Pasca dilaksanakannya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2014-2018, telah dilakukan pencabutan dan pengakhiran 4.678 IUP. Saat ini terdapat, 5.670 IUP yang telah diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimana 5.131 IUP diantaranya telah berstatus Clean and Clear(CnC) (Kementerian ESDM, Desember 2018).
Banyaknya izin tambang yang dikeluarkan telah menimbulkan sejumlah persoalan. Diantaranya adalah minimnya kepatuhan perusahaan dalam menempatkan dana jaminan dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Data Kementerian ESDM menyebutkan sebanyak 40% dari pemilik IUP belum menempatkan jaminan reklamasi (jamrek) dan 86% dari pemilik IUP belum menempatkan jaminan pascatambang (Kementerian ESDM, Juni 2018). Ditemukan juga tidak sinkronnya data laporan dan perhitungan kebutuhan dananya, hingga proses pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan.
Salah satu penyebab masalah dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang adalah belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Karenanya,PWYP Indonesia menyelenggarakan FGD mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, (24/1) lalu, untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum.
Tiyas Nur Cahyani, Kasi Perlindungan Lingkungan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM, menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Misalnya, diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomo 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik yang diikuti dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Juga memberikan early warning terhadap perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan rencana reklamasi dan/atau pascatambang; menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan paskatambang; dan menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau paskatambang.
