ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) 

Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain:

Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan.

Ketiga, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Keempat, keterbukaan informasi atas kelanjutan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 (empat) pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut.

Kelima, memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang. KLHS akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) DKI Jakarta.

Keenam, harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi.

Bersama dengan siaran pers ini, kami Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk :

  1. Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa terkecuali termasuk 4 pulau yang sudah terbangun,
  2. Pencabutan izin sampai dengan izin usaha pelaksanaan reklamasi
  3. Pembongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun.
  4. Pemulihan ekosistem Pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pakar, dan pemerintah

Narahubung :

  1. Tigor Hutapea (KSTJ) : 081282796684
  2. Ohiongyi (ICEL) : 085777070735
  3. Nelson (LBH Jakarta) : 081396820400
  4. Martin (KNTI) : 081286030453

Argumen Lemah, Gugatan Ditolak KIP

JAKARTA, KOMPAS — Gugatan keterbukaan informasi publik tentang kajian komprehensif reklamasi pantai utara Jakarta yang diajukan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ditolak majelis komisioner Komisi Informasi Pusat, Senin (15/5). Argumen KSTJ dinilai kurang kuat karena hanya mengutip pernyataan pejabat dari pemberitaan media daring.

KSTJ menuntut keterbukaan informasi terkait hasil kajian komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta sejak Agustus 2016. Kajian dikeluarkan era mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G, C, D, dan N. Itu dilandaskan kajian bahwa reklamasi Teluk Jakarta membahayakan lingkungan, lalu lintas laut, dan proyek vital.

Usai membacakan pertimbangan dan simpulan, Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo mengatakan, KIP menolak permohonan seluruh pemohon atau KSTJ. Majelis berpendapat, sesuai fakta persidangan termohon, Kemenko Kemaritiman telah memaparkan yang pokoknya tak ada kajian hingga proses reshuffle kabinet dari Rizal Ramli ke Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam sidang, Kemenko Kemaritiman mengungkapkan komite bersama bertugas mendiskusikan dan menelaah sebelum ada keputusan moratorium reklamasi.

“Pemohon hanya melampirkan bukti pemberitaan dari media online. Bukti itu lemah sehingga obyek tidak jelas,” ujar anggota komisioner, Dyah Aryani.

Meski ditolak majelis komisioner, Evy Trisulo menyatakan pendapat berbeda. Itu, di antaranya, didasarkan pada badan publik wajib memberi data untuk umum.

Terkait putusan itu, pemohon dari Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Rayhan Dudayev, mengatakan, dirinya menunggu putusan majelis komisioner. ICEL akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kenapa kami minta kajian? Karena ingin tahu metode yang dilakukan, bagaimana metode analisisnya. Kami bisa bandingkan dengan kajian akademisi juga. Apa memang sejak awal pemerintah ingin satu rekomendasi?” kata Rayhan.

 

Sumber:https://kompas.id/baca/metro/2017/05/16/argumen-lemah-gugatan-ditolak-kip/

Izin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses

JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah belum membuka secara transparan kajian komprehensif reklamasi Teluk Jakarta, perizinan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal Pulau G tetap berlanjut. Saat ini, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP masih membuka ruang untuk menampung pendapat, tanggapan, dan saran terkait permohonan dan penerbitan izin amdal Pulau G.

Pengumuman permohonan penerbitan izin lingkungan skala amdal itu diproses BPTSP DKI sejak 18 April lalu. Semua bisa disampaikan di kantor BPTSP di Balai Kota atau lewat e-mail bidangteknis.bptsp@gmail.com dan pengaduanptspdki@gmail.com.

Namun, menurut Kepala BPTSP DKI Edi Junaedi, hingga Kamis (27/4), belum ada masukan resmi masuk ke BPTSP atau e-mail. Tanggapan masuk melalui akun Facebook atau Twitter resmi DKI. “Kami hanya membuka masukan, saran, dan pendapat hingga 4 Mei. Setelah itu, dokumen akan kami kirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI,” ujar Edi, Kamis.

Edi menuturkan, jika tidak ada masukan sama sekali dari masyarakat, setelah 4 Mei dokumen perizinan akan kembali masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk diproses izin amdalnya. Dokumen akan diuji oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) di sidang amdal. Izin lingkungan itu nantinya juga akan diterbitkan oleh DLH DKI.

Baca SelengkapnyaIzin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses

Kajian Komprehensif Kementerian Ditagih

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koordinator Kemaritiman belum memiliki kajian komprehensif lingkungan, sosial, dan hukum seputar reklamasi pantai utara Jakarta. Pada saat Kemenko Kemaritiman mengeluarkan kebijakan moratorium reklamasi, mereka melakukan kajian tiga bulan, April-Juni 2016.

Hal itu terungkap dalam sidang sengketa informasi antara Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dan Kemenko Kemaritiman di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin (3/4). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Evi Trisulo.

Pihak pemohon, yaitu peneliti ICEL, Rayhan Dudayev, mengatakan, pernyataan Menko Kemaritiman tentang adanya kajian komprehensif tentang reklamasi sudah kerap diungkapkan di media massa. Namun, saat pihaknya meminta dokumen kajian itu, baik ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kemenko Kemaritiman, ternyata dokumen itu tidak ada. Padahal, itu sangat dibutuhkan sebagai dasar membuat kebijakan yang berdampak pada kehidupan warga pesisir utara Jakarta.

Baca SelengkapnyaKajian Komprehensif Kementerian Ditagih