ICEL

ICEL

Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Sawit Watch menyelenggarakan Lokakarya Nasional “Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” pada tanggal 13-14 Agustus 2018 bertempat di Gedung YTKI, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi ke pemerintah untuk kebijakan perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan rekomendasi untuk reforma agraria terutama di sektor perkebunan sawit.

 

Acara dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan 3 sesi pemaparan dengan tema yang berbeda. Pertama, Reforma Agraria di Perkebunan Sawit. Kedua, Urgensi RUU Perkelapasawitan. Ketiga, Arah Kebijakan Penundaan Izin Baru dan Evlauasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan sesi keempat yang diadakan pada hari kedua adalah diskusi panel membahas tema yang telah dipaparkan pada hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi pleno serta penyampaian hasil lokakarya.

 

Sesi 1

Fokus pembahasan pada sesi ini adalah reforma agraria dan komoditas sawit. Sesi pertama ini dibuka oleh Prof. Mochammad Maksum Machfoedz selaku Rektor UNUSIA Jakarta dan Waketum PBNU. Beliau menggarisbawahi adanya kajian yang menyebutkan terdapat 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 yang berdampak pada 86.475 KK dan total luas lahan 1.265.027,39 ha. Pada tahun 2017, kuantitas konflik meningkat hingga 50% dengan mayoritas berada di perkebunan sawit. Prof. Maksum juga menguraikan adanya pembangunan sebagai state building dan akumulasi kapital yang mengakibatkan perubahan demografis hingga menimbulkan prevalensi kekerasan kolektif. Pada akhirnya karakter ekonomi Indonesia memang butuh penyelesaian struktural karena adanya ketimpangan distribusi.

 

Menurut paparan dari Donie selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, pada dasarnya reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan disertai dengan penataan akses (access reform). Apabila digambarkan sebagai rumus maka reforma agraria = penataan aset + penataan akses, di mana penataan aset dilakukan oleh Kementeria ATR/BPN dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses dilakukan oleh K/L dan Pemda terkait melalui pendidikan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, akses permodalan, maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Baca SelengkapnyaMenuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Butuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Mereka menilai RUU ini tidak diperlukan karena justru berpotensi menimbulkan kontraproduktif dengan upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta pemenuhan hak asasi manusia yang sedang dilakukan pemerintah.

Dalam Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup “Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan”, sejumlah 12 organisasi masyarakat menyatakan RUU Perkelapasawitan kontraproduktif dengan UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Perkebunan. Dalam RUU itu ada sejumlah pelemahan hukum pidana bagi pelanggaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Andi Muttaqien, perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga menunjukkan RUU Perkelapasawitan masih mencantumkan pasal sumir yang berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat. Pasal itu antara lain pelarangan pembukaan/pengolahan lahan yang mengganggu kepentingan umum.

Baca SelengkapnyaButuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru