ICEL

ICEL

Substansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah memiliki tujuan untuk menyasar tiga permasalahan utama yang tertera pada bagian menimbang naskah RUU, yaitu mengatasi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; tumpang tindih peraturan perundang-undangan; serta konflik dan sengketa pertanahan. Namun sangat disayangkan, substansi RUU Pertanahan pada naskah per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab tiga persoalan utama tersebut.

RUU pertanahan saat ini belum dapat menjawab permasalahan ketimpangan struktural penguasaan tanah. RUU ini mengatur mengenai pembatasan penguasaan atas tanah, namun juga membuka peluang penyimpangan terhadap pembatasan ini.[1] RUU ini sama sekali tidak mengatur mengenai perombakan penguasaan tanah dan redistribusi kelebihan penguasaan atas tanah. Malahan, RUU ini berpotensi memberikan pemutihan bagi pelanggaran penguasaan fisik atas tanah yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) atau penguasaan atas tanah yang belum memiliki HGU.[2]

RUU ini juga nampaknya hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring yang dahulu digunakan Belanda untuk merampas tanah dari masyarakat, dengan mengatur bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan hak atas tanahnya maka otomatis menjadi tanah negara. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat adat yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap wilayah adatnya.

Baca SelengkapnyaSubstansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!

[Siaran Pers Bersama] TOLAK RUU PERTANAHAN: 13 BAHAYA RUU PERTANAHAN JIKA DISAHKAN

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain menjawab persoalan konflik Agraria, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur pengelolaan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan. Namun sayangnya, draft terakhir RUU Pertanahan per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab ekspektasi masyarakat dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, masih terdapat banyak permasalahan substansi dalam RUU Pertanahan ini yang dapat kontra-produktif dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik.

Oleh karenanya, kami MENOLAK PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RUU PERTANAHAN dengan alasan-alasan antara lain:

  1. Pembahasan RUU Pertanahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sipil. Pembahasan RUU ini telah berlangsung lama, namun tidak banyak organisasi masyarakat yang dilibatkan secara memadai. Upaya organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum justru tidak diberikan. Selain itu, mengingat RUU ini banyak kaitannya dengan isu sektor lain seperti Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Ekonomi, Transparansi dsb semestinya DPR RI dan pemerintah melakukan proses konsultasi publik secara luas.
  2. RUU Pertanahan tidak merespon ketimpangan struktural penguasaan tanah. Selain tidak ada pengaturan atas perombakan penguasaan tanah yang selama ini telah terjadi. RUU ini juga memperluas peluang monopoli dengan tidak diberlakukannya pembatasan penguasaan tanah. RUU Pertanahan juga hendak menegaskan kembali domein verklaring melalui Status Tanah Negara, yang dahulu digunakan Pemerintah Kolonial untuk merampas tanah-tanah masyarakat.
  3. RUU Pertanahan memicu terjadinya korporatisasi dan komodifikasi tanah. Pengaturan hak pengelolaan telah memberikan kewenangan yang sangat luas dan kuat bagi pihak-pihak tertentu (Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/D, Bank Tanah) untuk tidak sekedar menguasai tanah dalam arti mengatur, namun juga mempekerjasamakan dengan pihak ketiga/sektor privat. Keberadaan Bank Tanah sebaiknya diantisipasi agar lembaga ini tidak menjadi alat untuk komodifikasi dan pasar tanah. Apalagi jika Bank Tanah ini diberikan kewenangan seperti hal nya pemerintah dalam dalam perencanaan, perolehan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah, serta pengelolaan keuangan dan aset lainnya, yang ditambahkan dengan fungsi mencari keuntungan. Oleh karena itu, Bank Tanah akan meningkatkan angka konflik agraria.
  4. RUU Pertanahan belum belum memperhatikan perlindungan ekosistem. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki fungsi tertentu. Pengelolaan tanah yang hanya memandang tanah sebagai sebidang lahan yang dapat menjadi komoditas akan mengakibatkan tidak selarasnya kebijakan pertanahan dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. RUU tanah belum berbicara mengenai inventarisasi tanah berdasarkan kondisi atau fungsi tanah yang akan berpengaruh pada pengelolaannya. Contohnya, tanah bergambut yang pemanfaatannya terbatas oleh fungsi lindungnya.
  5. RUU Pertanahan berpotensi menyebabkan terjadinya perampasan hak atas tanah atas nama perubahan tata ruang dan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan alasan yang sering digunakan untuk merampas hak atas tanah masyarakat. RUU Pertanahan ini juga tidak memberikan kriteria jelas mengenai apa itu kepentingan umum. RUU ini malah memberikan peluang dalam keadaan memaksa dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah jika tanah masyarakat tidak sesuai dengan tata ruang. Sekali lagi, keadaan memaksa ini pun tidak mempunyai kriteria yang jelas.

    Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] TOLAK RUU PERTANAHAN: 13 BAHAYA RUU PERTANAHAN JIKA DISAHKAN