ICEL

ICEL

Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan

Pemerintah bersama DPR dan DPD RI sepakat mendorong pembentukan Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Pada Sidang Tahunan MPR 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan. Respons cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU EBT yang saat ini tengah dibahas di Komisi VII DPR.

 

Meski demikian pembentukan RUU EBT tersebut dianggap belum dikaji secara mendalam antara pemerintah bersama legislatif. Meski menanggapi positif peningkatan produksi EBT, peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini, menilai perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut. Grita mengatakan bahwa dalam naskah akademik RUU EBT dijelaskan bahwa UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

 

Menurutnya, salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi.

Baca SelengkapnyaUrgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan

[Siaran Pers] Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Dikaji Lebih Lanjut

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengapresiasi respon cepat Dewan Perwakilan Daerah dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan. Respon cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), yang saat ini tengah dibahas di Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat. Grita Anindarini, Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law, menganggap respon Presiden Joko Widodo ini adalah hal positif mengingat kebutuhan akan transisi energi di Indonesia adalah hal yang perlu menjadi fokus dan perlu direspon cepat. Sekalipun begitu, perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Dalam naskah akademik RUU EBT, dijelaskan bahwa UU No. 30 Tahun 2007 (UU Energi) saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan, karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Grita memandang bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi. Pada dasarnya dalam pembentukan PP ini telah masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2015-2019, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit. Berdasarkan Renstra tersebut, seharusnya PP Energi Baru dan Terbarukan dapat dijadikan rujukan yang lebih detail terkait pengelolaan energi baru dan terbarukan meliputi pengusaaan sumber daya, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan, hak dan kewajiban, kemudahan dan insentif, harga energi, penelitian dan pengembangan, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Akibat ketiadaan Peraturan Pemerintah ini, selama ini terkait penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan secara umum, insentif hingga harga diatur dalam level Peraturan Menteri yang kerap dengan cepat berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum”, ujar Grita dalam siaran persnya. Jakarta (20/08).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Dikaji Lebih Lanjut

Masyarakat Tak Dilibatkan Dalam RUU EBT

“Dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) belum membahas terkait partisipasi masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dari awal tentu akan mengurangi adanya konflik yang terjadi”. Pembicaraan ini tertuang didalam forum diskusi Pembahasan CSO Mengenai RUU EBT yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel The Akmani, Jakarta. Selasa (12/03/2019).

Dalam diskusi tersebut ICEL hadir sebagai Narasumber sebagai pemantik diskusi yang diwakili oleh Grita Anindarini Peneliti dari Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL. Grita membahas mengenai kekurangan yang ada didalam RUU EBT salah satunya adalah terkait partisipasi publik yang belum diangkat didalam RUU tersebut. Selain itu, hadir juga Surya Dharma Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang berlangsung, Grita menyampaikan bahwa “Dari awal kami khawatir seandainya Energi Baru dan Energi Terbarukan ini dimasukan ke dalam satu regulasi yang sama tanpa ada perlakuan yang berbeda, maka alokasi dana dan insentif justru lebih banyak dialokasikan kepada energi baru, bukan energi terbarukan. Kalaupun nantinya RUU yang akan bergulir adalah tetap RUU Energi Baru Terbarukan, kami berharap dalam RUU tersebut perlakuan atas energi baru dan energi terbarukan bisa dibedakan. Sebab dari draf per Oktober 2018, perlakuan terhadap energi baru dan energi terbarukan masih dipersamakan.”

“Setelah membaca RUU versi METI dan Naskah akademik dari DPD ini, hasil dari analisis kami banyak sekali hal yang belum dibahas secara detail, beberapa diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan yang butuh untuk diuraikan, tidak adanya pembahasan mengenai sertifikat, serta belum membahas jika terjadinya konflik dengan satwa langka pada tempat yang akan dikembangkan proyek EBT,” Ujar Grita.

Pernyataan Grita tersebut, akan menjadi catatan dan masukan oleh METI dalam usulan RUU yang sedang digagas oleh METI. Selain itu, beberapa gagasan dari CSO lainnya juga menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan RUU EBT ini.

RUU EBT Belum Libatkan Perempuan

Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh peserta diskusi, yakni mengenai keterlibatan peran perempuan. “Saya melihat didalam RUU EBT ini, belum ada peran perempuan didalamnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut bahwa proyek ini nantinya akan dilaksanakan didaerah-daerah yang memiliki potensi. Kita ketahui bahwa, perempuan memiliki andil yang cukup besar terkait permasalahan energi ini,” Ujar peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia.

“Terkait isu gender memang sulit sekali untuk kita jelaskan dan kita masukan kedalam pasal khusus. Tetapi didalam RUU ini perempuan diasumsikan masuk kedalam pertisipasi masyarakat, dan menurut saya peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Yang harus kita titik beratkan disini adalah profesionalitas dari masing-masing individu. Dan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari kemampuan masing-masing, baik kemampuan perempuan maupun kemampuan laki-laki,” Ujar Surya menanggapi. (Dona)