ICEL

ICEL

UU PPLH

[Siaran Pers Bersama] Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Masih Lemah

Jakarta, 27 Agustus 2019 – Menjelang 10 tahun diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLLH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Konferensi Hukum Lingkungan “Menyongsong Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” pada 26 – 27 Agustus 2019 di Kampus FHUI Depok.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. Supandi, S.H., M.Hum, mengungkapkan bahwa kendala yang umum ditemui dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup adalah mengenai kesulitan pembuktian. Sementara kasus lingkungan terjadi antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. “Berbekal asupan dana yang besar dan mengejar keuntungan jangka pendek semata, tentu para pelaku pencemar lingkungan akan mudah untuk melakukan pendanaan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang tidak bekerja secara obyektif dan mengedepankan fakta-fakta yang ada di lapangan secara nyata.” ujar Supandi dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan FH UI dan ICEL sebagai pembuka Konferensi.

Atas tantangan tersebut, Gakkum KLHK telah melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas pembuktian dan penegakan hukum secara umum, diantaranya dengan pengembangan penerapan UU PPLH melalui penguatan sanksi administratif, gugatan perdata, dan penerapan pasal pidana berlapis; serta pemanfaatan sains dan teknologi untuk pelaksanaan pengawasan melalui pemanfaatan artificial intelligence, big data serta sistem manajemen pengetahuan. Namun, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Comm., M.P.M., berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum lingkungan justru mandegnya pelaksanaan eksekusi putusan. “Total nilai gugatan lingkungan hidup mencapai Rp. 19.4 triliun, dengan salah satunya menjadi putusan terbesar dalam sejarah hukum perdata Indonesia. Namun perlu diakui bahwa kita masih lemah dalam eksekusi putusannya.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Masih Lemah

LSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

Aktivis Greenpeace bersama sejumlah relawan membentangkan banner sebagai bentuk kampanye mencegah terjadinya kembali kebakaran lahan gambut di Desa Paduran, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (ANTARA FOTO/Greenpeace/Ulet Ifansasti)

 

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga-lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015,dan berharap Presiden Joko Widodo membatalkan upaya untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan inisebagai fakta bahwa pada 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Kebakaran hutan dan kabut asap yang terjad setiap tahundalam kurun 18 tahun di Kalimantan Tengah telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili tujuh warga Palangkaraya menyampaikan gugatan warga negara.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada November 2017.

Baca SelengkapnyaLSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

      Foto: kompas.id

Jakarta 26 Agustus 2018. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).

 

Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017,[1] namun Presiden memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam.[2]

 

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.  

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan