ICEL

ICEL

Penerbitan IMB dan Janji Manis Kampanye Anis Baswedan

Jakarta – Penerbitan IMB bagi 932 bangunan di Pulau D yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kecaman keras dari aktivis lingkungan. Penerbitan IMB dinilai merupakan preseden buruk dalam mengambil kebijakan. Selain itu, penghentian reklamasi kala kontestasi politik beberapa tahun lalu terkesan hanya menjadi sekedar janji manis.

Salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB tersebut adalah terlanjur diterbitkannya Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E. Namun, keterlanjuran tersebut menurut WALHI Jakarta merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak tepat.

“Sebenarnya Gubernur DKI Jakarta bisa saja tidak memberikan IMB, namun dengan alasan keterlajuran ia lebih memilih menerbitkannya dengan menggunakan dasar kebijakan Pergub 206/2016,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Tubagus Soleh Ahmadi, saat melangsungkan konferensi pers di Jakarta, Senin (17/06/2019).

“Pergub 206/2016 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung juga tidak tepat dan terkesan dipaksakan, karena persoalan dasarnya terletak pada  reklamasi. Dimana bangunan gedung tersebut dibangun di atas ruang yang belum jelas peraturannya. Artinya pergub 206/2016 dikeluarkan untuk “memfasilitasi” pendirian bangunan di atas lahan reklamasi,” lanjut Tubagus.

Baca SelengkapnyaPenerbitan IMB dan Janji Manis Kampanye Anis Baswedan

KSJT: Komitmen Anies Hentikan Reklamasi Jakarta Lemah

Jakarta, IDN Times – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) belum berencana menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi.

Koalisi yang terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) itu menilai, pihaknya masih mencari tahu nomor-nomor IMB pulau reklamasi tersebut.

“Untuk kepentingan ini kita mau riset dulu, kita tidak mau mengambil langkah ‘iya gugat’ seolah-olah kita mengetahuinya, nyatanya memang ada yang tahu 900 IMB itu yang mana saja? Penerbitan IMB nya saja tidak transparan dan terburu-buru,” ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara, di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat Jumat (21/6).

Peruntukan pulau C dan D seharusnya ditentukan terlebih dahulu

Menurut Ayu, Pemprov DKI Jakarta seharusnya menentukan terlebih dahulu peruntukan Pulau C dan Pulau D, sebelum menerbitkan IMB.

“Kajian yang dijanjikan oleh Gubernur Anies (Baswedan) sampai saat ini belum selesai, dan gubernur belum menentukan sikap kelanjutan pulau-pulau yang sudah terbangun, termasuk pilihan untuk membongkar pulau tersebut,” jelas Ayu.

Baca SelengkapnyaKSJT: Komitmen Anies Hentikan Reklamasi Jakarta Lemah