ICEL

ICEL

Strict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

Foto : NEE

 

Konsep strict liability atau ‘tanggung jawab mutlak’ harus diwaspadai pelaku usaha berkaitan aspek lingkungan. Korporasi dapat dihukum mengganti rugi hingga ratusan miliar cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tak perlu ada unsur kesalahan.

Pertama kalinya strict liability dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998-red.). Lalu, UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal strict liability.

Akan tetapi, baru pada tahun 2003 ada putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan strict liability untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.

Baca SelengkapnyaStrict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

HAM, Keadilan, dan Kemitraan

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni dibayangi sebuah keprihatinan yang mendalam. Dua asosiasi utama pelaku usaha industri kehutanan mengajukan uji materi terkait undang-undang yang bertujuan melindungi lingkungan, khususnya hutan. Pengajuan uji materi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

Awal pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengajukan uji materi terkait isu tanggung jawab mutlak (strict liability). Uji materi diajukan pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dan terkait kearifan lokal. Pasal lain yang diajukan adalah Pasal 88 dan Pasal 99 UU No 32/2009 dan Pasal 49 UU No 41/1999 yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak.

Gugatan tersebut melahirkan pertanyaan tentang makna kemitraan “negara-swasta”, bagian dari konsep kemitraan negara dan masyarakat. Di dunia global, kemitraan pemerintah-masyarakat (baca: swasta) dipandang sebagai solusi manjur untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan akhir pembangunan (baca: kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat).

Baca SelengkapnyaHAM, Keadilan, dan Kemitraan