ICEL

ICEL

Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Konfrensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pencabutan tindak pidana khusus dari RKUHP, Minggu (3/6) di Jakarta. Foto: RFQ

 

Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan mengubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

 

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR bersama pemerintah telah menyepakati bab tindak pidana khusus. Terdapat 14 jenis tindak pidana khusus yang ditarik ke dalam RKUHP. Mulai kejahatan narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, hingga kejahatan terhadap anak.

 

Namun, sejak awal kesepakatan mengundang ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat sipil, khususnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Analis Gender Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Arinta Dea mengatakan ada empat alasan agar bab tindak pidana khusus dari RKUHP dicabut.

 

Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana dikhawatirkan Semakin besar. Belum lagi, terdapat penyesuaian sanksi pidana di masing-masing tindak pidana utama dalam RKUHP dengan UU asal. Kedua, adanya inkonsistensi pembuat UU dalam menentukan 14 jenis tindak pidana khusus yang masuk dalam RKUHP. Padahal jenis tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP berjumlah 22 jenis.

Baca SelengkapnyaEmpat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Pemerintah Didesak Tarik Pidana Khusus dari KUHP

Aliansi nasional reformasi KUHP menggelar jumpa pers hari Minggu (3/6) di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Aliansi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat ini menilai pemerintah tak perlu tergesa-gesa untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aliansi ini menganalisis paling tidak empat tindak pidana khusus akan terganggu jika dimasukkan ke RKUHP. Keempat jenis tindak pidana khusus tersebut adalah narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.

Alviana, Pelaksana Advokasi Hukum Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) mengatakan narkotika sebagai tindak pidana khusus tidak bisa dimasukkan ke KUHP. “Jika KUHP diterapkan, hanya ada pendekatan hukuman untuk menangani NAPZA, yang sudah terbukti gagal di banyak negara,” ujarnya.

Pendekatan pidana, menurut Alviana, hanya akan mengganggu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian terkait, serta masyarakat sipil, utamanya ke persoalan penanganan pengguna narkoba.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia mengatakan penerapan RKUHP hanya akan menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM yang efektif. “Dari namanya saja sudah berubah menjadi tindak pidana berat, bukan pelanggaran HAM berat,” keluh Putri.

Penetapan RKUHP, menurut Putri, juga akan menutup jalan bagi dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Dalam RKUHP ada asas untuk tidak dipidana dua kali. Kemudian, ancaman hukuman yang tadinya minimal 10 tahun, maksimal 25 tahun, turun menjadi minimal 5 tahun,” jelas Putri.

Lalola Easter, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan jika RKUHP hanya akan mementahkan lagi sifat pengkhususan yang ada di undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada draf per tanggal 8 Maret 2018, Lalola mengatakan jika penjatuhan pidana denda pada tipikor menjadi sangat rendah dibandingkan dengan Undang-undang Tipikor.

“RKUHP juga tidak mengenal bentuk pidana tambahan seperti uang pengganti, padahal mekanisme pidana tambahan harus dilihat sebagai upaya pemulihan aset negara,” terang Lalola.

Aliansi sepakat jika masing-masing tindak pidana khusus tersebut harus diatur secara spesifik di luar pembahasan RKUHP. “RKUHP ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Jangan-jangan nanti rakyat lagi yang dirugikan,” kata Lalola.

 

Sumber : https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-didesak-tarik-pidana-khusus-dari-rkuhp-b1U089bKA

RKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Jakarta, CNN Indonesia — Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai belum mampu melindungi satwa liar dari tindak kejahatan. Sanksi lebih berat dan rumusan yang lebih lengkap didorong untuk dicantumkan dalam RKUHP demi menghadirkan efek jera.

“Hukuman yang diberikan harus yang bisa memberikan efek jera karena untuk lingkungan hidup apabila sudah menyangkut kejahatan lingkungan hidup itu bukan kejahatan ringan,” kata Wenni Adzkia, peneliti dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Rabu (30/5).

Ia menyebut dampak dari kejahatan terhadap satwa liar sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjutnya, nilai transaksi dari kejahatan terhadap satwa liar mencapai sekitar Rp13 triliun.

Sementara, ancaman maksimumnya, dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hanya lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Kerugian ekologis dari kejahatan itu tak sebanding dengan ancaman pidana yang tersedia,” imbuh Wenni.

Di sisi lain, pengaturan soal kejahatan terhadap satwa liar pada RKUHP sangat sedikit. Mengacu pada draf RKUHP pada 2 Februari, pidana itu hanya diatur pada pasal 367 ayat (1) huruf a dengan ancaman enam bulan penjara dan denda kategori II (Rp50 juta), pasal 369, serta pasal 371 ayat (1) dan ayat (2).

Baca SelengkapnyaRKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Aktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Penyertaan aturan-aturan terkait hukum lingkungan hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap tidak tepat. Karena di dalamnya tidak terdapat peningkatan atau perbaikan hal-hal yang di UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi justru cenderung melemahkan.

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring mengatakan hal itu di antaranya terlihat dari beberapa isi pasal ancaman yang cenderung berpotensi melemahkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan karena tidak memiliki batasan hukuman minimal khusus.

“Jadi itu nantinya bisa membuat hakim semakin tidak punya pedoman batasan minimal hukuman. jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal,” ujar Raynaldo di kantor Walhi, Jakarta, Rabu (14/03).

Baca SelengkapnyaAktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Foto : jurnalline.com

Jurnalline,com, Jakarta – Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materil melalui dorongan lahirnya KUHP Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayang nya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi RUU KUHP, baik pada muatan Buku 1 Tentang Aturan umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan di salah gunakan, cenderung represifdan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaAbsurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Catatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Kiri ke kanan: Raynaldo G Sembiring, Even Sembiring, Andri G Wibisana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3). Foto: RFQ

 

Beberapa substansi Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat penolakan dalam elemen masyarakat. Kini, giliran pegiat lingkungan hidup menyatakan penolakannya terhadap rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP karena menimbulkan ketidakjelasan. Hal tersebut berdampak akan sulitnya aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana (delik) lingkungan hidup dalam RKUHP.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menilai materi RKUHP menghilangkan ketentuan yang bersifat khas dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan seperti tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Seperti penerapan asas ultimum remedium (pemidanaan upaya terakhir) dan primum remedium (penegakan hukum lingkungan prioritas utama).

“Dalam RKUHP asas ultimum remedium atau primum remedium tidak ditegaskan dapat atau tidaknya diterapkan dalam tindak pidana lingkungan,” ujar Raynaldo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca SelengkapnyaCatatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Pakar: Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi RKUHP Keliru

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum lingkungan Universitas Indonesia Andri G. Wibisana mengatakan terdapat kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Andri, RKUHP tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan individu pengurus korporasi.

Padahal, kata Andri, bisa saja tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya terbatas pada pelaku, melainkan masalah utamanya adalah soal kausalitas. Faktanya, tindak pidana lingkungan hidup tidak dilakukan hanya oleh satu orang melainkan bisa puluhan. “Misal kebakaran hutan, enggak bisa atau nyaris tidak mungkin dibuktikan dibakar oleh satu korporat,” kata Andri di kantor Wahana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca SelengkapnyaPakar: Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi RKUHP Keliru

RKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup menilai masih ada kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koalisi yang terdiri atas Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Justice, Piece and Integrity of Creation (JPIC), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan RKUHP perlu dikaji ulang.

“Jika tidak, ini akan menambah masalah pidana lingkungan hidup di Indonesia,” ujar Deputi Direktur ICEL, Raynaldo G. Sembiring, di kantor Walhi, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca SelengkapnyaRKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

[Siaran Pers Bersama] Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Jakarta, 14 Maret 2018. Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materiil melalui dorongan lahirnya KUHP  Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayangnya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada muatan Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cenderung represif, dan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP