ICEL

ICEL

Peta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Foto : ModADA, kolam endapan tailing Freeport yang saat ini sudah lebih tinggi dari Kota Mimika. (Sumber Foto: Yoga Pribadi; Mongabay)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai, masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia (Freeport), begitu kompleks. Limbah tailing ke sungai begitu besar dan sudah berlangsung puluhan tahun, sejak 1974 sampai 2018. Untuk pembenahan, Freeport pun harus membuat peta jalan pengelolaan tailing dan kajian lingkungan.

Ilyas Asaad, Inspektur Jenderal KLHK, mengatakan dari hasil audit BPK 2017, KLHK menerjunkan direktorat terkait untuk menginventarisasi masalah di lapangan. Upaya perbaikan ini, katanya, mulai saat informasi audit BPK ini.

”Ditemukan 48 masalah, KLHK lalu menerbitkan sanksi administratif paksaan pemerintah,” katanya, juga Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia.

Keempat puluh delapan pelanggaran ini, 31 temuan masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), izin lingkungan. Lalu, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima pelanggaran pencemaran udara, dan tujuh pelanggaran pengelolaan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3).

Dalam sanksi itu, KLHK meminta Freeport memperbaiki amdal mereka sejak 1997, melalui dokumen kajian lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Divestasi Freeport Agar Dorong Pemulihan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS – Divestasi PT Freeport Indonesia agar bisa membawa perbaikan bagi pemulihan lingkungan di wilayah pertambangannya di Mimika, Papua. Permasalahan utama saat ini adalah jumlah tailing atau lumpur sisa tambang yang sangat besar dan berkorelasi dengan dampak penempatannya bagi sungai yang dilintasi dan pesisir.

Hal itu untuk membuktikan sanksi administratif maupun peninjauan ulang operasional Freeport yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata untuk kelancaran negosiasi divestasi. Upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan pun agar dilakukan terbuka dan perkembangannya bisa diikuti publik.

“Bila pemerintah setelah mendapatkan porsi 51 persen itu menurunkan standar (kualitas lingkungan), berarti rentetan pemberian sanksi adalah bagian strategi mengakuisisi 51 persen itu,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Rabu (9/1/2019) di Jakarta.

Di sela-sela Catatan Awal Tahun 2019 ICEL itu, ia mengharapkan agar proses divestasi tak hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi. Tak kalah penting, divestasi juga membawa perlindungan lingkungan bagi Papua beserta isu-isu sosial terkait.

Baca SelengkapnyaDivestasi Freeport Agar Dorong Pemulihan Lingkungan