ICEL

ICEL

Transparansi Izin Ketenagalistrikan

Proyek pembangkit tenaga listrik nampaknya menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bertekad melanjutkan pembangkit yang “mangkrak” saat program Fast Tracking Project pada kurun 2007-2011, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35,000 MW-pun dicanangkan. Dalam program ini, secara umum, batubara masih merupakan sumber energi primer tumpuan dengan besaran 54,4% hingga akhir 2025 mendatang. Isu perlindungan lingkungan-pun menjadi fokus, mengingat PLTU-Batubara diyakini sebagai sumber energi “kotor” dan telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terdampak.

Sedikit melihat ke belakang terkait perkembangan pembangunan PLTU-Batubara, nyatanya tidak sedikit yang kerap menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah terkait minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perizinan lingkungan maupun AMDAL. Pun dalam prosesnya, masyarakat terdampak kerap kesulitan mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perizinan proyek pembangkit listrik ini. Tidak hanya itu, dalam pengembangan proyek PLTU-Batubara sebelumnya, terdapat pula kasus penetapan lokasi pembangunan yang nyatanya bertentangan dengan RTRW maupun AMDAL. Dalam tahap inilah kami menyimpulkan bahwa transparansi perizinan dalam sektor ketenagalistrikan sangat minim dan penting untuk dikawal.

Berdasarkan hal-hal di atas, ICEL melalui program #TransparansiKetenagalistrikan melakukan tracking atas perkembangan perizinan beberapa PLTU-Batubara di Indonesia, baik yang sedang dalam proses pendanaan maupun dalam tahap konstruksi. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu memberikan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat turut memantau maupun mengawal kelayakan atau ketidaklayakan, khususnya di sektor lingkungan hidup, untuk pembangunan PLTU-Batubara kedepannya. Untuk memfokuskan lingkup penelitian, ICEL memilih beberapa PLTU di Jawa dan Bali sebagai objek penelitian. Pembangkit yang dijadikan objek-pun diprioritaskan pembangkit dengan Commercial Operation Date (COD) yang lebih awal.

Adapun sebagai disclaimer, kami tidak melakukan tracking untuk keseluruhan proses perizinan, melainkan terfokus pada perkembangan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari masing-masing pembangkit. Pemilihan ketiga izin ini didasari karena kami melihat adanya pola pelanggaran hukum ataupun ketidaksesuaian norma secara lingkungan dan tata ruang dalam beberapa proyek pembangunan PLTU-Batubara sebelumnya. Selain itu, izin-izin tersebut juga disinyalir kerap dikeluarkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim atas dasar alasan percepatan pembangunan. Untuk itu, kami menganggap – baik secara administratif maupun substantif – ketiga izin ini menjadi penting untuk dipantau dan dikawal secara luas.

Untuk turut memantau dan mengawal #TransparansiKetenagalistrikan, hasil tracking dapat diakses melalui link berikut:http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan . Adapun saat ini kami masih terus mencari data terkait perkembangan izin-izin tersebut. Informasi yang ada di dalam laman tersebut akan selalu kami perbaharui tiap minggunya sesuai dengan informasi yang terus kami himpun.

Fase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta memikirkan fase penutupan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap lama yang sulit dikendalikan buangan emisinya. Itu sebagai jalan tengah bagi pelaku industri yang kesulitan biaya investasi penerapan penurun emisi agar tak menambah beban pencemaran udara ambien dan paparannya pada lingkungan.

Selama ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tua kesulitan menerapkan baku mutu emisi (BME) udara terkini karena ketinggalan teknologi. Penerapan BME perlu investasi tinggi sehingga membawa konsekuensi pada harga listrik.

Baca SelengkapnyaFase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Salah sumber tidak bergerak yang cukup penting pengaruhnya terhadap kualitas udara adalah pembangkit listrik tenaga termal, khususnya PLTU Batubara. Peraturan yang sekarang berlaku untuk PLT termal adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. PermenLH No. 21 Tahun 2008 mengatur baku mutu emisi untuk PLTU (uap), PLTG (gas), PLTGU (gas dan uap), PLTD (diesel) dan PLTP (panas bumi).

PermenLH No. 21 Tahun 2008: Norma Terkini

BME PLTU Batubara Indonesia tergolong longgar, dimana PermenLH No. 21 Tahun 2008 menetapkan 2 (dua) standar berbeda untuk pembangkit baru dan lama, dengan ketentuan peralihan bagi pembangkit yang perencanaannya disusun sebelum ditetapkannya Permen No. 21 Tahun 2008 namun beroperasi setelahnya, sebagai berikut:

*) Ket: Lampiran A berlaku untuk pembangkit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya PermenLH No. 21 Tahun 2008; dan Lampiran B berlaku untuk pembangkit yang perencanaannya disusun dan beroperasi setelah penetapan Permen No. 21 Tahun 2008.

Baca SelengkapnyaRevisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Aturan Baku Mutu Sedang Direvisi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. Pada aturan baru akan ada penambahan parameter emisi merkuri. Langkah ini diapresiasi sejumlah pihak karena dasar hukumnya telah lama. Pemerintah diminta transparan dalam proses ini agar baku mutu nanti menjamin hak asasi untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. ”Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (9/11), di Jakarta. Aturan baru itu merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Revisi akan menambahkan parameter merkuri. Selama ini, baku mutu hanya mengatur batas konsentrasi debu atau partikulat (particulate matter) secara umum. Di dalam debu emisi pembangkit listrik tenaga uap (batubara) bisa menghasilkan jenis partikel aluminium, selenium, kobalt, dan arsenik. Dasrul mengatakan, draf permen baru sedang dirampungkan dan targetnya bulan depan dibahas di Biro Hukum KLHK. Terkait angka batas emisi maksimum dalam permen baru, ia enggan menyebutkan. ”Kalau belum dipublikasi, nanti jadi gejolak. Kami masih bahas dengan (Kementerian) ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta pelaku usaha,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Sedang Direvisi