ICEL

ICEL

reklamasi

Surat HGB Pulau D Direvisi, Gugatan Reklamasi Bakal Sia-sia

Sejumlah aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Selasa (15/8/2017). KSTJ mempertanyakan revisi SK HGB Pulau D yang baru diungkapkan yang mengancam kelanjutan gugatan reklamasi. (Foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KTSJ) menyesalkan sikap Kantor Pertanahan Jakarta Utara baru mengaku perihal adanya revisi Surat Keputusan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, Teluk Jakarta. Hal itu dapat membuat gugatan nelayan terhadap reklamasi terancam batal.

“Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian mengakui bahwa surat keputusan telah direvisi,” ujar Nelson Nikodemus Simamora, kuasa hukum KSTJ, seusai sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Surat Keputusan penerbitan HGB Pulau D, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (21/2).

Padahal, sidang gugatan sudah berjalan sekian lama. “Selama proses pemeriksaan pendahuluan Tergugat (Kantor Pertanahan) tidak pernah hadir untuk menyampaikan kebenaran obyek sengketa yang digugat Para Penggugat,” imbuh dia.

Baca SelengkapnyaSurat HGB Pulau D Direvisi, Gugatan Reklamasi Bakal Sia-sia

[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

Jakarta, 21 Februari 2018. Tim Advokasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam persidangan lanjutan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi hari ini (21/2) mempertanyakan tentang dugaan adanya surat keputusan baru yang merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017.

Dugaan tersebut muncul karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berulang kali menyatakan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017 tidak ada dan surat keputusan yang ada adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2017 dengan perihal yang sama.

Berdasarkan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Tim Advokasi mencoba mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan hanya menemukan sebuah informasi melalui tautan ini, namun tidak dijelaskan secara terperinci hal yang direvisi termasuk nomor objek sengketa.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

Cabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi dari DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Anies mengatakan pada tahun depan tak akan ada pembahasan raperda itu di DPRD, karena timnya akan melakukan pengkajian.

Menanggapi hal tersebut, jika terlalu lama Pemprov DKI disebut melalaikan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Mereka menarik Raperda RZWP3K (Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), tetapi harus segera menyusun yang baru. Itu kewajibaan Pemda sesuai yang ada di UU nomor 27 tahun 2007,” kata Ketua Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino di Cikini, Jakarta, Jumat (15/12).

Baca SelengkapnyaCabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU