JAKARTA/BANDUNG, 4 Mei 2018 – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas perkara gugatan Walhi dan Sarjum melawan Kepala Dinas PMTSP Pemprov Jawa Barat yang menerbitkan izin lingkungan di tahun 2017 kepada PT Cirebon Energi Prasarana. Dalam amar putusannya, 2 Mei kemarin di Bandung, Hakim menyatakan dalam eksepsi bahwa PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut sementara dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan penggugat.
“Ini preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan hidup sebagai elemen pengawasan dalam proyek strategis nasional. ICEL menyayangkan pertimbangan hukum hakim yang tidak memperhatikan aspek substantif dari perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.
Menurut Ohiongyi, persoalan pertentangan proyek ini dengan RTRW sesungguhnya bukan hanya persoalan administratif. Sangat jelas bahwa izin lingkungan lama yang diterbitkan telah melanggar RTRW. Namun dengan keluarnya PP 13/2017, seolah-olah pelanggaran yang tersebut menjadi legal. Semestinya peraturan yang baru diterbitkan tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran yang terjadi sebelumnya.