Satwa – ICEL

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Sumber foto: Facebook Topan Wamustofa Hamzah/Walhi Kalimantan Timur

Sabtu 31 Maret 2018, langit dan air di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, berwarna hitam. Langit hitam karena kapal terbakar, di laut terjadi tumpahan minyak mentah. Saat itu, diduga tumpahan karena kegiatan salah satu perusahaan eksploitasi minyak—belakangan terungkap, kalau tumpahan minyak karena pipa bawah laut PT Pertamina, terputus. Minyak mentah pun tumpah mengotori laut.

Sangat disayangkan, informasi resmi mengenai kronologis peristiwa ini -termasuk siapa pihak bertanggungjawab- tidak disampaikan segera kepada publik.

Malah, terlebih dahulu beredar informasi tak resmi mengenai dampak tumpahan minyak yang menguraikan ada korban jiwa, kerugian lingkungan dan kerugian masyarakat.

Kalau mengacu Pasal 53, ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU 32/2009”), pemberian informasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah dalam upaya penanggulangan.

Selain penyampaian informasi resmi cepat dan tepat, setidaknya ada tiga langkah lain perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini. Pertama, memastikan pihak bertanggungjawab melakukan penanggulangan atau jika belum dapat ditentukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan penanggulangan.

Kedua, memastikan pihak yang bertanggungjawab untuk pemulihan lingkungan. Ketiga, upaya penegakan hukum yang bersifat melengkapi kedua poin sebelumnya. Kedua langkah pertama merupakan prioritas pertama, sedangkan langkah terakhir sebagai prioritas kedua.

Baca SelengkapnyaOpini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan