ICEL

ICEL

RKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Jakarta, CNN Indonesia — Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana¬†(RKUHP) dinilai belum mampu melindungi satwa liar dari tindak kejahatan. Sanksi lebih berat dan rumusan yang lebih lengkap didorong untuk dicantumkan dalam RKUHP demi menghadirkan efek jera.

“Hukuman yang diberikan harus yang bisa memberikan efek jera karena untuk lingkungan hidup apabila sudah menyangkut kejahatan lingkungan hidup itu bukan kejahatan ringan,” kata Wenni Adzkia, peneliti dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Rabu (30/5).

Ia menyebut dampak dari kejahatan terhadap satwa liar sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjutnya, nilai transaksi dari kejahatan terhadap satwa liar mencapai sekitar Rp13 triliun.

Sementara, ancaman maksimumnya, dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hanya lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Kerugian ekologis dari kejahatan itu tak sebanding dengan ancaman pidana yang tersedia,” imbuh Wenni.

Di sisi lain, pengaturan soal kejahatan terhadap satwa liar pada RKUHP sangat sedikit. Mengacu pada draf RKUHP pada 2 Februari, pidana itu hanya diatur pada pasal 367 ayat (1) huruf a dengan ancaman enam bulan penjara dan denda kategori II (Rp50 juta), pasal 369, serta pasal 371 ayat (1) dan ayat (2).

Baca SelengkapnyaRKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa