ICEL

ICEL

Masih Sedikit Pemda yang Larang Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Konferensi pers dukung pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, Senin (29/4/2019) di Jakarta. Dalam acara tersebut diungkapkan aturan pelarangan sampah sekali pakai sebagi implementasi nyata dari undang-undang terkait pengelolaan sampah. (Foto: KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO)

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah kota di Indonesia mulai mengimplementasikan secara nyata terkait pengelolaan sampah melalui pelarangan plastik sekali pakai. Aturan tersebut dilakukan untuk menekan jumlah sampah plastik yang sulit diurai dan tidak dapat didaur ulang. Namun masih sedikit pemerintah daerah di Indonesia yang melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Beberapa pemerintah daerah seperti Kota Bogor (Jawa Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Provinsi Bali mulai tegas melarang penggunaan plastik sekali pakai. Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengatakan, masyarakat mendukung aturan tersebut karena mereka sadar bahwa plastik sekali pakai (PSP) mencemari lingkungan, contohnya di Bali.

“Banyak bukti pencemaran lingkungan tersebut seperti adanya paus yang terdampar dan isi perutnya banyak terdapat sampah plastik,” ujar Tiza dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/4/2019). Melalui kesadaran tersebut, masyarakat pun mulai membawa kantong sendiri saat berbelanja.

Adapun sampah plastik yang banyak ditemukan mencemari laut, antara lain kantong plastik, Styrofoam, puntung rokok, sedotan plastik, dan bungkus makanan ringan yang memiliki dua lapisan yang berbeda. Sampah-sampah tersebut sulit didaur ulang dan para pengusaha daur ulang tidak mau menerima sampah tersebut karena memiliki nilai ekonomi yang rendah. Akibatnya, sampah tersebut dibuang sembarangan sehingga mencemari lingkungan.

Baca SelengkapnyaMasih Sedikit Pemda yang Larang Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau bersama ratusan siswa dan warga Pantai Payung, Kecamatan Nongsa, Batam, Sabtu (21/10), melakukan aksi bersih pantai sebagai rangkaian dari gerakan bersih pantai dan laut (GBPL). ( Foto: Ist , beritasatu.com )

 

Jakarta, Beritasatu.com – Di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur tentang sampah impor yaitu UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan Kemendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tersebut sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah, namun implementasinya masih terus diawasi. “Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan,” kata dia, pekan lalu.

Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur.
Di daerah ini, ditemukan beberapa bentuk sampah, seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.

Pemerintah seyogyanya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut, sampai mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi. Impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Baca SelengkapnyaMeski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Jelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Sebagai bagian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU telah merancang jadwal debat antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya debat akan digelar 5 kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat Pilpres 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan yang akan ditempuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya tak lepas dari capaian pemerintah periode sebelumnya. ICEL mencatat sedikitnya ada 3 isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan Capres-Cawapres.

Pertama, tata kelola hutan dan lahan. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. ICEL mencatat belum ada upaya yang berdampak nyata pada pemulihan lingkungan. Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dinilai belum banyak mengulas bagaimana merencanakan pemulihan dan strategi eksekusi gugatan triliunan yang dimenangkan pemerintah.

Menurut ICEL, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kedua pasangan Capres-Cawapres masih berfokus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, Inpres No.11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan peran itu dijalankan lintas kementerian dan lembaga.

Baca SelengkapnyaJelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Sayangi Laut, Penanganan Sampah Harus dari Hulu

Kematian paus sperma di Wakatobi beberapa hari yang lalu menunjukan bahwa Indonesia darurat sampah plastik. Hal ini dikarenakan ditemukannya 5,9 kg sampah didalam perut paus sperma, ketika perut paus ini dibelah oleh warga di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Januari 2016, kejadian yang sama juga pernah terjadi. Sebanyak 13 paus sperma mati di bibir pantai Jerman, didalam perut paus tersebut ditemukan gumpalan-gumpalan plastik yang mengisyaratkan bahwa dunia saat ini memiliki problem yang sama dalam pengelolaan sampah plastik.

Kematian paus sperma merupakan salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh adanya sampah plastik di lautan. Dikutip dari laman beberapa media lokal, ada sekitar 260 spesies laut yang terdampak dari adanya sampah di laut, survei yang telah dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar[1] juga menyatakan bahwa 28 persen ikan yang ada di pasar ikan mengkonsumsi plastik. Hal ini tidak menutup kemungkinan biota laut lainnya akan tidak sengaja memakan sampah plastik juga, karena mengganggap plastik tersebut merupakan makanan mereka. Penutupan permukaan laut oleh sampah plastik dapat membahayakan biota laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi jutaan penduduk yang hidup dekat pesisir ini. Padahal, terumbu karang membutuhkan cahaya matahari agar dapat bertahan hidup.

Selain itu keberadaan partikel plastik kecil (microplastics) juga menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan pangan yang berasal dari laut. Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Reza Cordova saat dikutip dari laman berita Mongabay menyatakan bahwa, microplastics yang ada di dalam air laut Indonesia diperkirakan berkisar 30 hingga 960 partikel/liter.

Baca SelengkapnyaSayangi Laut, Penanganan Sampah Harus dari Hulu