ICEL

ICEL

RUU KUHP

Diusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 WIB memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan kepada DPR agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Presiden meminta agar pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan DPR pada periode ini. Langkah Presiden diapresiasi. Selanjutnya, Presiden disarankan untuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana.

“Atas sikap Presiden Jokowi tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini. Langkah ini, menurut kami, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draf RUU KUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki,” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, di Jakarta, Minggu (22/9).

Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana ini lanjut Anggara, melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil.

Keberadaan komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. ”Dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaDiusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

[Siaran Pers Bersama-Hari Demokrasi Internasional] Peringatan Untuk Seluruh Rakyat: Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!

Tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), yang merupakan momentum tahunan bagi warga dunia untuk saling meninjau ulang keadaan demokrasi di negara masing-masing. Salah satu tolak ukur dalam peninjauan ulang ini adalah kondisi kebebasan dan partisipasi masyarakat sipil di masing-masing negara.

Naasnya, kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan kualitas yang dikuatkan dalam laporan Freedom in The World 2019 yang diterbitkan oleh Freedom House, yang menunjukkan skor kondisi jaminan hak politik dan kebebasan sipil Indonesia terus mengalami penurunan dan kebebasan sipil hanya terjadi disebagian sektor.

Hal serupa juga muncul dalam laporan Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit tahun 2018. Dalam laporannya menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia adalah demokrasi cacat, ditandai dengan penurunan skor pada partisipasi politik, proses elektoral dan pluralisme politik, kebebasan sipil, rendahnya budaya politik, dan ketidakberfungsian pemerintah.

Ada empat aspek penting untuk menilai secara segmentif kondisi demokrasi di Indonesia, antara lain: kebebasan sipil, partisipasi sipil, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam aspek kebebasan sipil, Indonesia mengalami penurunan, yang bahkan akan semakin menurun jika RUU KUHP tetap disahkan dalam waktu dekat. Dikarenakan dalam RUU KUHP sendiri masih terdapat banyak delik-delik pidana yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta menutup rapat ruang serta daya kritis publik dalam mengawal demokrasi.

Untuk aspek perlindungan HAM, tidak adanya keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara terbuka. Berdasarkan hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM, hingga saat ini ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menggantung di Kejaksaan Agung. Dengan tidak selesainya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, menjadikan pemerintah Indonesia tidak akuntabel dan sangat permisif terhadap pelanggaran HAM yang terjadi saat ini seperti masih adanya penyiksaan, extra judicial killing atau eksekusi di luar putusan pengadilan, kriminalisasi terhadap pembela HAM, pembubaran paksa organisasi tanpa melalui proses peradilan, ancaman pidana bagi orang yang mengekspresikan pikiran serta pilihan politiknya yang dilakukan secara damai, pembungkaman kebebasan akademik di kampus, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama-Hari Demokrasi Internasional] Peringatan Untuk Seluruh Rakyat: Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!

Pemberantasan Korupsi dalam Ancaman

Diskusi membahas dampak yang akan timbul akibat pengesahan Rancangan KUHP diadakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP di kantor ICW Jakarta, Minggu (3/6/2018). Hadir dalam diskusi tersebut, antara lain, Putri Kanesia dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras (kiri) dan Marsya MH dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL (kanan).

Masuknya sejumlah pasal di UU Tipikor ke RUU KUHP dapat mengancam pemberantasan korupsi. Selain sanksi di RUU KUHP lebih ringan, UU Tipikor juga berpotensi ditinggalkan.

Jakarta, Kompas Masuknya sejumlah pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi sebuah kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Langkah itu bahkan mengancam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada empat pasal di UU No 31/1999 yang diperbarui dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masuk ke RUU KUHP. Keempat pasal itu adalah Pasal 2, 3, 5, dan 11. Pasal-pasal itu mengatur tentang bentuk korupsi berikut sanksinya, yaitu maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.

Pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Achyar Salmi, Sabtu (2/6/2018), saat dihubungi dari Jakarta, menilai, masuknya pasal di UU Tipikor ke RUU KUHP itu sebagai kemunduran. Sejak tahun 1957 ketentuan tentang pidana korupsi selalu diatur tersendiri di luar KUHP.

Tahun 1957, misalnya, ada peraturan penguasa perang pusat yang mengatur soal pidana korupsi. Kemudian, tahun 1960 keluar UU No 24/1960 yang direvisi menjadi UU No 3/1971. Selanjutnya, pasca reformasi, ada Tap MPR yang dikeluarkan tahun 1998 dan UU No 31/1999 yang lalu direvisi jadi UU No 20/2001.

Pengaturan di luar KUHP ini dilakukan karena korupsi merupakan tindak pidana khusus (tipidsus) sehingga perlu penanganan khusus. Sebagai contoh, di UU Tipikor, koruptor bisa dijerat dengan dua hukuman pokok, misal penjara dan denda. Adapun di KUHP, prinsip pidana umum yang berlaku adalah dua hukuman pokok tak bisa diakumulasikan. Contoh lain, ancaman pidana di UU Tipikor yang selalu lebih berat daripada di KUHP. ”Aturan khusus itu dibuat untuk menciptakan efek jera pada koruptor,” katanya.

Baca SelengkapnyaPemberantasan Korupsi dalam Ancaman

Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal

Penyu, salah satu hewan yang dilindungi, dalam penangkaran. Foto: MYS

Perlindungan hewan dalam RUU KUHP masih mengacu pada semangat hukum kolonial yang sudah tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Perlindungan hewan yang dilindungi oleh hukum belum dijalankan maksimal. Perburuan hewan yang dilindungi menggiurkan banyak orang sehingga terus terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi dari kejahatan satwa liar kurang lebih mencapai Rp13 triliiun pertahun. Di tahun 2018, kejahatan satwa liar termasuk menduduki peringkat ketiga sebagai kejahatan yang kerap kali terjadi di Indoensia, setelah kejahatan narkotika dan perdagangan orang.

Pada umumnya, peningkatan kejahatan satwa liar, baik berburu satwa maupun perdagangan satwa, diakibatkan karena nilai ekonomis yang tinggi serta kesadaran masyarakat yang rendah tentang peran fauna dalam ekosistem.

Sementara dari aspek regulasi, UU  No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dinilai tidak lengkap sehingga menyisahkan banyak kekosongan hukum dan tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, saat menjadi pembicara dalam diskusi Pengarusutamaan Perlindungan Satwa Liar & Revisi UU Hukum Pidana, Rabu (30/5), di Jakarta.

Menurut Taufiqulhadi, “ketidaklengkapan norma hukum yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1990 adalah karena ketidaksesuaian bobot pemidanaan dengan dampak dari kejahatan yang ditimbulkan”.

Baca SelengkapnyaUpaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal