PT. Kallista Alam lolos dari denda ratusan miliar Rupiah karena terbukti membakar hutan dan lahan. Atas preseden itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif berbagi strategi penyitaan aset.

KBR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menyampaikan pandangan tentang indikasi kejanggalan proses peradilan terhadap PT. Kallista Alam. Perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, Aceh itu divonis bersalah karena terbukti membakar lahan gambut pada 2009-2012 silam dan, didenda Rp366 miliar.

Tapi rupanya saat itu putusan tak berhenti pada vonis Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2014. Manajemen Perusahaan naik banding ke Pengadilan Tinggi Aceh, namun ditolak. Tak puas, lantas PT Kallista Alam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang juga berbuah putusan penolakan pada 2016. Belum patah arang, perusahaan berkeras dengan mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada putusan April 2017.

Padahal dua bulan sebelum itu, pada Februari 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melayangkan teguran ke Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan. 

Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Angkat Bicara Soal Kasus Kallista Alam

Laporan dugaan pelanggaran KEPPH kasus ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti KY dan Bawas MA.

Setelah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah menganulir putusan peninjauan kembali (PK) yang telah menghukum PT Kalista Alam sebesar Rp366 miliar dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). PT Kalista dianggap terbukti membakar hutan di Nagan Raya, Aceh, yang digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, belakangan putusan PK itu dianulir oleh putusan PN Meulaboh ini yang dinilai berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh. Sehingga, putusan MA itu belum dapat dieksekusi. Putusan PN Meulaboh ini dinilai berdampak tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh.

Atas dasar itu, Indonesian Center For Enviromental Law (ICEL) diwakili Henri Subagiyo selaku direktur eksekutif dan Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan yang terdiri dari Kamil Razak, Yunus Hasan, Harimudin, Bambang Hero, Ichsan Zikry, Basuki Wasis, Togu Manurung, dan Achmad Santosa melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) kasus ini ke KY pada Selasa (22/5/2018).

Baca SelengkapnyaGiliran ICEL Dkk Laporkan Hakim PN Meulaboh ke KY

Meulaboh – PT Kallista Alam dihukum Rp 366 miliar oleh Mahkamah Agung karena membakar hutan di Aceh. Namun putusan ini dianulir oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menyatakan putusan MA tidak dapat dieksekusi.

“Keadilan lingkungan hidup lagi-lagi dicederai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan,” demikian siaran pers Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang dikutip detikcom, Senin (7/5/2018).

Putusan PN Meulaboh itu berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup atas lahan seluas 1.000 hektare. ICEL menyayangkan putusan terbaru ini karena membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara karhutla.

“Meminta MA memeriksa majelis hakim dalam perkara ini untuk membuktikan apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim. Mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini,” ujar ICEL dalam tuntutannya.

Alih-alih menegakkan hukum seadil-adilnya, PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya. Oleh sebab itu, ICEL meminta MA mengabaikan putusan PN Meulaboh itu.

“Mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini karena telah berkekuatan hukum tetap,” ujar ICEL.

ebagaimana diketahui, MA menghukum PT Kallista Alam membayar ganti rugi materi sekitar Rp 114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sekitar Rp 251 miliar hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, pada April 2018, PN Meulaboh menyatakan eksekusi putusan pada 2014 tak dapat dilaksanakan sampai ada putusan terhadap gugatan baru. Dalam sidang gugatan yang dilayangkan PT Kallista Alam, majelis hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan (Ketua PN Meulaboh) dan hakim anggota masing-masing Muhammad Tahir dan T Latiful menerima gugatan PT Kallista Alam dan menyatakan denda Rp 366 miliar PT Kallista Alam tak dapat dieksekusi.

Sumber :https://news.detik.com/berita/d-4008318/anulir-vonis-pembakar-hutan-rp-366-m-icel-copot-ketua-pn-meulaboh?_ga=2.261682509.1377610691.1525656250-1958032115.1505123390

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai keadilan lingkungan hidup lagi-lagi dicederai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan. Yakni dari putusan PN Meulaboh terkait kasus PT Kalista Alam (PT KA).

Putusan PN Meulaboh tersebut berdampak pada tertundanya pemullhan kerusakan lingkungan hidup atas lahan yang rusak. Putusan terbaru itu dianggap membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

“Dalam tuntutannya PT Kalista Alam meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di wilayah HGU-nya. Alihh-alih mengklasifikasi luasan yang harus ia pertanggungjawabkan. PT Kallsta Alam justru menggunakan mekanisme ini untuk lepas darnmi seluruh tanggung lawab atas Putusan Sebelumnya. Jadi ini merupakan upaya terselubung yang diamini oleh Majelis hakim,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo, kepada Media Indonesia, (04/05).

Ia mengatakan majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara tersebut. Itu mengakibatkan tercorengnya kewibawaan pengadilan.

Melalui perkara tersebut Majells Hakim telah membebaskan segala tanggung lawab PT Kalista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Padahal suatu perlawanan eksekusi tidak dapat menahan dilaksakannya eksekusi putusan sebelumnya. Ataupun menganuli seluruh titel eksekutorial putusan sebelumnya yang sudah Inkracht.

“Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi Putusan Sebelumnya, aIih-ahh menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujar Henri.

Sumber :http://mediaindonesia.com/read/detail/159004-putusan-pn-meulaboh-pada-kasus-pt-kalista-alam-mencederai-hukum