ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Menunggu Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah dan Pertamina Pasca Tumpahan Minyak di Pesisir Karawang

JAKARTA, 25 JULI 2019 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menghimbau Pertamina  untuk melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan atas tumpahan minyak di Pesisir Karawang secara efektif dan terkoordinir. Pasalnya Pertamina sudah lalai memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di pesisir Karawang. Tumpahan minyak, yang diduga disebabkan karena kegiatan eksplorasi Pertamina, diupayakan oleh masyarakat untuk tidak tersebar ke area lain dengan cara menciduk tumpahan minyak mentah tersebut dan memasukannya ke dalam karung tanpa perlindungan khusus.[1] Minyak mentah memiliki kemungkinan besar mengandung zat berbahaya dan manusia tidak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tersebut tanpa ada perlindungan khusus.[2]

“Pertamina tidak memperingatkan masyarakat daerah Pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah yang menjadi kewajibannya dalam menanggulangi tumpahan minyak berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Lingkungan Hidup,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim  ICEL.

Penanggulangan lainnya yang wajib dilakukan Pertamina berdasarkan Pasal 53 UU PPLH adalah isolasi area, penghentian sumber pencemaran dan cara lainnya. “Atas kelalaian tersebut, kami mendesak Pertamina bersama-sama dengan pemerintah untuk juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat Pesisir Karawang karena mereka telanjur terkontaminasi minyak mentah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.”

Setelah penanggulangan selesai dilakukan, Pertamina berdasarkan Pasal 54 UU PPLH berkewajiban melakukan upaya pemulihan. Pemulihan harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari pemerintah. “Upaya penanggulangan dan pemulihan termasuk rencana pemulihan harus dibuka secara transparan kepada publik dengan target masyarakat Pesisir Karawang karena Masyarakat Pesisir Karawang adalah pemangku kepentingan utama di daerah situ,” tambah Ohiongyi.

ICEL juga mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum kepada Pertamina untuk memastikan pemberian ganti rugi kepada masyarakat Pesisir Karawang khususnya petani tambak serta ganti rugi kerusakan lingkungan.

Tumpahan minyak di Pantai Karawang bukanlah tumpahan minyak pertama di Indonesia. Contoh lain adalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang terjadi tahun 2018. “Insiden tumpahan minyak sudah sering terjadi di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kesiagaan dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah dan pelaku usaha selama ini untuk mencegah kejadian yang sama terjadi lagi kedepannya”, tutup Ohiongyi.

 

 

Narahubung :

Ohiongyi Marino

Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

085777070735

 

[1] Rihanto, Dodo, “Pantai Utara Karawang tercemar Tumpahan Minyak, Diduga dari Kebocoran Pipa Pertamina,”https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/07/22/pantai-utara-karawang-tercemar-tumpahan-minyak-diduga-dari-kebocoran-pipa-pertamina . Diakses tanggal 22 Juli 2019.

[2] Munawar, Mukhtasor dan Tini Surtiningsih, “Bioremediasi Tumpahan Minyak Mentah dengan Metode Biostimulasi Nutrien Organik di Lingungan Pantai Surabaya Timur”, Jurnal Berkala Penelitian Hayati (Journal of Biological Researches), ISSN: 0852-6834, Vol. 13 No. 1, Desember 2007, hlm. 91-96.