Jakarta | Rabu (27/02/2019), #Vote4Forest mengadakan diskusi publik RUU Konsevasi dalam Kaca Mata Milenial. Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Mikhail Ghorbachev Dom dari Calon Legislatif Banten III, Reny Frenandes Pemerhati Isu Sosial, Rika Fajrini Kadiv Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL, Trias Fetra Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Adrian Putra dari WikiDPR.org.

Dalam diskusi tersebut,  #Vote4Forest memaparkan Kajian Rekam Jejak Anggota DPR Dalam Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Terkait Isu Lingkungan. Kajian ini difokuskan pada perspektif dan kecenderungan sikap para politisi di Senayan dalam proses legislasi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). “ Anggota Legislatif masih setengah hati memperjuangkan Rancangan Undang-Undang  . Hingga hari ini, pembahasan RUU KSDHAE tersebut mandek ditengah jalan padahal urgensi payung hukum konservasi tersebut sangat tinggi.” Ujar  Trias Fetra dari Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Payung hukum konservasi yang digunakan negara saat ini, yaitu UU No. 5/1990 tentang  KSDAHE, sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Sudah 29 tahun lamanya UU tersebut belum direvisi sehingga tak lagi sesuai dengan tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, misalnya dalam merespon kejahatan terkait perlindungan satwa liar, kata Trias Fetra, peneliti dari Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Memang terdapat banyak faktor di luar DPR dalam pengesahan RUU ini, namun anggota legislatif seharusnya lebih intens menjalin komunikasi dan duduk bersama dengan pemerintah serta menyerap aspirasi publik dan pemangku kepentingan dalam percepatan pengesahan legislasi ini,” lanjut Trias.

Sementara itu Rika Fajrini Kadiv Tatata Kelola Hutan dan Lahan ICEL menyatakan bahwa, UU No 5 Tahun 1990 memang tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, apa yang disampaikan oleh Trias benar adanya. Namun selama mengkawal RUU Konservasi ini, banyak sekali tarik ulur yang terjadi. Sejak mengawal RUU pada tahun 2015 ada beberapa masalah yang kita higlight permasalahannya yakni pada tingkat legislasinya pada UU no. 5 tahun 1990. Dan yang kedua terkait tingkat sumber daya genetiknya. “Jika teman-teman membaca dengan seksama UU No. 5/1990 itu tidak ada sama sekali membahas mengenai sumber daya genetiknya. Dan UU ini hanya menyasar mengenai konservasi dan spesies dan ekosistem. Di Indonesia sendiri sebenarnya kita sama sekali tidak ada UU mengenai perlindungan keanekaragaman genetik dan pengetahuan tradisional lainnya. Dan sebenarnya keaneka ragaman sumber daya genetik kita sangat berisan langsung dengan keanekaragaman pengetahuan tradisional, dan ini sangat disayangkan sekali.”

Baca SelengkapnyaVote4Forest, Upaya Perjuangan RUU Konservasi yang Tak Membumi.