ICEL

ICEL

Hanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?

Foto : Walhi Kaltim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina (Persero) terkait insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

 

Sanksi tersebut berupa perintah untuk melakukan kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Senin (16/04), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap sejumlah kesalahan dalam sistem pipa Pertamina, antara lain tidak terdapatnya sistem pemantauan pipa otomatis dan sistem peringatan dini.

“Kalau sistemnya baik, sebenarnya tidak perlu menunggu lima sampai tujuh jam (sampai ketahuan) dan tidak perlu sampai kebakaran,” kata Siti di sela rapat kepada wartawan.



Lima temuan tim KLHK:

  1. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa
  2. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan kajian perawatan pipa
  3. Inspeksi pipa tidak memadai, hanya untuk kepentingan sertifikasi
  4. Tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis
  5. Tidak memiliki sistem peringatan dini

Baca SelengkapnyaHanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?

Gugatan Hukum Disiapkan

Insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan belum berhasil dibersihkan. Para aktivis lingkungan menganggap ada kelalaian sehingga mereka menyiapkan gugatan hukum.

 

BALIKPAPAN,KOMPAS – Aktivis dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan menyiapkan gugatan hokum terhadap Pertamina terkait dengan kasus tumpahnya minyak mentah di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang dianggap kejanggalan dan kelalaian. Pemulihan lingkungan dan pembayaran kerugian masyarakat yang terdampak harus ditanggung Pertamina.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KMPTM) Teluk Balikpapan menyatakan, gugatan itu nantinya disampaikan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan. Tercemarnya hamper 13.000 hektar perairan teluk bukan perkara kecil. Namun, kasus ini seperti dianggap biasa.

Tim hokum koalisi, yang juga Koordinator Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan, Wawan Sanjaya, Senin (9/4/2018) mengatakan, gugatan perbuatan melawan hokum yang diajukan berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

“ Seharusnya, tanpa digugat, Pertamina wajib menginventarisirdan membayar kerugian masyarakat. Dari kerugian yang menimbulkan korban tewas (lima orang) kepada keluarganya sampai kerugian ekonomi nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Juga kewajiban menanggulangi dampak lingkungan,” katanya.

Baca SelengkapnyaGugatan Hukum Disiapkan

[Siaran Pers] Tuntaskan Penanganan Tumpahan Minyak di Balikpapan

Jakarta, 8 April 2018 – Tanggal 31 Maret 2018, Tumpahan minyak menggenangi Teluk Balikpapan seluas 12.000 Ha mengakibatkan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut beserta korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang. Kejadian ini merupakan peristiwa tragis yang membutuhkan penanganan tepat, cepat, dan terkoordinasi dari pihak Pemerintah.

 

Tumpahan minyak ini diakibatkan patahnya pipa Pertamina di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Sebaran tumpahan minyak telah mencapai sekitar 7.000 ha, dengan pesisir Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai daerah yang paling terkena dampak. Selain itu, tumpahan minyak juga mengakibatkan kerusakan  tanaman dan bibit mangrove masyarakat serta kematian biota laut.

 

Atas peristiwa ini, Pertamina bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan tumpahan minyak, upaya pemulihan, dan mengganti kerugian masyarakat beserta lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

 

“Upaya penanggulangan harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghentikan tumpahan minyak menyebar lebih luas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

 

Setelah penanggulangan dilakukan, upaya pemulihan terhadap ekosistem dan dampak bagi masyarakat menjadi hal prioritas yang selanjutnya dilakukan. Upaya pemulihan diawali dengan menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi berisi tentang tindakan-tindakan pemulihan yang harus dilakukan dan standard pemulihan setiap ekosistem. Rencana restorasi diperlukan karena setiap ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.

 

Pasal 54 UU No 32 Tahun 2009 mewajibkan pelaku pencemar untuk melakukan kegiatan pemulihan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pemulihan, maka pelaku pencemar terlebih dahulu menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dalam kasus ini, Pemerintah harus secara tegas mendesak Pertamina untuk menyusun rencana restorasi termasuk mengalokasikan biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hal lainnya yang mendukung kegiatan pemulihan.

 

“Rencana restorasi diperlukan sebagai panduan dalam upaya pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan. Setelah tindakan pemulihan dilakukan, Pemerintah diharapkan tidak luput melakukan penegakan hukum dalam kasus ini”0lanjut0Ohiongyi.

 

Secara menyeluruh, ICEL meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan prioritas, yaitu:

  1. Menempatkan prioritas utama pada upaya penanggulangan tumpahan minyak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan.
  2. Memerintahkan kepada Pertamina untuk melakukan pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan yang tercemar akibat tumpahan minyak beserta penjatuhan sanksi administratif bagi Pertamina.
  3. Melakukan penegakan hukum pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak kepolisian terhadap pihak pencemar atas meninggalnya 5 (lima) orang dan tercemarnya ekosistem Teluk Balikpapan.
  4. Melakukan penegakan hukum perdata terhadap Pertamina bila Pertamina tidak segera melakukan pemulihan lingkungan hidup.

 

Narahubung

Ohiongyi Marino – Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL (085777070735)