Perlindungan hewan dalam RUU KUHP masih mengacu pada semangat hukum kolonial yang sudah tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Perlindungan hewan yang dilindungi oleh hukum belum dijalankan maksimal. Perburuan hewan yang dilindungi menggiurkan banyak orang sehingga terus terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi dari kejahatan satwa liar kurang lebih mencapai Rp13 triliiun pertahun. Di tahun 2018, kejahatan satwa liar termasuk menduduki peringkat ketiga sebagai kejahatan yang kerap kali terjadi di Indoensia, setelah kejahatan narkotika dan perdagangan orang.

Pada umumnya, peningkatan kejahatan satwa liar, baik berburu satwa maupun perdagangan satwa, diakibatkan karena nilai ekonomis yang tinggi serta kesadaran masyarakat yang rendah tentang peran fauna dalam ekosistem.

Sementara dari aspek regulasi, UU  No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dinilai tidak lengkap sehingga menyisahkan banyak kekosongan hukum dan tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, saat menjadi pembicara dalam diskusi Pengarusutamaan Perlindungan Satwa Liar & Revisi UU Hukum Pidana, Rabu (30/5), di Jakarta.

Menurut Taufiqulhadi, “ketidaklengkapan norma hukum yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1990 adalah karena ketidaksesuaian bobot pemidanaan dengan dampak dari kejahatan yang ditimbulkan”.

Baca SelengkapnyaUpaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal