Jakarta, 11 Agustus 2019. Sebagai respons dari keputusan panel di tahun 2016, Panel Antar Pemerintah terhadap Perubahan Iklim atau biasa dikenal sebagai Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menerbitkan laporan khusus kedua bertajuk Perubahan Iklim dan Lahan (8/8/19). Laporan ini menunjukan bahwa penggunaan lahan oleh manusia menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca global. Lahan merupakan penyedia kebutuhan dasar kehidupan manusia termasuk untuk pangan, air dan jasa ekosistem lainnya. Kegiatan agrikultur, kehutanan dan lainnya yang selama ini menunjang kehidupan manusia bertanggung jawab sekitar 13% karbon dioksida (CO2), 44% metana (CH4), dan 82% nitrat oksida (N2O) emisi dari kegiatan manusia secara global selama 2007-2016, atau sekitar 23% – nya dari total emisi gas rumah kaca antropogenik.
Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkait lahan juga dapat mengatasi penurunan dan degradasi serta meningkatkan keamanan pangan. Konservasi ekosistem tinggi karbon seperti gambut, lahan basah dan mangrove masih menjadi upaya prioritas karena berdampak cepat. Namun, hal ini juga perlu ditambah dengan respon yang menyediakan berbagai jasa dan fungsi ekosistem, seperti pemulihan ekosistem tinggi karbon, reklamasi lahan dan reforestasi, meskipun dampaknya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, ada juga pilihan respon yang tidak memerlukan kompetisi lahan dan berpotensi mendapatkan manfaat bersama baik bagi pembangunan berkelanjutan maupun mengatasi masalah sosio-ekonomi, seperti manajemen lahan pertanian, peningkatan produksi pangan, pengurangan sampah pangan dan pola makan. Tentunya respon-respon berbasis lahan dalam adaptasi dan mitigasi sangat bergantung pada konteks, termasuk kapasistas adaptasi dari suatu komunitas atau wilayah. Indonesia sebagai negara pihak dalam Paris Agreement telah mengajukan komitmennya terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam National Determined Contribution (NDC) kepada sekretariat United Nation Framework on Climate Change (UNFCCC) pada 6 September 2016.
Marsya Mutmainah, Peneliti Divisi Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan: “NDC Indonesia dapat dikatakan cukup ambisius sebagai negara berkembang. Sayangnya dalam implementasinya masih sangat kurang dukungan dari instansi sektoral terkait. Seharusnya NDC dipandang sebagai panduan pembangunan oleh instansi sektoral terkait, bukan hanya sebatas kebanggaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) saja sebagai national focal point. Tak hanya itu, pada tahun 2017 Indonesia juga telah berencana mempersiapkan pembangunan rendah karbon yang dipimpin oleh Bappenas. Ambisi Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mengembangkan pembangunan rendah karbon mendapat pujian di kancah internasional, khususnya pada pertemuan para pihak ke-24 (COP 24). Sayang sekali, hingga sekarang rencana itu tak pernah terdengar perkembangannya karena disinyalir persoalan ego-sektoral. Padahal rencana pembangunan rendah karbon berpeluang untuk memasukkan berbagai kebijakan pembangunan baik yang terkait langsung dengan lahan maupun yang bersifat non kompetisi lahan seperti diversifikasi energi, pengurangan sampah pangan, dan penataan manajemen pertanian imbuhnya.
Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan bahwa Laporan IPCC ini mengingatkan kita semua bahwa berbagai upaya untuk merespon perubahan iklim terkait dengan penggunaan lahan menjadi sangat krusial untuk segera dievaluasi. Perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang selama ini dilakukan oleh Indonesia memang seolah kaya akan inisiatif, mulai dari moratorium hutan alam primer dan lahan gambut, restorasi gambut pasca kebakaran hebat 2015, penyelesaian persoalan tanah di kawasan hutan, perhutanan sosial dan penyelesaian konflik, hingga moratorium dan evaluasi izin sawit. Namun jika kita refleksikan lebih dalam lagi, sebetulnya berbagai kebijakan tersebut belum memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Seperti permainan puzzle, gambaran besar soal ukuran keberhasilan tata kelola hutan dan lahan seperti apa yang akan kita capai belum ada kesepakatan yang jelas. Sebagai contoh, dalam kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut yang kabarnya ditandatangani oleh Presiden Jokowi, masih saja memberikan banyak pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai rencana pembangunan sebagaimana dikecualikan tersebut belumlah terkonsolidasi dengan baik misalnya, kegiatan proyek strategis nasional maupun obyek vital kenapa tidak dari awal saja lokasi tersebut dikeluarkan dari areal moratorium. Dalam moratorium izin sawit, hingga saat ini publik belum memiliki kejelasan mekanisme evaluasi perizinan seperti apa yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Jokowi harus segera mengevaluasi dan mengonsolidasikan berbagai inisiatif tersebut. Jika tidak justru berpeluang menimbulkan kontraproduktif, seperti munculnya RUU Pertanahan maupun RUU Perkelapasawitan yang tengah dikritik oleh banyak pihak. Di sisi lain RUU yang justru fundamen untuk segera disahkan justru tidak tergarap dengan baik seperti, RUU Masayarakat Hukum Adat, RUU Sumber Daya Air dan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Dengan demikian, laporan khusus IPCC tentang perubahan iklim dan lahan ini memperkuat fakta bahwa kegiatan manusia di lahan merupakan penyumbang emisi terbesar. Namun, di lahan juga harapan untuk memitigasi dan beradaptasi banyak tersedia. Akhir kata, harapan-harapan tersebut tidak lah akan mungkin tercapai jikalau tidak ada kemauan politik dari para pemegang kuasa. Visi Presiden terpilih yang selama ini dianggap minim perlindungan lingkungan hidup tentunya akan menjadi tantangan besar ke depan, meskipun belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah yang strategis dan terukur melalui evalusasi berbagai program terkait tata kelola hutan dan lahan serta segera meluncurkan inisiatif pembangunan rendah karbon.
Narahubung:
Henri Subagiyo (081585741001)
Marsya Mutmainah (087769086093)
Dona Rahayu (082127420299)