Masuknya sejumlah pasal di UU Tipikor ke RUU KUHP dapat mengancam pemberantasan korupsi. Selain sanksi di RUU KUHP lebih ringan, UU Tipikor juga berpotensi ditinggalkan.
Jakarta, Kompas Masuknya sejumlah pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi sebuah kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Langkah itu bahkan mengancam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ada empat pasal di UU No 31/1999 yang diperbarui dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masuk ke RUU KUHP. Keempat pasal itu adalah Pasal 2, 3, 5, dan 11. Pasal-pasal itu mengatur tentang bentuk korupsi berikut sanksinya, yaitu maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.
Pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Achyar Salmi, Sabtu (2/6/2018), saat dihubungi dari Jakarta, menilai, masuknya pasal di UU Tipikor ke RUU KUHP itu sebagai kemunduran. Sejak tahun 1957 ketentuan tentang pidana korupsi selalu diatur tersendiri di luar KUHP.
Tahun 1957, misalnya, ada peraturan penguasa perang pusat yang mengatur soal pidana korupsi. Kemudian, tahun 1960 keluar UU No 24/1960 yang direvisi menjadi UU No 3/1971. Selanjutnya, pasca reformasi, ada Tap MPR yang dikeluarkan tahun 1998 dan UU No 31/1999 yang lalu direvisi jadi UU No 20/2001.
Pengaturan di luar KUHP ini dilakukan karena korupsi merupakan tindak pidana khusus (tipidsus) sehingga perlu penanganan khusus. Sebagai contoh, di UU Tipikor, koruptor bisa dijerat dengan dua hukuman pokok, misal penjara dan denda. Adapun di KUHP, prinsip pidana umum yang berlaku adalah dua hukuman pokok tak bisa diakumulasikan. Contoh lain, ancaman pidana di UU Tipikor yang selalu lebih berat daripada di KUHP. ”Aturan khusus itu dibuat untuk menciptakan efek jera pada koruptor,” katanya.
