintah berambisi untuk meningkatkan investasi dengan mempermudah keluarnya izin usaha, namun kalau harus mengancam pelestarian SDA, maka hal tersebut sangat berbahaya, karena PP OSS ini secara jelas telah menghilangkan pentingnya substansi amdal. Amdal kemudian hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi sesudah izin diterbitkan.

Hal ini, kata Raynaldo bertentangan dengan UU no.32 tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menempatkan amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha.

“Seolah-olah asal tidak korupsi, asal ekonomi lancar boleh merusak lingkungan ‘kan bahaya. Logika seperti ini menurut saya sangat berbahaya untuk dibangun. Dan ini sebenarnya mengafirmasi, menunjukkan bahwa memang sejak awal sampai dengan lima tahun ke depan, memang Jokowi fokus untuk pembangunan ekonomi. Yang menjadi soal adalah sepertinya Jokowi membaca konstitusi itu setengah-setengah, tidak selesai. Jelas konstitusi kita ada dalam pasal 33 ayat 4 pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Sehingga tidak boleh ada penegasian terhadap aspek pelestarian lingkungan, apalagi penegasian ini hanya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, bayangkan dia melampaui UU hanya karena dia Presiden punya diskresi, memerintahkan semua Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk mengikuti keinginannya melampaui UU Lingkungan dan UU lainnya. Ini sangat berbahaya,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jakarta, Senin (12/8).

Baca SelengkapnyaLSM Lingkungan Siapkan Gugatan kepada Jokowi Terkait PP OSS

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

MASYARAKAT SIPIL PERSIAPKAN LANGKAH HUKUM TERHADAP PP OSS

Jakarta, 12 Agustus 2019 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta beberapa pemohon individu saat ini sedang mempersiapkan langkah hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan PP OSS (online single submission). Walaupun PP OSS memiliki tujuan untuk mempercepat investasi dan menyederhanakan birokrasi penerbitan izin, tetapi PP ini juga memiliki masalah besar dengan menyingkirkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Hadirnya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada tahun lalu diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan platform yang disediakan pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

Apa yang membedakan OSS dengan pengurusan perizinan sebelum OSS? Sistem OSS membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumya izin operasional atau izin komersil dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha. Namun dengan OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap pasca NIB terbit.

Baca SelengkapnyaPP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres