ICEL

ICEL

Penanganan Harus Terbuka

JAKARTA,KOMPAS ­– Kebakaran hutan dan lahan 2015 menyita energi, keuangan, serta menimbulkan korban jiwa dan penyakit. Untuk itu, warga butuh informasi penanganan kejadian itu agar bisa mendukung pengendalian kebakaran lahan dengan tepat.

Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan keamanan harus memberikan laporannya.

Namun, laporan ini belum dibuka bagi publik karena isi dokumen itu sebagai informasi dikecualikan karena rahasia negara. Citra Hartati sebagai warga negara mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat terkait hal ini.

Dalam siding ke-6 KIP dengan agenda pemeriksaan bukti pemohon, Selasa (17/4/2018), termohon dan perwakilan Kemenko Polhukam tak hadir. Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner KIP Hendra J Kede.

Citra Hartati diwakili tiga kuasa hukumnya, Isna Fatimah, Marsya M Handayani, dan Adrianus Eryan, membacakan pembuktian tertulis dan menyerahkan lebih dari 20 dokumen ke majelis KIP. Salah satunya, putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengabulkan gugatan Arie Rompas dan kawan-kawan kepada Presiden terkait karhutla, 22 Maret 2017. Jadi, tergugat dinyatakan melawan hukum karena tak melaksanakan kewajiban penanggulangan karhutla.

Menurut Hendra Kede, pada Jumat nanti, majelis memeriksa dokumen setempat di Kantor Kemenko Polhukam secara tertutup bagi public dan pemohon karena klasifikasi dokumen informasi yang dikecualikan.

 

Sumber :https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180418/281801399553379