ICEL

ICEL

Butuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Mereka menilai RUU ini tidak diperlukan karena justru berpotensi menimbulkan kontraproduktif dengan upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta pemenuhan hak asasi manusia yang sedang dilakukan pemerintah.

Dalam Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup “Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan”, sejumlah 12 organisasi masyarakat menyatakan RUU Perkelapasawitan kontraproduktif dengan UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Perkebunan. Dalam RUU itu ada sejumlah pelemahan hukum pidana bagi pelanggaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Andi Muttaqien, perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga menunjukkan RUU Perkelapasawitan masih mencantumkan pasal sumir yang berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat. Pasal itu antara lain pelarangan pembukaan/pengolahan lahan yang mengganggu kepentingan umum.

Baca SelengkapnyaButuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru