ICEL

ICEL

Menyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyayangkan pernyataan Yasonna Laoly yang menyatakan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) belum dibutuhkan, usai rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Jokowi dan jajaran menterinya pada 4 April 2018. Padahal, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah melakukan serangkaian kajian diskusi yang cukup panjang untuk merangkul masukan dari ahli dan berbagai kalangan atas draf rancangan undang-undang konservasi keanekaragaman hayati yang sempat disusun oleh KLHK. “Sudah banyak sumber daya yang dihabiskan oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK, untuk membahas revisi undang-undang ini”, kata Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)). Lebih lanjut Raynaldo menilai adanya ketidaksinkronan tindakan pemerintah membahas rancangan undang-undang konservasi dengan hasil ratas yang menganggap revisi belum diperlukan”.

Alasan pemerintah menganggap revisi tidak diperlukan salah satunya karena persoalan lemahnya implementasi UU No 5/1990, selain itu Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut 30 peraturan pemerintah dianggap sebagai suatu halangan. Padahal dalam RUU KSDAHE nomenklatur pendelegasian peraturan pelaksana yang digunakan adalah “…diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”, tiap-tiap ayat ini seharusnya tidak dibaca sebagai satu peraturan pemerintah yang berdiri sendiri. Penggunaan kata “dalam” menurut Lampiran Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digunakan, jika beberapa materi muatan yang didelegasikan terdapat dalam beberapa pasal atau ayat akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Baca SelengkapnyaMenyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Kerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Upaya konservasi lingkungan seringkali kalah cepat dibandingkan aksi perusakan. Maraknya kebakaran hutan dan perburuan liar merupakan tanda konservasi tidak berjalan baik. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 yang diandalkan sebagai solusi tak kunjung dibahas.

 

Jakarta, Gatra.com – “Negara pembakar hutan.” Demikian julukan yang kerap ditimpakan kepada Indonesia. Nota protes keras dari negara tetangga juga sering dilayangkan agar Indonesia serius mengatasi kerusakan dan kebakaran hutan.

Pada 2015 silam, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi sorotan dunia karena kerusakannya cukup parah dengan kerugian fantastis Rp 221 trilyun. Kerusakan itu berdampak pada ekosistem hutan. Tak pelak lebih cepat daripada upaya merestorasinya.

Coordinator Campaign WWF Indonesia, Sulistyowati Diah Hayuningrum mengungkapkan, amburadulnya upaya restorasi terjadi karena pemerintah kurang tegas menindak pelaku perusakan.” Jadi tidak seimbang,” katanya.

Berdasar data WWF, hutan di Sumatera, misalnya, tersisa tinggal 24% dan Kalimantan 53,9%. Masifnya alih fungsi hutan menjadi penyebab utama.

Dampaknya, daya jelajah satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera semakin sempit. Tak mengherankan, konflik dengan manusia pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Spesies hewan dilindungi ini jumlahnya menurun. Harimau Sumatera diprediksi tinggal 317 ekor dan gajah Sumatera kurang dari 1.000 ekor.

Kondisi tersebut, menurut Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, sudah pada titik darurat keanekaragaman hayati. Karena yang terancam di masa depan bukan hanya hewan yang dilindungi, melainkan juga keragaman hayati hutan.

Apalagi, pembahasan RUU perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama baik DPR maupun pemerintah.

Baca SelengkapnyaKerusakan vs Pemulihan Lingkungan