ICEL

ICEL

Fase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta memikirkan fase penutupan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap lama yang sulit dikendalikan buangan emisinya. Itu sebagai jalan tengah bagi pelaku industri yang kesulitan biaya investasi penerapan penurun emisi agar tak menambah beban pencemaran udara ambien dan paparannya pada lingkungan.

Selama ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tua kesulitan menerapkan baku mutu emisi (BME) udara terkini karena ketinggalan teknologi. Penerapan BME perlu investasi tinggi sehingga membawa konsekuensi pada harga listrik.

Baca SelengkapnyaFase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Salah sumber tidak bergerak yang cukup penting pengaruhnya terhadap kualitas udara adalah pembangkit listrik tenaga termal, khususnya PLTU Batubara. Peraturan yang sekarang berlaku untuk PLT termal adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. PermenLH No. 21 Tahun 2008 mengatur baku mutu emisi untuk PLTU (uap), PLTG (gas), PLTGU (gas dan uap), PLTD (diesel) dan PLTP (panas bumi).

PermenLH No. 21 Tahun 2008: Norma Terkini

BME PLTU Batubara Indonesia tergolong longgar, dimana PermenLH No. 21 Tahun 2008 menetapkan 2 (dua) standar berbeda untuk pembangkit baru dan lama, dengan ketentuan peralihan bagi pembangkit yang perencanaannya disusun sebelum ditetapkannya Permen No. 21 Tahun 2008 namun beroperasi setelahnya, sebagai berikut:

*) Ket: Lampiran A berlaku untuk pembangkit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya PermenLH No. 21 Tahun 2008; dan Lampiran B berlaku untuk pembangkit yang perencanaannya disusun dan beroperasi setelah penetapan Permen No. 21 Tahun 2008.

Baca SelengkapnyaRevisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Aturan Baku Mutu Sedang Direvisi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. Pada aturan baru akan ada penambahan parameter emisi merkuri. Langkah ini diapresiasi sejumlah pihak karena dasar hukumnya telah lama. Pemerintah diminta transparan dalam proses ini agar baku mutu nanti menjamin hak asasi untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. ”Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (9/11), di Jakarta. Aturan baru itu merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Revisi akan menambahkan parameter merkuri. Selama ini, baku mutu hanya mengatur batas konsentrasi debu atau partikulat (particulate matter) secara umum. Di dalam debu emisi pembangkit listrik tenaga uap (batubara) bisa menghasilkan jenis partikel aluminium, selenium, kobalt, dan arsenik. Dasrul mengatakan, draf permen baru sedang dirampungkan dan targetnya bulan depan dibahas di Biro Hukum KLHK. Terkait angka batas emisi maksimum dalam permen baru, ia enggan menyebutkan. ”Kalau belum dipublikasi, nanti jadi gejolak. Kami masih bahas dengan (Kementerian) ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta pelaku usaha,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Sedang Direvisi