Jakarta, 27 Agustus 2019 – Menjelang 10 tahun diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLLH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Konferensi Hukum Lingkungan “Menyongsong Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” pada 26 – 27 Agustus 2019 di Kampus FHUI Depok.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. Supandi, S.H., M.Hum, mengungkapkan bahwa kendala yang umum ditemui dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup adalah mengenai kesulitan pembuktian. Sementara kasus lingkungan terjadi antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. “Berbekal asupan dana yang besar dan mengejar keuntungan jangka pendek semata, tentu para pelaku pencemar lingkungan akan mudah untuk melakukan pendanaan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang tidak bekerja secara obyektif dan mengedepankan fakta-fakta yang ada di lapangan secara nyata.” ujar Supandi dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan FH UI dan ICEL sebagai pembuka Konferensi.
Atas tantangan tersebut, Gakkum KLHK telah melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas pembuktian dan penegakan hukum secara umum, diantaranya dengan pengembangan penerapan UU PPLH melalui penguatan sanksi administratif, gugatan perdata, dan penerapan pasal pidana berlapis; serta pemanfaatan sains dan teknologi untuk pelaksanaan pengawasan melalui pemanfaatan artificial intelligence, big data serta sistem manajemen pengetahuan. Namun, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Comm., M.P.M., berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum lingkungan justru mandegnya pelaksanaan eksekusi putusan. “Total nilai gugatan lingkungan hidup mencapai Rp. 19.4 triliun, dengan salah satunya menjadi putusan terbesar dalam sejarah hukum perdata Indonesia. Namun perlu diakui bahwa kita masih lemah dalam eksekusi putusannya.”