ICEL

ICEL

Pembentuk UU Dinilai ‘Setengah Hati’ Perjuangkan RUU Konservasi SDA

Rancangan undang-undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sepertinya mandeg pembahasannya. RUU yang bakal menggantikan UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAHE ini seolah kandas sejak pemerintah menilai RUU ini masih banyak kekurangan perumusannya karena tak sejalan dengan filosofi universal tentang konservasi dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Padahal, RUU Konservasi SDA yang merupakan usul inisatif DPR ini sudah memasuki tahun ketiga dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas sejak 2017 sampai dengan 2019. Karena itu, DPR dinilai kalangan pegiat konservasi lingkungan hidup dan hayati “setengah hati” memperjuangkan RUU Konservasi SDA ini.

“Anggota legislatif (DPR) masih ‘setengah hati’ memperjuangan RUU KSDAHE. Hingga hari ini pembahasannya mandeg di tengah jalan. Padahal, urgensi payung hukum konservasi SDA tersebut sangat tinggi,” ujar Peneliti Yayasan Madani Berkelanjutan, Trias Fetra dalam sebuat diskusi bertajuk “Kajian Rekam Jejak Anggota DPR dalam Proses Legislasi RUU Terkait Isu Lingkungan” di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Menurut Trias, payung hukum konservasi yang mengacu pada UU 5/1990 dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian seiring perkembangan teknologi yang sangat cepat. Akibatnya, modus-modus kejahatan terhadap hewan langka atau satwa liar tak mampu dijangkau tanpa adanya sanksi yang tegas/keras terhadap pelakunya. Karena, itu, UU 5/1990 harus segera direvisi.

Baca SelengkapnyaPembentuk UU Dinilai ‘Setengah Hati’ Perjuangkan RUU Konservasi SDA

Rugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal

TERANCAM: Seorang penjaga hutan tengah berpatroli di kawasan Balimbing, Aceh, kemarin (21/1). Dikhawatirkan ancaman dari ekspansi agresif perkebunan kelapa sawit dan pulp dan kertas akan menggerus lahan tersebut. Terlebih, hutan ini merupakan rumah bagi orangutan Sumatera yang terancam punah serta gajah, beruang, dan ular, termasuk raja kobra. (FOTO: Chaideer Mahyuddin/AFP/ Tangerangekspres)

 

JAKARTA – Maraknya tindak pidana perdagangan, perburuan satwa liar dan semakin canggih. Untuk memberantas kejahatan tersebut, diperlukan strategi pemerintah, khususnya para jaksa, yang nantinya sebagai ujung tombak menuntut pelaku kejahatan di persidangan.

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 9 triliun pertahun, sementara itu kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai Rp 598 triliun-Rp 77,9 triliun atau setara US $ 60,7 miliar- US $ 81,4 miliar selama tahun 2003-2015. Pemburuan dan perdangan ilegal satwa liar tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak secara ekologis yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal terhadap spesies-spisies tertentu.

“Hal ini sangat menganggu ekositem, penyebaran penyakit, hilangnya kearifan lokal, serta beban lokal serta beban moral dan reputasi bagi negara di mata dunia internasional. Oleh karena itu dalam menangani perkara seperti ini membutuhkan jaksa-jaksa yang handal dalam penanganan perkaranya,” Kata Untung seperti dilansir Fajar Indonesia Network di Jakarta, Senin (21/1).

Baca SelengkapnyaRugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal