#RKUHPMasihNgawur

Wacana rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) semakin santer disetujui pada Sidang Paripurna DPR terakhir periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Menjelang detik-detik akhir tersebut, ternyata muatan pasal RKUHP dianggap masih menyimpan masalah salah satunya penegakan hukum pidana pada sektor lingkungan hidup.

Permasalahan yang jadi sorotan mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi yang luput yang dalam RKUHP. Pasalnya kedua hal ini justru mempersuli dan melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Deputi Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Raynaldo G Sembiring.

Dia menjelaskan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP merupakan kemunduran dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Sebab, pengaturannya justru kembali mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan terdapat unsur melawan hukum dalam menjatuhkan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Padahal, dia menjelaskan unsur melawan hukum tersebut justru menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, Seperti yang diatur UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 sudah tidak memuat unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga, prinsip semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum.

Baca SelengkapnyaPenegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan

Jakarta, Selasa, 10 September 2019 – Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada sidang paripurna terakhir periode 2014-2019, 24 September 2019, kembali digaungkan untuk menjadi milestone pada rezime ini. Walaupun daftar masalah RKHUP sudah berkurang sejak tahun lalu, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi luput dari masalah tersebut. Pasalnya rumusan kedua hal ini melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Raynaldo G. Sembiring, Deputi Direktur ICEL menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP merupakan kemunduran dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. “pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP ini kembali pada pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 23/1997, dengan dicantumkannya unsur melawan hukum ini tentu akan menghambat proses pembuktian. Selain itu, delik pencemaran dan kerusakan juga dirumuskan dalam delik materiil yang memerlukan akibat, padahal pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 32/2009 tidak lagi memerlukan akibat.” Lebih lanjut, perumusan pidana badan pun sangat tinggi, padahal mayoritas kasus tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi.

Lebih jauh lagi, Marsya M. Handayani, Peneliti ICEL mencatat RKHUP keliru merumuskan pengertian korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pengkodifikasian. Korporasi dalam RKUHP dirumuskan sangat luas hingga menghilangkan makna korporasi itu sendiri sebagai badan hukum. “Pertanggungjawabannya pun bablas menjadi pertanggungjawaban perdata dengan diaturnya badan usaha non-badan hukum yang pertanggungjawabannya dilakukan secara pribadi, tidak atas nama korporasi”, ungkapnya. Sementara upaya kodifikasi tindak pidana lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dualisme karena tidak mencabut core crime yang ada dalam UU 32/2009 melainkan merujuk pada UU 23/1997 (vide pasal 626 ayat (1) huruf c).

Seharusnya, KUHP yang dicita-citakan dapat mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, ICEL merekomendasikan untuk:

Menarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang;
Melakukan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP dengan UU 32/2009.
Jika poin 1 dan 2 tidak dapat dilakukan, maka mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP; dan
Memperbaiki ketentuan tentang korporasi dan pertanggungjawabannya.

Narahubung:

Raynaldo Sembiring, ICEL (081376670167)
Marsya Mutmainah Handayani, ICEL (087769086093)