ICEL

ICEL

[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

Jakarta, Jumat, 20 September 2019 – Kian hari DPR mengebut pengesahan beberapa rancangan undang-undang, termasuk RKUHP yang digadang-gadang menjadi maha karya anak bangsa. Namun, pembahasan RKHUP dilakukan secara diam-diam pada 14-15 September 2019. Kami menilai rancangan terakhir per 15 September 2019 masih terdapat banyak kecacatan, tidak terkecuali perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Lebih lanjut, pemerintah dan DPR tak peduli dengan konsekuensi rancangan yang cacat tersebut dengan menyetujuinya pada rapat tingkat 1 di DPR Rabu, 18 September 2019 siang.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

[Siaran Pers Bersama] Pembahasan Cenderung Tertutup: Pengesahan RKUHP Harus Ditunda!

15 September 2019 merupakan Hari Demokrasi Internasional. Namun, saat ini demokrasi kita berada di ujung tanduk! Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam demokrasi Indonesia, sehingga pengesahannya harus ditunda.

 

Hari Senin 16 September 2019 dijadwalkan sebagai rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) RKUHP, kemudian dibahas untuk mengambil keputusan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan pada 24 September 2019. Artinya, pembahasan RKUHP dianggap telah mencapai tahap akhir substansi dan siap untuk disahkan.

 

Kami, Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi yang tak henti mengawal dan memonitor pembahasan RKUHP, menolak untuk dilakukannya pengesahan RKUHP. Kami juga menolak pertemuan 16 September 2019 sebagai pertemuan akhir pembahasan RKUHP di Panja DPR. RKUHP masih mengandung banyak masalah, baik secara substansi maupun proses pembahasan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa RKUHP harus ditunda pengesahannya:

 

A. Sejak 30 Mei 2018, pembahasan perubahan-perubahan rumusan dalam RKUHP cenderung tertutup, tanpa melibatkan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembahasan UU sesuai dengan Pasal 5 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pemerintah belum pernah memaparkan atau mempublikasikan secara terbuka mengenai substansi apa saja yang diubah dalam draft akhir RKUHP. Kami mendapat informasi, bahwa perubahan justru banyak dilakukan pada isu-isu yang tidak tercatat sebagai pending issues. Pada rapat hari ini, seharusnya Panja terlebih dahulu meminta pemerintah untuk mempresentasikan secara komprehensif dan menyeluruh apa saja yang diubah pada naskah akhir penyusunan RKUHP.

C. Kami juga menemukan banyak persoalan dalam substansi RKUHP, bahkan hingga versi yang diklaim sebagai versi final pemerintah pada 28 Agustus 2019, antara lain:

 

  1. Tidak ada penjelasan rinci atas klaim pemerintah tentang metode pola penghitungan pidana.
  2. Hadirnya kembali pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan dalam tatanan Negara Demokrasi, seperti pasal penghinaan presiden (Pasal 218- 220 RKUHP), pasal penghinaan pemerintah yang sah (Pasal 240-241 RKUHP), dan pasal penghinaan badan umum (Pasal 353- 354 RKUHP). Serta Pasal 440-443 RKUHP, tentang pengaturan tindak pidana penghinaan yang masih memuat pidana penjara sebagai hukuman.
  3. Pasal 234-235 RKUHP, tentang penghinaan simbol negara; bendera nasional. Pasal ini cenderung mengkriminalisasikan perbuatan secara formil dengan hukuman yang tinggi
  4. Pasal 2 jo. Pasal 598 RKUHP, tentang pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat akan melahirkan ketidakpastian hukum dan merampas kedaulatan masyarakat adat untuk menegakkan hukum adatnya.
  5. Pasal 67, pasal 98-102 RKUHP, tentang pidana mati yang seharusnya dihapuskan, justru memuat rumusan yang lebih buruk
  6. Minimnya alternatif pemidanaan yang tidak jelas dengan syarat yang lebih sulit untuk diterapkan, sehingga tidak akan mengatasi beban berlebih (overcrowding) lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
  7. Pasal 167 RKUHP, tentang pengaturan makar yang masih tidak merujuk pada makna makar yang asli sebagaimana yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Istilah makar disebut aanslag yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “serangan”
  8. Pasal 281-282 RKUHP, perihal kriminalisasi tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan (contempt of court) yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
  9. Pasal 304 RKUHP tentang rumusan tindak pidana penghinaan terhadap agama, justru bertentangan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Pasal ini tidak memuat unsur penting yaitu ‘niat’ untuk melakukan penghinaan.
  10. Pasal 417 RKUHP, tentang tindak pidana semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan adalah bentuk pidana yang memasuki ruang privat warga negara. Pasal ini juga membuka peluang kriminalisasi terhadap korban perkosaan serta dapat melanggengkan perkawinan anak karena perkawinan dianggap sebagai solusi akhir di luar pemidanaan.
  11. Pasal 414 RKUHP, tentang ancaman pidana bagi yang mempromosikan alat kontrasepsi kepada anak, justru bertentangan dengan kebijakan edukasi penanggulangan HIV/AIDS
  12. Pasal 432 RKUHP, tentang pidana pada warga negara yang menggelandang berpotensi mengkriminalisasi warga negara miskin. Padahal, sesuai amanat UUD 1945, orang miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara
  13. Pasal 251, pasal 470-472 RKUHP tentang tindak pidana aborsi dengan tanpa pengecualian dapat mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aborsi atas alasan medis serta mengkriminalisasi perempuan korban perkosaan. Selain memidana korban, pasal ini juga berpotensi memidana petugas medis yang membantu proses aborsi.
  14. Pasal 346 & 347 RKUHP dan Vide pasal 626 tentang tindak pidana lingkungan hidup, secara jelas dan nyata melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai ketentuan pidana UU 32/2009 pengganti UU 23/1997.
  15. Pasal 78 RKUHP tentang gangguan terhadap tanah, benih, tanaman dan pekarangan, dapat mempidanakan pemilik hewan ternak ketika hewan ternaknya melintasi kebun atau tanah orang lain.
  16. Pasal 46 RKUHP tentang pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya memuat definisi cakupan korporasi yang meliputi korporasi tidak berbadan hukum
  17. Pasal 611-615 tentang tindak pidana narkotika bertentangan dengan kebijakan kesehatan masyarakat dan UU Narkotika. Pengaturan aspek administrasi seperti jaminan rehabilitasi dan penggolongan narkotika akan terhambat dengan masuknya tindak pidana narkotika ke dalam RKUHP
  18. Pasal 604-607 RKUHP, tentang tindak pidana korupsi akan melahirkan duplikasi rumusan dan mencabut jaminan kekhususan (lex specialis) tindak pidana korupsi.
  19. Pasal 599-600 RKUHP, tentang tindak pidana pelanggaran HAM berat, tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
  20. Pasal 617-627 RKUHP, tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, masih banyak kesalahan teknis yang termuat dalam ketentuan peradilan dan penutup, terlebih lagi dalam ketentuan penutup pasal-pasal yang dicabut RKUHP banyak yang tidak relevan, misalnya pada Pasal 626 ayat (1) huruf c RKUHP mencabut Pasal 41, 42 UU No 23/1997, padahal UU 23/1997 sudah dicabut dengan UU No. 32/2009. Kemudian, ketentuan penutup masa transisi 3 tahun, perlu dipertimbangkan kembali, karena, hingga saat ini UU SPPA yang sudah berlaku 5 tahun saja masih belum melengkapi peraturan pelaksana, hingga saat ini saja jumlah Balai Pemasyrakatan hanya 77 unit, di saat harusnya berjumlah 514.

 

Perlu diingat, bahwa upaya revisi KUHP dilakukan sejak tahun 2005 sebagai sebuah perjuangan masyarakat sipil pro-demokrasi untuk mereformasi RKUHP. Jangan sampai RKUHP yang akan disahkan saat ini, justru mengkhianati semangat reformasi KUHP yang menjunjung demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

 

Atas hal tersebut kami menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk:

 

  1. Menghentikan seluruh usaha mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan.
  2. Meminta Pemerintah untuk menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan melibatkan seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil, serta DPR harus mengawal setiap proses tersebut, setiap rapat subtansi di Pemerintah juga harus dapat diakses publik;
  3. Menolak RKUHP sekadar dijadikan pajangan “maha karya” bagi pemerintah Indonesia dan DPR, yang saat ini dipaksakan pengesahannya.
  4. Kami kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menyerukan: TUNDA RKHUP, TUNDA DEMI SEMUA, HAPUS PASAL NGAWUR!

 

Narahubung

Maidina           : +62 857-7382-5822

Nining Elitos    : +62 813-1733-1801

Pratiwi             : +62 813-8740-0670

Yogi                 : +62 812-1419-4445

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan

Wacana rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) semakin santer disetujui pada Sidang Paripurna DPR terakhir periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Menjelang detik-detik akhir tersebut, ternyata muatan pasal RKUHP dianggap masih menyimpan masalah salah satunya penegakan hukum pidana pada sektor lingkungan hidup.

Permasalahan yang jadi sorotan mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi yang luput yang dalam RKUHP. Pasalnya kedua hal ini justru mempersuli dan melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Deputi Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Raynaldo G Sembiring.

Dia menjelaskan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP merupakan kemunduran dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Sebab, pengaturannya justru kembali mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan terdapat unsur melawan hukum dalam menjatuhkan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Padahal, dia menjelaskan unsur melawan hukum tersebut justru menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, Seperti yang diatur UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 sudah tidak memuat unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga, prinsip semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum.

Baca SelengkapnyaPenegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan

Memperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Oleh: Margaretha Quina

Kadiv Pengendalian Pencemaran LH ICEL

Jelang debat putaran ketiga dengan mengangkat tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2019 memiliki hubungan yang kuat dengan debat pada putaran kedua. Yakni ketika berbicara mengenai kesehatan, yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada debat kedua yang salah satunya membahas lingkungan hidup, tidak satupun paslon berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, misal dengan pengetatan baku mutu lingkungan hidup, moratorium izin pada wilayah-wilayah yang telah tercemar. Padahal, pencegahan merupakan kunci utama baik dalam pemulihan maupun pemeliharaan kualitas lingkungan, yang akan berdampak pada dampak kesehatan akibat pencemaran.

Berdasarkan laporan dari Lancet Commission on Pollution & Health (2017), pencemaran merupakan faktor lingkungan terbesar yang menyebabkan penyakit dan kematian dini di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran bertanggung jawab terhadap sekitar 9 juta kematian dini pada tahun 2015 (16% dari seluruh kematian di seluruh dunia) Pencemaran secara tidak proporsional membunuh orang-orang miskin dan kelompok rentan. Hampir 92% dari kematian yang terkait pencemaran terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Di seluruh negara terlepas dari tingkat perekonomiannya, tingkat pencemaran paling tinggi ada pada kelompok minoritas dan orang-orang yang termarginalisasi. 70% dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran adalah penyakit tidak menular.

Baca SelengkapnyaMemperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Konfrensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pencabutan tindak pidana khusus dari RKUHP, Minggu (3/6) di Jakarta. Foto: RFQ

 

Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan mengubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

 

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR bersama pemerintah telah menyepakati bab tindak pidana khusus. Terdapat 14 jenis tindak pidana khusus yang ditarik ke dalam RKUHP. Mulai kejahatan narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, hingga kejahatan terhadap anak.

 

Namun, sejak awal kesepakatan mengundang ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat sipil, khususnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Analis Gender Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Arinta Dea mengatakan ada empat alasan agar bab tindak pidana khusus dari RKUHP dicabut.

 

Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana dikhawatirkan Semakin besar. Belum lagi, terdapat penyesuaian sanksi pidana di masing-masing tindak pidana utama dalam RKUHP dengan UU asal. Kedua, adanya inkonsistensi pembuat UU dalam menentukan 14 jenis tindak pidana khusus yang masuk dalam RKUHP. Padahal jenis tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP berjumlah 22 jenis.

Baca SelengkapnyaEmpat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Pemerintah Didesak Tarik Pidana Khusus dari KUHP

Aliansi nasional reformasi KUHP menggelar jumpa pers hari Minggu (3/6) di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Aliansi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat ini menilai pemerintah tak perlu tergesa-gesa untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aliansi ini menganalisis paling tidak empat tindak pidana khusus akan terganggu jika dimasukkan ke RKUHP. Keempat jenis tindak pidana khusus tersebut adalah narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.

Alviana, Pelaksana Advokasi Hukum Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) mengatakan narkotika sebagai tindak pidana khusus tidak bisa dimasukkan ke KUHP. “Jika KUHP diterapkan, hanya ada pendekatan hukuman untuk menangani NAPZA, yang sudah terbukti gagal di banyak negara,” ujarnya.

Pendekatan pidana, menurut Alviana, hanya akan mengganggu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian terkait, serta masyarakat sipil, utamanya ke persoalan penanganan pengguna narkoba.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia mengatakan penerapan RKUHP hanya akan menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM yang efektif. “Dari namanya saja sudah berubah menjadi tindak pidana berat, bukan pelanggaran HAM berat,” keluh Putri.

Penetapan RKUHP, menurut Putri, juga akan menutup jalan bagi dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Dalam RKUHP ada asas untuk tidak dipidana dua kali. Kemudian, ancaman hukuman yang tadinya minimal 10 tahun, maksimal 25 tahun, turun menjadi minimal 5 tahun,” jelas Putri.

Lalola Easter, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan jika RKUHP hanya akan mementahkan lagi sifat pengkhususan yang ada di undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada draf per tanggal 8 Maret 2018, Lalola mengatakan jika penjatuhan pidana denda pada tipikor menjadi sangat rendah dibandingkan dengan Undang-undang Tipikor.

“RKUHP juga tidak mengenal bentuk pidana tambahan seperti uang pengganti, padahal mekanisme pidana tambahan harus dilihat sebagai upaya pemulihan aset negara,” terang Lalola.

Aliansi sepakat jika masing-masing tindak pidana khusus tersebut harus diatur secara spesifik di luar pembahasan RKUHP. “RKUHP ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Jangan-jangan nanti rakyat lagi yang dirugikan,” kata Lalola.

 

Sumber : https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-didesak-tarik-pidana-khusus-dari-rkuhp-b1U089bKA

RKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Jakarta, CNN Indonesia — Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai belum mampu melindungi satwa liar dari tindak kejahatan. Sanksi lebih berat dan rumusan yang lebih lengkap didorong untuk dicantumkan dalam RKUHP demi menghadirkan efek jera.

“Hukuman yang diberikan harus yang bisa memberikan efek jera karena untuk lingkungan hidup apabila sudah menyangkut kejahatan lingkungan hidup itu bukan kejahatan ringan,” kata Wenni Adzkia, peneliti dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Rabu (30/5).

Ia menyebut dampak dari kejahatan terhadap satwa liar sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjutnya, nilai transaksi dari kejahatan terhadap satwa liar mencapai sekitar Rp13 triliun.

Sementara, ancaman maksimumnya, dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hanya lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Kerugian ekologis dari kejahatan itu tak sebanding dengan ancaman pidana yang tersedia,” imbuh Wenni.

Di sisi lain, pengaturan soal kejahatan terhadap satwa liar pada RKUHP sangat sedikit. Mengacu pada draf RKUHP pada 2 Februari, pidana itu hanya diatur pada pasal 367 ayat (1) huruf a dengan ancaman enam bulan penjara dan denda kategori II (Rp50 juta), pasal 369, serta pasal 371 ayat (1) dan ayat (2).

Baca SelengkapnyaRKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Aktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Penyertaan aturan-aturan terkait hukum lingkungan hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap tidak tepat. Karena di dalamnya tidak terdapat peningkatan atau perbaikan hal-hal yang di UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi justru cenderung melemahkan.

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring mengatakan hal itu di antaranya terlihat dari beberapa isi pasal ancaman yang cenderung berpotensi melemahkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan karena tidak memiliki batasan hukuman minimal khusus.

“Jadi itu nantinya bisa membuat hakim semakin tidak punya pedoman batasan minimal hukuman. jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal,” ujar Raynaldo di kantor Walhi, Jakarta, Rabu (14/03).

Baca SelengkapnyaAktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Foto : jurnalline.com

Jurnalline,com, Jakarta – Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materil melalui dorongan lahirnya KUHP Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayang nya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi RUU KUHP, baik pada muatan Buku 1 Tentang Aturan umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan di salah gunakan, cenderung represifdan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaAbsurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Catatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Kiri ke kanan: Raynaldo G Sembiring, Even Sembiring, Andri G Wibisana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3). Foto: RFQ

 

Beberapa substansi Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat penolakan dalam elemen masyarakat. Kini, giliran pegiat lingkungan hidup menyatakan penolakannya terhadap rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP karena menimbulkan ketidakjelasan. Hal tersebut berdampak akan sulitnya aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana (delik) lingkungan hidup dalam RKUHP.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menilai materi RKUHP menghilangkan ketentuan yang bersifat khas dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan seperti tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Seperti penerapan asas ultimum remedium (pemidanaan upaya terakhir) dan primum remedium (penegakan hukum lingkungan prioritas utama).

“Dalam RKUHP asas ultimum remedium atau primum remedium tidak ditegaskan dapat atau tidaknya diterapkan dalam tindak pidana lingkungan,” ujar Raynaldo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca SelengkapnyaCatatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP