zero waste – ICEL

Sebuah rencana induk nirsampah adalah adalah kerangka yang memayungi tindakan-tindakan yang mengedepankan pendekatan nirsampah dan mengarusutamakan filosofi nirsampah dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, rencana induk nirsampah memiliki jangkauan yang luas; mencakup pekerjaan hijau, pertumbuhan ekonomi lokal, desain ulang produk, interaksi komunitas dalam masyarakat, kesehatan lingkungan kota, dan berbagai aspek lain. Sekalipun berawal dari sampah, rencana induk tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup yang lebih nyaman, namun juga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih berorientasi lokal.

Zero Waste Europe memiliki sebuah alat untuk membantu pengambil kebijakan membuat rencana induk nirsampah, “Zero Waste Rencana Induk Startup Toolkit.” Rencana induk ini mengombinasikan berbagai studi kasus dan memuat peta jalan, strategi, dan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengarahkan kebijakan dan kampanyenya agar dapat mencapai perubahan, langkah per langkah.

Baca SelengkapnyaMembuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

“PARA PEMOHON percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menentukan masa depan bumi Pertiwi generasi penerus bangsa Indonesia. Di ujung palu Mahkamah Agung, generasi mendatang akan melihat sejarahnya: apakah lingkungan hidup dan kesehatan mereka telah diabaikan demi kepentingan jangka pendek generasi pendahulunya; ataukah lembaga peradilan menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa keadilan ekologis juga merupakan hak mereka.”
– Bagian Pendahuluan, Aisya Adilla, cs. vs. Presiden RI tentang Uji Materiil Perpres No. 18 Tahun 2016

Pada 15 Juli 2016, sebuah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (“Perpres Percepatan PLTSa”). Para pemohon terdiri dari enam organisasi lingkungan hidup dan persampahan (WALHI, Balifokus, Gita Pertiwi, Perkumpulan YPBB, KRUHA, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)) serta lima belas individu yang mewakili masyarakat dari tujuh kota yang tercantum dalam Perpres Percepatan PLTSa. […]

Baca selengkapnya disini