Keanekaragaman hayati Indonesia kembali menghadapi situasi genting. Belum hilang dari ingatan kita betapa mirisnya kasus penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol 3 tahun lalu dan ketika satwa kharismatik Indonesia, harimau Jawa, hanya tinggal cerita akibat laju deforestasi dan eksploitasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi kondisi darurat atas ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Masa depan kekayaan keanekaragaman hayati ada pada kerangka hukum yang memayunginya yaitu UU No. 5 tahun 1990. Sudah hampir 28 tahun menjadi dasar perlindungan keanekaragaman hayati, namun ternyata seiring waktu, UU ini dipandang tidak lagi mampu secara efektif menjaga dan mempertahankan kehati sebagai harta kekayaan negara. Ditengah gerusan ancaman modernisasi, perkembangan kasus kejahatan terhadap sumber daya alam yang sudah semakin canggih, UU ini dirasa kurang efektif untuk bisa menangani kasus-kasus kekinian tersebut. Belum tuntas upaya untuk mempertahankan kehati, kabar terbaru mengenai pertemuan Rapat Kabinet Terbatas (RATAS) dalam rangka pembahasan UU No.5 Tahun 1990 pada tanggal 4 April 2018 lalu, menghasilkan sebuah pernyataan yang mengecewakan bahwa RUU Konservasi Kehati dihentikan sementara dan dianggap tidak perlu dilakukan revisi sejauh ini. Ketika nasib masa depan kehati yang merupakan harta kekayaan negara digantungkan pada UU yang sudah berusia 28 tahun, akankah kita akan melihat masa depan yang menjanjikan atau justru masa depan yang dipenuhi akan kepunahan kehati seperti kasus harimau Jawa? Hal ini tentunya dapat bermakna sebuah kemunduran dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dan menjadi penting untuk masyarakat untuk kembali mendorong proses tersebut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan