ICEL

ICEL

Halangi Akses Informasi Kebun Sawit, Deputi Menko Perekonomian Dilaporkan LSM

JAKARTA – Puluhan organisasi masyarakat sipil melaporkan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darwin Nasution pada Rabu (21/8). Laporan tersebut sehubungan dengan penerbitan Surat Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, perihal Data dan Informasi terkait Kebun Kelapa Sawit.

“Surat Deputi tersebut dijadikan alasan beberapa Badan Publik untuk menolak memberikan informasi publik. Di Jambi, misalnya, permohonan informasi oleh peneliti kami ditolak Dinas Perkebunan, atas dasar Surat Deputi tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran prosedur,” jelas Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam keterangannya kepada Gresnews.com, Rabu (21/8).

Meski tidak ditujukan secara eksplisit kepada Kementerian/Lembaga atau Daerah, informasi yang tertuang dalam poin ke-3 surat tersebut memang terkesan memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit (berupa nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi dikecualikan. Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam poin ke-4 yang meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

“Kami mendesak Menteri Koordinator Perekonomian untuk memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar tunduk terhadap ketentuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menyatakan informasi HGU beserta dokumen pendukungnya adalah informasi terbuka. Hal ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” tambah Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Desiana Samosir (Pegiat Koalisi Freedom of Information Network Indonesia-FOINI) menuturkan Surat Deputi tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dicabut. Pelanggaran konstitusional atas akses informasi, tidak dapat dibiarkan. Lebih lanjut, ke-36 organisasi tersebut meminta Menteri Koordinator Perekonomian untuk membatalkan Surat Deputi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika tidak, organisasi masyarakat sipil akan menempuh upaya hukum lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/116974-halangi-akses-informasi-kebun-sawit-deputi-menko-perekonomian-dilaporkan-lsm/