ICEL

ICEL

reklamasi

Rumitnya Eksekusi Sengketa Informasi Lingkungan Pertama di Bali

Reklamasi Teluk Benoa Bali oleh Pelindo III yang dipertanyakan izinnya oleh Walhi Bali. Foto Anton Muhajir/Mongabay Indonesia

 

  • Sengketa informasi publik terkait lingkungan menjadi cermin bagaimana pemerintah transparan pada rencana pembangunan yang berdampak pada lingkungan
  • Walhi Bali konsisten mengajukan permohonan informasi publik ke sejumlah lembaga pemerintah termasuk sengketa karena permintaan lisan dan tulisan tak berhasil.
  • Tahun ini di Bali ada permohonan eksekusi putusan sengketa informasi publik pertama, dan tentang lingkungan
  • Dari laporan refleksi 11 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik, akses informasi lingkungan dinilai masih belum transparan.

Sengketa informasi publik terkait lingkungan bisa berlangsung lebih dari satu tahun. Sementara aturan sidang sengketa informasi dibatasi waktu 100 hari kerja sejak permohonan penyelesaian didaftarkan. Jalan panjang mengakses dokumen lingkungan.

Sengketa informasi lingkungan antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III berlanjut dengan permohonan eksekusi putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Masih ada perbedaan persepsi tentang dokumen yang harus diserahkan. Ini adalah permohonan eksekusi putusan KI pertama di Bali.

Walhi Bali mengajukan permohonan eksekusi putusan KI Provinsi Bali No.002/V/KEP.KI.BALI/2019 tanggal 17 Mei 2019 ke PN Denpasar pada tanggal 2 Juli 2019 lalu karena Pelindo III belum menyerahkan dokumen sesuai permintaan Walhi.

Sementara Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali memutuskan Pelindo III cabang Benoa wajib memberikan sebagian dokumen yang diajukan Walhi Bali yakni izin lokasi kegiatan reklamasi, izin pelaksanaan, izin lingkungan, dan kerangka acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan beserta lampiran pendukungnya.

Sementara sebagian informasi yang dinilai tertutup dan ditolak majelis hakim sidang sengketa informasi adalah matrik dan peta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Hal ini diputuskan pada Jumat (17/5/2019) di kantor KI Bali, Denpasar. Pelindo III wajib memberikan informasi terbuka itu 14 hari setelah putusan diterima.

Baca SelengkapnyaRumitnya Eksekusi Sengketa Informasi Lingkungan Pertama di Bali

Jelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Sebagai bagian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU telah merancang jadwal debat antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya debat akan digelar 5 kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat Pilpres 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan yang akan ditempuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya tak lepas dari capaian pemerintah periode sebelumnya. ICEL mencatat sedikitnya ada 3 isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan Capres-Cawapres.

Pertama, tata kelola hutan dan lahan. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. ICEL mencatat belum ada upaya yang berdampak nyata pada pemulihan lingkungan. Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dinilai belum banyak mengulas bagaimana merencanakan pemulihan dan strategi eksekusi gugatan triliunan yang dimenangkan pemerintah.

Menurut ICEL, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kedua pasangan Capres-Cawapres masih berfokus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, Inpres No.11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan peran itu dijalankan lintas kementerian dan lembaga.

Baca SelengkapnyaJelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) 

Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain:

Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan.

Ketiga, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Keempat, keterbukaan informasi atas kelanjutan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 (empat) pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut.

Kelima, memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang. KLHS akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) DKI Jakarta.

Keenam, harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi.

Bersama dengan siaran pers ini, kami Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk :

  1. Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa terkecuali termasuk 4 pulau yang sudah terbangun,
  2. Pencabutan izin sampai dengan izin usaha pelaksanaan reklamasi
  3. Pembongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun.
  4. Pemulihan ekosistem Pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pakar, dan pemerintah

Narahubung :

  1. Tigor Hutapea (KSTJ) : 081282796684
  2. Ohiongyi (ICEL) : 085777070735
  3. Nelson (LBH Jakarta) : 081396820400
  4. Martin (KNTI) : 081286030453

Menanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

 

“Resmi! Amdal ditolak. Izin Lokasi PT. TWBI Gugur! Selamat tuk Bali, lebih dari 5 tahun konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa Kini tinggal tunggu nyali Jokowi batalkan Perpres 51/2014 warisan SBY….,” begitu cuitan I Gede Ari Astina alias Jerinx pada 27 Agustus 2018, melalui akun sosial medianya, twitter dan instagram.

Jerinx mempertanyakan, keberanian Presiden Joko Widodo mencabut peraturan presiden yang memungkinkan reklamasi Teluk Benoa. Aturan ini, terbit pertengahan September 2014, tak lama sebelum kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir.

Pada 26 Agustus 2018, izin lokasi reklamasi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), sudah kadaluwarsa. Artinya, proyek reklamasi Teluk Benoa, dapat dinyatakan batal sesuai hukum berlaku.

Perlawanan masyarakat Bali, menolak reklamasi Teluk Benoa, cukup panjang. Penolakan antara lain oleh warga yang tergabung dalan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali).

Warga mulai melawan pada 2012, kala proyek reklamasi muncul lewat Surat Keputusan Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah Perairan Teluk Benoa. Surat itu tertanggal 26 Desember 2012 oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Penerbitan izin ini tanpa sepengetahuan masyarakat dan terkesan sembunyi-sembunyi. Proyek sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 45/2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan sarbagita yang menyebut Teluk Benoa, sebagai kawasan konservasi.

Baca SelengkapnyaMenanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

Surat HGB Pulau D Direvisi, Gugatan Reklamasi Bakal Sia-sia

Sejumlah aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Selasa (15/8/2017). KSTJ mempertanyakan revisi SK HGB Pulau D yang baru diungkapkan yang mengancam kelanjutan gugatan reklamasi. (Foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KTSJ) menyesalkan sikap Kantor Pertanahan Jakarta Utara baru mengaku perihal adanya revisi Surat Keputusan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, Teluk Jakarta. Hal itu dapat membuat gugatan nelayan terhadap reklamasi terancam batal.

“Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian mengakui bahwa surat keputusan telah direvisi,” ujar Nelson Nikodemus Simamora, kuasa hukum KSTJ, seusai sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Surat Keputusan penerbitan HGB Pulau D, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (21/2).

Padahal, sidang gugatan sudah berjalan sekian lama. “Selama proses pemeriksaan pendahuluan Tergugat (Kantor Pertanahan) tidak pernah hadir untuk menyampaikan kebenaran obyek sengketa yang digugat Para Penggugat,” imbuh dia.

Baca SelengkapnyaSurat HGB Pulau D Direvisi, Gugatan Reklamasi Bakal Sia-sia

[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

Jakarta, 21 Februari 2018. Tim Advokasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam persidangan lanjutan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi hari ini (21/2) mempertanyakan tentang dugaan adanya surat keputusan baru yang merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017.

Dugaan tersebut muncul karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berulang kali menyatakan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017 tidak ada dan surat keputusan yang ada adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2017 dengan perihal yang sama.

Berdasarkan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Tim Advokasi mencoba mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan hanya menemukan sebuah informasi melalui tautan ini, namun tidak dijelaskan secara terperinci hal yang direvisi termasuk nomor objek sengketa.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

Cabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Ilustrasi proses reklamasi dan warga pesisir Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi dari DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Anies mengatakan pada tahun depan tak akan ada pembahasan raperda itu di DPRD, karena timnya akan melakukan pengkajian.

Menanggapi hal tersebut, jika terlalu lama Pemprov DKI disebut melalaikan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Mereka menarik Raperda RZWP3K (Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), tetapi harus segera menyusun yang baru. Itu kewajibaan Pemda sesuai yang ada di UU nomor 27 tahun 2007,” kata Ketua Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino di Cikini, Jakarta, Jumat (15/12).

Baca SelengkapnyaCabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Argumen Lemah, Gugatan Ditolak KIP

JAKARTA, KOMPAS — Gugatan keterbukaan informasi publik tentang kajian komprehensif reklamasi pantai utara Jakarta yang diajukan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ditolak majelis komisioner Komisi Informasi Pusat, Senin (15/5). Argumen KSTJ dinilai kurang kuat karena hanya mengutip pernyataan pejabat dari pemberitaan media daring.

KSTJ menuntut keterbukaan informasi terkait hasil kajian komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta sejak Agustus 2016. Kajian dikeluarkan era mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G, C, D, dan N. Itu dilandaskan kajian bahwa reklamasi Teluk Jakarta membahayakan lingkungan, lalu lintas laut, dan proyek vital.

Usai membacakan pertimbangan dan simpulan, Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo mengatakan, KIP menolak permohonan seluruh pemohon atau KSTJ. Majelis berpendapat, sesuai fakta persidangan termohon, Kemenko Kemaritiman telah memaparkan yang pokoknya tak ada kajian hingga proses reshuffle kabinet dari Rizal Ramli ke Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam sidang, Kemenko Kemaritiman mengungkapkan komite bersama bertugas mendiskusikan dan menelaah sebelum ada keputusan moratorium reklamasi.

“Pemohon hanya melampirkan bukti pemberitaan dari media online. Bukti itu lemah sehingga obyek tidak jelas,” ujar anggota komisioner, Dyah Aryani.

Meski ditolak majelis komisioner, Evy Trisulo menyatakan pendapat berbeda. Itu, di antaranya, didasarkan pada badan publik wajib memberi data untuk umum.

Terkait putusan itu, pemohon dari Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Rayhan Dudayev, mengatakan, dirinya menunggu putusan majelis komisioner. ICEL akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kenapa kami minta kajian? Karena ingin tahu metode yang dilakukan, bagaimana metode analisisnya. Kami bisa bandingkan dengan kajian akademisi juga. Apa memang sejak awal pemerintah ingin satu rekomendasi?” kata Rayhan.

 

Sumber:https://kompas.id/baca/metro/2017/05/16/argumen-lemah-gugatan-ditolak-kip/

Izin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses

JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah belum membuka secara transparan kajian komprehensif reklamasi Teluk Jakarta, perizinan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal Pulau G tetap berlanjut. Saat ini, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP masih membuka ruang untuk menampung pendapat, tanggapan, dan saran terkait permohonan dan penerbitan izin amdal Pulau G.

Pengumuman permohonan penerbitan izin lingkungan skala amdal itu diproses BPTSP DKI sejak 18 April lalu. Semua bisa disampaikan di kantor BPTSP di Balai Kota atau lewat e-mail bidangteknis.bptsp@gmail.com dan pengaduanptspdki@gmail.com.

Namun, menurut Kepala BPTSP DKI Edi Junaedi, hingga Kamis (27/4), belum ada masukan resmi masuk ke BPTSP atau e-mail. Tanggapan masuk melalui akun Facebook atau Twitter resmi DKI. “Kami hanya membuka masukan, saran, dan pendapat hingga 4 Mei. Setelah itu, dokumen akan kami kirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI,” ujar Edi, Kamis.

Edi menuturkan, jika tidak ada masukan sama sekali dari masyarakat, setelah 4 Mei dokumen perizinan akan kembali masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk diproses izin amdalnya. Dokumen akan diuji oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) di sidang amdal. Izin lingkungan itu nantinya juga akan diterbitkan oleh DLH DKI.

Baca SelengkapnyaIzin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses