Jakarta – Penerbitan IMB bagi 932 bangunan di Pulau D yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kecaman keras dari aktivis lingkungan. Penerbitan IMB dinilai merupakan preseden buruk dalam mengambil kebijakan. Selain itu, penghentian reklamasi kala kontestasi politik beberapa tahun lalu terkesan hanya menjadi sekedar janji manis.

Salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB tersebut adalah terlanjur diterbitkannya Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E. Namun, keterlanjuran tersebut menurut WALHI Jakarta merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak tepat.

“Sebenarnya Gubernur DKI Jakarta bisa saja tidak memberikan IMB, namun dengan alasan keterlajuran ia lebih memilih menerbitkannya dengan menggunakan dasar kebijakan Pergub 206/2016,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Tubagus Soleh Ahmadi, saat melangsungkan konferensi pers di Jakarta, Senin (17/06/2019).

“Pergub 206/2016 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung juga tidak tepat dan terkesan dipaksakan, karena persoalan dasarnya terletak pada  reklamasi. Dimana bangunan gedung tersebut dibangun di atas ruang yang belum jelas peraturannya. Artinya pergub 206/2016 dikeluarkan untuk “memfasilitasi” pendirian bangunan di atas lahan reklamasi,” lanjut Tubagus.

Baca SelengkapnyaPenerbitan IMB dan Janji Manis Kampanye Anis Baswedan